oleh

Terjerat Hukum, Begini Proses Mengisi Kekosongan Jabatan Sekda Subang

SUBANG, (PERAKNEW).- Berkenaan dengan penunjukan Drs. H. Asep Nuroni, M.Si., sebagai Plh.  Sekda Subang, untuk mengisi kekosongan jabatan menggantikan H. Aminudin yang sedang menghadapi Proses Hukum, Kepala BKPSDM Subang, Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si., Senin, 18 Januari 2021 menyampaikan, bahwa ada aturan  baik yang terkait ASN maupun penjabat Sekda. Yaitu Berlaku PP. 11 thn 2017 yang diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, kemudian Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekda dan juga dengan Permendagri Nomor 91 tahun 2019 tentang Penunjukan penjabat Sekda.

Karena Sekda adalah seorang PNS, maka berlaku terlebih dahulu PP 11 Tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 Tahun 2020, yang dinyatakan pada pasal 276 ayat C, yang mana menyatakan, bahwa PNS diberhentikan sementara apabila sudah dinyatakan tersangka dalam hal pidana dan diperkuat pada PP 17 2020 pasal 280, bahwa pemberhentian sementara juga ditetapkan pada saat penahanan dan SK Pemberhentian sementara oleh Bupati Subang kepada H. Aminudin, sudah berproses pada saat dia dinyatakan tersangka.

Selanjutnya karena adanya kekosongan, maka berlaku Perpres No 3 tahun 2018 Tentang Penjabat Sekda, dimana ada proses bagaimana pengangkatan Penjabat Sekda, disana dinyatakan bahwa paling lama 5 hari kerja bupati mengusulkan kepada gubernur untuk pengisian penjabat Sekda, dengan dilampiri beberapa persyaratan yang ada. Karena proses itu tidak mungkin 1 hari, maka dalam proses pengangkatan penjabat sekda ini ada waktu kosong, sehingga dalam pasal 4, Perpres Nomor 3 tahun 2018 diatur, bahwa kepala daerah menunjuk Pelaksana harian (Plh) apabila terjadi kekosongan karena  proses kaitan dengan penjabat sekda.

Plh bersifat sementara, sambil menunggu rekomendasi gubernur untuk penetapan penjabat sekda yang diajukan oleh bupati, waktu pengajuan penjabat sekda paling lambat 5 hari kerja setelah pemberhetian sementara, kemudian Gubernur menyampaikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja setelah  surat permohonan diterima apakah menolak atau menyetujui, apabila menyetujui, maka bupati paling lama 5 hari kerja untuk menetapkan penjabat sekda, apabila gubernur menolak usulan tersebut, maka bupati diberi kesempatan paling lama 5 hari kerja untuk mengganti usulan dimaksud, apabila setelah 5 hari kerja gubernur tidak mengeluarkan rekomendasi maka usulan tersebut dianggap disetujui, kemudian selanjutnya, bupati harus memproses paling lama 5 hari kerja untuk menetapkan usulan yang direkomendasikan, kemudian paling lama 5 hari kerja berikutnya diadakan  pelantikan penjabat Sekda.

Masa jabatan penjabat sekda adalah paling lama 3 bulan. Apabila 3 bulan belum ada Sekda Definitif, atau tidak ada pengangkatan Sekda yang definitif, maka berlaku Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 di mana tentang penunjukan Sekda kalau penjabat sekda provinsi, ditunjuk oleh menteri, kalau untuk penjabat sekda kabupaten/kota ditunjuk oleh gubernur.

Plh adalah salah satu tahapan untuk mengisi kekosongan selama proses penjabat Sekda diajukan kepada gubernur oleh Bupati Subang untuk mendapat rekomendasi. Setelah penjabat sekda direkomendasikan oleh gubernur, kemudian bupati yang nantinya akan menetapkan dan melantik pejabat tersebut, maka setelah dilantik penjabat sekda secara otomatis Plh Sekda selesai masa tugasnya. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya