Kasus Oknum Ka. SMPN 1 Sukasari dan PPL Distan Aniaya Warga Berakhir Damai

oleh
Saat pembacaan surat perdamaian oleh anggota Polsek Patokbeusi.

PATOKBEUSI-SUBANG, (PERAKNEW).- Tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Kepala SMPN 1 Sukasari dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Kabupaten Subang terhadap seorang Warga Desa Muara, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, bernama Ade Humaedi (45) di Polsek Patokbeusi dihentikan, karena kedua belah pihak kini sudah berdamai, di Ruang Unit Reskrim Polsek Patokbeusi, tanggal 14 Juli 2018, dengan bukti surat surat permohonan tidak melanjutkan perkara yang ditandatangani kedua belah pihak, disaksikan dan dibacakan oleh anggota Polsek Patokbeusi.

Betapa tidak, dalam proses perdamaian itu, atas dasar mengabulkan permohonan ma’af, para pelaku sama sekali tidak memberikan biaya atau bentuk santunan apapun kepada korban untuk ganti rugi pengobatan selama korban menderita kesakitan dan menjalani rawat inap dampak penganiayaan dan pengeroyokan itu. Padahal lumrahnya, sudah barang tentu, perdamaian itu terjadi berdasarkan hasil musyawarah yang tidak merugikan korban, “Demi Allah saya tidak dikasih apa-apa oleh para pelaku, apalagi biaya ganti perobatan,” ungkapnya kepada Perak, usai menandatangani surat perdamaian dimaksud.

Meski begitu, Perdamaian tetap tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik kasus tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Namun, dengan adanya iktikad baik si pelaku, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

Tidak hanya itu, atas tindakan yang melanggar hokum dan memalukan tersebut, dua orang diantara puluhan pelaku adalah merupakan Aparat Sipil Negara (ASN) Pendidik dan Penyuluh pertanian. Maka, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pertanian Subang wajib mengambil langkah tegas untuk mencopot mereka dari jabatannya itu.

Sebagai bentuk menjalankan tugas dengan baik dan mentaati Pasal 250 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, dijelaskan kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk tindak pidana kejahatan yang ada hubunggan dengan jabatan/ pidana umum, dimana perbuatannya itu dipidana penjara paling singkat dua tahun.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi 189, Ade Humaedi (korban) telah melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan terhadapnya kepada pihak penegak hukum/ Polsek Patokbeusi dengan bukti surat laporan polisi nomor LP/VI/2018/JBR/Wil/PWK/RES SBG/SEK Patokbeusi, tanggal 13 Juni 2018, tentang perkara dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan, sebagaiman dimaksud dalam pasal 170 Jo 351 KUHPidana.

Korban mengaku telah mengalami penganiayaan disertai pengeroyokan hingga luka berat dan mengakibatkan korban tidak bisa melakukan aktivitas kerja sebagaimana biasanya.

Pelaku pengeroyokan diperkirakan puluhan orang yang didalangi atau sebagai otak pelaku, yaitu bernama Endang Jaja, Warga Dusun Wangun, Desa Rancabango, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang dan dua orang saudaranya, Oknum PNS, yaitu Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Sukasari, Kec. Sukasari, Kab. Subang, bernama (Pendi) dan Oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sukamandijaya dan Ciasem Tengah, UPTD Ciasem-Subang, (Agus).

Tempat Kejadian Perkara (TKP), di Dusun Wangun, Desa Rancabango, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, Selasa (12/6/18), sekira pukul 04.00 WIB dini hari. Demikian diungkapkan korban kepada Perak, Selasa (12/6/18) saat tengah menerima tindakan medis di Puskesmas Ciasem.

Kronologis kejadian, “Berawal dari saya berkunjung ke rumah teman, bernama Rista di Dusun Wangun, saya dikepung warga. Atas info itu, saya merasa takut dan enggan keluar dari rumah teman saya tersebut, hingga jam 04 subuh memberanikan diri meminta saudara saya bernama Yudi, untuk menjemput pulang. Saat saya keluar, bapaknya teman saya (Rista), bernama (Endang Jaja) dan kedua oknum PNS tersebut, beserta puluhan orang lainnya menganiaya dan mengeroyok saya, juga memukuli Yudi,” ungkapnya.

Masih kata korban, “Mereka melakukan pengeroyokan dengan pemukulan berkali-kali, menendang sampai saya tersungkur jatuh dan menginjak-injak kepala dan dada saya berkali-kali dimulai dari rumah Rista, hingga dijalanan, sampai rumah pak kadus juga masih dipukulin. Tidak hanya itu, merekapun melucuti pakaian saya dan membakar pakaian saya. Motor saya ditahan mereka dan Hp saya dirusak. Akhirnya saya bisa pulang diantar oleh saudara saya,” jelasnya.

Korban sempat menjalani rawat inap di Puskesmas Ciasem, guna mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut, karena mengalami memar-memar, bengkak di sekujur tubuh dan luka disekitaran wajah, hingga tidak bisa beraktivitas kerja seperti biasa. Sekedar mengingatkan bahwa para pelaku dapat dijerat Pasal 170 KUHP:

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Tersalah dihukum: ke-1. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; Ke-2. Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; Ke-3. Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Hendra/ Rohman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *