Puluhan Masa Gabungan LSM Dan Mahasiswa Geruduk Lembur Pakuan Kediaman KDM

BERITA UTAMA, SUBANG2,237 views

PERAKNEW.com – Sudah beberapa kali menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di Kantor Dinas Bina Marga, Dinas Pendidika dan Kantor Gubernur Jawa Barat atau Gedung Sate, di Kota Bandung, namun aksinya unjuk rasanya itu tidak pernah mendapat respon serius dari Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, hingga akhirnya puluhan massa aksi yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa terpaksa menggelar aksi unjuk rasanya di kediaman KDM, yakni di Lembur Pakuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis 19 Februrari 2026.

Namun aksi puluhan masa tersebut mendapat penghadangan oleh warga setempat hingga situasi sempat memanas. Walau demikian, masa aksi tetap melakukan aksinya dan menyampaikan aspirasinya, di depan pintu masuk Lembur Pakuan tersebut, dengan penjagaan ketat aparat keamanan dari pihak Kepolisian Resort (Polres) dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Subang.

Dalam orasinya itu, Koordinator masa aksi menyampaikan, bahwa ada banyak permasalahan terjadi pada Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang perlu di lakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat, KDM.

Diungkapkan masa aksi, bahwa permasalahan tersebut diantaranya terkait dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek pekerjaan jalan provinsi. Pasalnya, belum lama dibangun, kini sudah mengalami banyak kerusakan kembali.

Selain itu, puluhan masa aksi itu pun menyebutkan, bahwa terkait dugaan penyimpangan pekerjaan proyek jalan provinsi tersebut, diduga kuat ada keterlibatan orang dekat KDM yang disebut menjadi broker atau mafia proyek di sejumlah dinas, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga itu.

Mereka pun menegaskan, bahwa aksinya yang digelar di Lembur Pakuan atau di kampung halaman KDM itu, merupakan langkah terakhir, setelah pintu-pintu birokrasi dianggap tertutup rapat dan di tengah citra kepemimpinan KDM yang kerap menampilkan narasi keterbukaan dan kedekatan dengan rakyat, justru muncul kesan alergi terhadap kritik yang menyentuh persoalan anggaran dan proyek.

Lebih tegas masa aksi mengatakan, bahwa keterbukaan publik tidak cukup dibuktikan lewat konten media sosial atau retorika pengawasan, keterbukaan harus diuji ketika kritik datang, data dituntut transparan, dan audit independen diminta dilakukan.

Diakhir aksinya itu, orator Aksi ini menyatakan, bahwa atas temuan dugaan penyimpangan pekerjaan proyek jalan provinsi ini, publik sangat berharap dan menanti adanya tindakan audit independen serta langkah evaluasi komprehensif terhadap Dinas Bina Marga tersebut. (Red)