PERAKNEW.com – Presiden RI, Prabowo Subianto tercatat sudah enam kali merombak alias me-reshuffle jajaran Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahannya belakangan ini.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 mengganti jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dialihkan ke seorang Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto.
Rangkaian reshuffle demi reshuffle itu bertujuan untuk pengangkatan, pergeseran posisi, hingga pembentukan badan baru.
Kini, Prabowo mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026) awal pekan ini.
Lantas, apa yang membuat Prabowo merombak kabinet hingga enam kali selama dua tahun?
Rangkaian Reshuffle Kabinet Prabowo, Enam kali dirombak hingga Purbaya diganti Suahasil Ada gap.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurrahman menilai, reshuffle hingga enam kali dalam dua tahun menunjukkan adanya celah (gap) antara target Presiden Prabowo Subianto dengan menteri tersebut.
Hal ini yang membuat kepala negara seketika merombak dan menata ulang. “Enam kali reshuffle menunjukkan ada gap antara target presiden dan kapasitas delivery kabinet yang terus dikoreksi,” kata Rizal, Selasa (15/9/2026).
Senada, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menilai perombakan menunjukkan adanya ketidaksepadanan antara langkah eks Menteri Pertahanan (Menhan) itu dengan beberapa jajaran.
Oleh karenanya, presiden akan mengevaluasi para pembantunya yang kurang bisa diajak jalan bersama tersebut dalam mengejar program-programnya, “Pergantian Menkeu yang relatif cepat, dapat dibaca sebagai indikasi bahwa presiden baru mencari formula yang paling sesuai antara dua kepentingan, yakni menjaga disiplin dan kredibilitas APBN dan membiayai program prioritas Presiden Prabowo,” tuturnya.
Terlebih, Prabowo diketahui memiliki banyak program yang hendak dijalankan. Ada pula rencana program pembukaan rekening bagi penduduk dewasa, sekolah rakyat, hingga wacana pembelajaran berbagai bahasa asing baru, “Semuanya itu perlu dukungan finansial dari Menkeu dan menteri terkait,” jelas Rizal.
Akan tetapi, Rizal mengingatkan, frekuensi pergantian yang terlalu sering juga memiliki implikasi atau biaya ekonomi (economic cost). Sebab, hal ini berpotensi mengganggu kontinuitas kebijakan.
Di disisi lain, Gunawan Yudodikromo, pengamat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Peduli (FMP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menilai, bahwa langkah yang diambil Prabowo itu sangat dipaksakan.
Selain dari soal pemecatan terhadap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai kurang beretika, dimana pemecatannya dilakukan lewat telepon yang saat itu Purbaya sedang melaksanakan tugas rapat bersama DPD, “Berkuasa boleh, memiliki hak prerogatif boleh, tapi tidak berarti harus seenaknya mengambil keputusan. Gunakan hati dan etika, jangan hanya menggunakan power kekuasaan dalam mengambil segala keputusan,” tegas Gunawan.
Selain itu, Gunawan menyoroti soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang nyata-nyata menuai banyak protes dan penolakan dan kecaman dari sebagian besar rakyat dan berbagai kalangan, agar kedua program tersebut dihentikan. Disamping telah banyak meracuni ribuan anak sekolah, juga sangat kental dengan peluang korupsinya, “Nah, walau mayoritas rakyat dan berbagai elemen masyarakat tidak setuju, nampaknya kedua program inipun akan terus dipaksakan tanpa menghiraukan penolakan sebagian besar rakyat Indonesia yang menolak kedua program tersebut. Saya khawatir, jika hal ini terus dipaksakan, akan menimbulkan gejolak,” pungkasnya. (***)
