PERAKNEW.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi terus mematangkan pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 2026 yang merupak instrumen pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Program tersebut merupakan bagian dari proyek strategis daerah yang diinisiasi bersama oleh Pemkot Cimahi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi.
Selain mendorong percepatan pembangunan di tingkat kewilayahan, program ini juga diarahkan untuk memastikan distribusi pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.
Program tersebut dikawal langsung oleh Kejari Cimahi, guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tepat sasaran, transparan, dan tidak tumpang tindih.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira mengatakan, pelaksanaan PPM akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan seluruh pengerjaan dapat dituntaskan sebelum momentum ulang tahun Kota Cimahi.
Adhitia juga memastikan pelaksanaan PPM tidak dilakukan secara bertahap ataupun terpusat di satu titik, melainkan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Kota Cimahi, “Jadi pelaksanaannya nanti serentak, rencana minggu ketiga bulan Mei serentak pelaksanaan,” ujarnya.
Menurut dia, kesiapan pelaksanaan program sudah memasuki tahap teknis. Pemerintah mengklaim kelompok masyarakat di tiap wilayah telah terbentuk, termasuk konsultan pendamping, perencana, hingga konsultan pengawas.
Program prioritas daerah itu ditargetkan mulai berjalan serentak pada Mei 2026 dan selesai sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Cimahi pada 21 Juni mendatang sekaligus menjadi hadiah Pemerintah Kota Cimahi bagi masyarakat dalam peringatan seperempat abad usia Kota Cimahi, “Jadi pelaksanaan bareng-bareng selesai sebelum 21 Juni,” jelasnya.
Menurut Adhitia, seluruh unsur yang terlibat dalam program tersebut mulai dari Kelompok Masyarakat (Pokmas), lurah, camat, hingga pemangku kepentingan lainnya telah diberikan sosialisasi oleh Kejari Cimahi, agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan meminimalkan potensi persoalan di lapangan, “Harapannya bahwa PPM ini dari Pak Wali dan saya merupakan instrumen keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi. Bahwa pembangunan itu harus merata tidak hanya terkonsentrasi di pusat, di kota saja, tapi juga di wilayah,” kata Adhitia. (Harold)
