PERAKNEW.com – Masalah sengketa tanah antara PT. Bhakti Satria Nusapersada (PT. BSN) dengan warga terdampak Pembangunan Bendungan Sadawarna yang kini menempati Lahan Blok Cirahong, Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat terus berlanjut. Kini memasuki babak baru, yakni PT. BSN membuat laporan Pengaduan ke mapolres Subang.
Berdasarkan Pantauan Perak, pada Selasa (05/12/2023) petugas gabungan dari Kantor ATR/BPN atas permintaan Unit Harta Benda Satreskrim Polres Subang disaksikan oleh Kuasa Hukum PT. BSN, Aparat Desa Sadawarna, Muspika Cibogo, PT. Dahana dan masyarakat Blok Cirahong melakukan Ploting lokasi dalam rangka untuk memastikan lokasi dan luas tanah yang menjadi sengketa tanah, di mana tanah tersebut sudah ada SPPT atas nama 4 orang dari empat bidang tanah yang kini sudah berdiri bangunan rumah-rumah warga yang terdampak Bendungan Sadawarna.
SPPT tersebut diantaranya atas nama Carli, Wasdi, Ujang Awin dan Entis yang kemudian dijual kepada Mulyono dan diklaim oleh pihak PT. BSN.
Terlihat hadir juga Ketua Umum LSM FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Betmen beserta tim yang sejak awal selalu mendampingi warga yang diklaim tanahnya oleh PT. BSN.
Baca Juga : Diduga Oknum Polisi Aniaya Pelajar Hingga Tewas, Warga Geruduk Mapolsek Pusakanagara
Sebelumnya meski Komisi 1 DPRD Subang sudah meminta berkali-kali legalitas perusahaan PT. BSN, namun hingga saat ini tidak kunjung menunjukannya. legalitas tersebut, diantaranya Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah, Izin Lokasi, Jenis Usaha serta Perizinan lainnya.
Dan terakhir saat RDP kali kedua digelar di ruang rapat DPRD Subang pada 20 November 2023, namun sayang PT. BSN tak hadir dengan alasan masalah tersebut sudah dilaporkan ke Unit harda Polres Subang. Sementara dalam rapat tersebut Ilman kasie Sengketa Kantor ATR/BPN Subang menyatakan bahwa berdasarkan pengecekan dilapangan dan hasilnya ternyata selama ini HGB PT BSN diindikasikan tidak pernah melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara optimal artinya HGB tersebut ditelantarkan pihaknya akan rekomendasikan ke pimpinan dikanwil dan pusat bahwa itu menjadi objek tanah terlantar dan sudah dapat dipastikan, karena 183 hektar dibiarkan begitu saja, sementara masyarakat sebagaian besar sangat mebutuhkan tanah tersebut, untuk digunakan dan dimanfaatkan.
Sementara itu, Yosep Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanman Modal Pelayanan Terpadu menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan data perizinan PT. BSN.
Baca Juga : Innalillahi Wa’innailaihi Rojiun, Pelajar Tewas Diduga Dianiaya Oknum Polisi
Seperti diketahui bahwa terjadinya sengketa lahan ini berawal dari warga dengan 40 Kartu Keluarga (KK) berasal dari Dusun Cibalandong, Desa Sadawarna pindah hunian ke lahan milik saudara Mulyono di Cirahong tersebut, karena terdampak Pembangunan Bendungan Sadawarna, tiba-tiba muncul somasi dari PT. BSN kepada 11 KK dari 40 KK itu dan disitulah mulai terjadinya sengketa lahan seperti ini. Dan 4 SPPT tersebut sudah terbit puluhan tahunan lebih lamanya, artinya masyarakat sudah mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut puluhan tahun lamanya. (Jat/Jang)
