Karang Taruna Sukamandijaya Advokasi Para KPM Korban Dugaan Penyimpangan PKH/BPNT di Desanya

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Sebagai anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan, serta kontrol sistem dan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah, terutama di bidang sosial kemasyarakatan, Karang Taruna (KT) Desa Sukamandijaya saat ini tengah melakukan Advokasi sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dugaan Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di desanya, yaitu Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.

Demikian diungkapkan Ketua KT Desa Sukamandijaya, Hendra Sunjaya disela Pulbaket (Pengumpulan bahan keterangan) dan berbagai bukti data tertulis atau resmi yang berkaitan dengan masalah PKH dan BPNT tersebut, pada Hari Kamis, 04 Juni 2020 yang didampingi oleh sejumlah anggotanya, “Lumayan banyak juga KPM yang menjadi korban dalam dugaan penyimpangan pada dua program bantuan pemerintah, di Desa Sukamandijaya ini yang mengadu kepada kami,” ungkapnya.

Pokok masalah yang dikeluhkan mereka, lanjut Ketua KT yang akrab disapa Enjoy ini ada dua hal, “Pertama, terdaftar namanya sebagai KPM, tapi tidak memegang ATM dan Buku Tabungan plus tidak mendapatkan haknya sama sekali dan kedua, terdaftar namanya, ATM dan Buku Tabungan dikasih, menerima hanya beberapa kali realisasi saja, selanjutnya tidak menerima lagi haknya itu, tanpa ada kejelasan dan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana tidak, mereka terdaftar sebagai KPM sudah sejak beberapa tahun lalu, bahkan sejak pemerintah memberlakukan dan merealisasikan bantuan PKH dan BPNT dimaksud,” paparnya.

Enjoy menjelaskan, “Masalah ini terungkap atas keterangan para KPM (korban) di 4 (empat) dusun se-Desa Sukamandijaya, yaitu Dusun Margasari, Margaluyu Barat, Margaluyu Timur dan Cijengkol. Ditambah dengan data/daftar nama KPM se-Desa Sukamandijaya yang kami dapat,” jelasnya menegaskan.

Selain penyimpangan itu ungkap Enjoy, “Dalam kontek PKH, kami juga menemukan dugaan Pungutan liar (Pungli) oleh oknum petugas bersangkutan kepada para KPM, pada saat setiap pencairan,” ungkapnya lag.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, temuan masalah ini berawal dari dugaan penyimpangan penyaluran PKH dan BPNT kepada KPM atas nama Susilawati dan Suami (Aep Saepudin) Warga Dusun Margasari-RT 33 RW 15, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Sabtu (30/5/20).

Faktanya, Pasutri anak tiga tersebut, sudah bertahun-tahun sejak namanya dengan anak-anaknya tercatat sebagai KPM PKH dan BPNT, hingga saat ini belum pernah menerima dana bantuan dimaksud.Hal itu terbukti atas keterangan Aep Saepudin (Suami Susilawati) saat diwawancarai Perak, “Awal diketahuinya kami terdata sebagai penerima Dana PKH dan BPNT, ketika menanyakan soal bantuan Bansos Dampak Covid-19, ke Ketua RT 33, Bapak Mudi (Budi Satria), kata pak RT sambil menunjukan bukti datanya, bahwa nama saya dan istri tercatat sebagai pendapat BPNT dan kedua anak saya, bernama Dinda Divia dan Bagas Maulana sebagai KPM penerima Dana PKH sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Tapi, hingga saat ini, kami belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah,” ungkapnya.

Lanjut Aep kepada Perak, “Untuk lebih meyakinkan, saya juga sudah menemui Bu Eri (Pendamping PKH/BPNT) dan Bu Neni (Ketua Kelompok PKH/BPNT) dan di Laptop Bu Eri muncul nama anak dan istri saya dalam data penerima PKH,” terangnya.Hal itu dibenarkan Ketua RT 33, Budi Satria yang akrab disapa RT Mudi, “Benar, KPM Pasutri Aep Saepudin dan Susilawati warga saya ini, adalah tercatat sebagai penerima PKH dan BPNT sejak beberapa tahun lalu dan hingga saat ini masih terdaftar dalam datanya,” ungkap.

Mudi, di rumahnya kepada Perak.Lanjut Mudi menegaskan, “Saya bicara seperti ini berdasarkan data yang saya miliki se-Desa Sukamandijaya. Bahkan, bukan hanya Susilawati, tapi masih banyak KPM lainnya mengalami nasib yang dama, yaitu terdaftar sebagai penerima PKH/BPNT, tapi belum pernah menerima dana bantuan pemerintah yang menjadi haknya,” tegasnya.

Lebih miris lagi, Susilawati saat ini tengah mengalami kebutaan pada kedua matanya sekira sejak tahun 2015 dan kini tergolek lemas tak berdaya ditempat tidurnya, Krn komplikasi mengalami penyakit struk sejak beberapa bulan yg lalu.

Saat dikonfirmasi Perak, Ketua Kelompok KPM, Neni berdalih, bahwa penerima PKH ini, bukan atas nama Susilawati Warga RT 33, namun Susilawati Warga RT 32 masih alamat dusun yang sama, “Bukan Susilawati RT 33, tapi RT 32 pak,” dalihnya.

Ketika disinggung soal dugaan Pungli kepada para KPM PKH, melalui Modus Iuran Koperasi yang juga diduga Fiktif, Neni mengatakan, “Rp35 ribu ini, untuk saya Rp20 ribu dan Rp15 ribu untuk pendamping, Bu Eri, karena koperasi nya sudah tidak ada,” akunya polos. (Tim)