PERAKNEW.com – Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat (FMP Jabar) angkat suara terkait maraknya dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) Subang.
Lembaga kemasyarakatan ini menyoroti adanya dugaan penempatan kerabat dekat serta tim sukses di jabatan strategis, keterlibatan oknum bermasalah, hingga beban anggaran untuk puluhan tenaga ahli yang dinilai tidak wajar termasuk melibatkan para mantan koruptor di birokrasi.
Berdasarkan pantauan yang diperoleh FMP Jabar, sejumlah orang yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan atau tim sukses kini menduduki posisi penting di berbagai dinas dan instansi daerah.
Padahal, kalangan tersebut diduga memiliki latar belakang bermasalah, bahkan terindikasi aktif sebagai calo yang menawarkan jasa pengurusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan jabatan dengan iming-iming jalan pintas.
Ketua FMP Jabar, Asep Sumarna Toha alias Abah Betmen menegaskan, bahwa hal ini sangat meresahkan masyarakat luas, “Bagaimana mungkin orang yang tercatat bermasalah justru ditempatkan di posisi yang mengurus kepentingan publik? Ini mencurigai adanya praktik KKN atau balas budi semata,” ujarnya.
Lanjutnya, poin lain yang juga memicu sorotan adalah keberadaan hampir 45an orang tenaga ahli di lingkungan Pemda Subang, ada setiap orang disebut menerima penghasilan berkisar Rp8 juta hingga Rp11 juta setiap bulannya.
Angka tersebut dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan standar jabatan maupun beban kerja yang belum terlihat jelas dampaknya bagi pelayanan masyarakat, “Anggaran daerah adalah uang rakyat, seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan, bukan untuk membiayai posisi-posisi yang terkesan hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu katanya efesiensi anggaran, kenapa tidak memaksimalkan tenaga yang sudah ada, seperti P3K paruh waktu? Kesenjangan ini sangat jomplang. Guru yang bekerja dengan tenaga ekstra saja masih ada yang hanya menerima honor sekitar Rp300 ribu per bulan. Sementara yang disebut tenaga ahli bisa yang diragukan keahliannya menerima hingga Rp11 juta. Bukankah ini pemborosan anggaran rakyat?,” tegas Abah Betmen bertanya-tanya.
FMP Jabar pun meminta Inspektorat Daerah Subang, untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam. mulai dari latar belakang pengangkatan, kelayakan jabatan, hingga kepatuhan penggunaan anggaran. Masyarakat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan.
Ia juga menghimbau kepada para relawan dan tim sukses untuk mendukung pemerintahan ke arah yang positif bukan malah merongrong meminta balas Budi.
Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemda Subang terkait tuduhan ini. Namun, FMP Jabar berharap temuan ini dapat dibuktikan kebenarannya dan ditindaklanjuti secara transparan, guna memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. (Hen Gun)
