SUBANG, (PERAKNEW).- Pembangunan ruang kantor dan tempat parkir kantor Desa Cidadap Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang yang sempat terbengkalai selama hampir 6 bulan akibat diborongkan ke pihak ketiga bukan kepada LPM setempat dan ditinggal kabur pemborongnya, kini pembangunan itu kembali dilanjutkan. Hal ini menyusul setelah adanya pemberitaan Perak. Namun anehnya BPD Cidadap mengaku tak mengetahui adanya program tersebut.
Menurut Kepala Desa Cidadap, Taswan Sucipto mengatakan saat di konfirmasi Perak,”Ini kan material pekerjaan rangka baja langsung, jadi kami membutuhkan tenaga ahli di bidang baja, maka kami memakai tenaga dari luar. Nah mengenai uang pada waktu itu yang sudah masuk baru Rp 30 juta, baru pekerjaan seperti begini, sementara waktu itu kenapa dia telat kita tanya sama yang kerjanya alasan dia itu katanya mau mengerjakan proyek perumahan katanya sebentar, sampai sekarang itu tidak nongol- nongol maka kita tugaskan Babinsa untuk mencari, sudah beberapa kali tidak ketemu- ketemu,” dalihnya.
Masih kata dia,”Ini pekerjaan Rp100 juta berati ada sisa Rp 70 juta dan itu masih ada di rekening mungkin kalau ada bendahara bisa di lihatin itu rekening, sayangnya kemarin juga ada yang kesini bendahara pas ada di Subang, sebetulnya banprop itu sampai Desember, pemeriksaan juga biasanya tahun anggaran berikutnya makanya kalau menurut kita ini belum habis masanya, mungkin besok kita lanjutkan lagi karena anggaran nya masih ada sisa, dan ini besok akan saya belanjakan lagi karena di Subang beli baja harus inden maka menurut informasi ada di Pusaka, maka besok bisa belanja ke Pusaka saya punya target 2 bulan ini harus selesai dan sisanya besok akan kita kerjakan,” tandasya.
Di sisi lain ketua BPD Desa Cidadap Ade mengatakan,”Soal program yang di biayai dari banprop yang telah di beritakan media Perak itu saya sebagai ketua BPD tidak hapal, baru ini setelah ada di media dan saya belum pernah ada pemberitahuan dari Kepala Desa tentang dapatnya anggaran dari banprop padahal kalau yang saya baca di koran itu yang jadi pertanyaan saya juknisnya seperti apa bantuan banprop tersebut, dan kalau sekarang setelah ada pemberitaan mau dilaksanakan kembali dari mana uangnya itu jadi pertanyaan padahal mengenai ini koordinasilah sama kita BPD,” ungkapnya.
Diketahui proyek ini dibiayai oleh dana bantuan provinsi (Banprov) senilai Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah). Menurut keterangan sumber pelaksanaan pembangunan tersebut dimulai sejak Februari lalu.
Selain soal Banprov ada program lainnya, yakni pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dengan seumber dana dari Bank Dunia sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang perlu diklarifikasi oleh kades. Pasalnya pekerjaannya terkesan lambat dan diduga sarat penyimpangan. (Adih)
