SUBANG, (PERAKNEW).- Mengawal kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya Kabupaten Subang menuju perubahan yang lebih baik, jujur, berani bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta amanah. Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) membuktikan rencananya untuk aksi unjuk rasa secara massif, dua hari sekali selama sebulan.
Faktanya, aksi massif tersebut diawali pada Hari Senin, 9 April 2018, KAMPAK geruduk Kantor DPRD dan Bupati Subang, mendesak Plt Bupati bersama-sama DPRD Subang, untuk segera Mewujudkan Rumah Singgah Pasien Keluarga Miskin/Gakin (RSPG) di Bandung.
Dalam orasinya mereka meneriakan, “Sungguh tega, melihat rakyat kalian yang tidur kedinginan dilantai, bahkan di trotoar depan RSHS Bandung, karena tak mampu menyewa kamar kos atau penginapan, untuk menjalani proses berobat jalan di RSHS Bandung,” teriaknya.
Lanjut mereka, “Ketua DPRD Subang (Ir. Beni Rudiono) telah berjanji, bahwa pada tahun 2017 akan merealisasikan rumah singgah, nyatanya hanya omong kosong. Dimana hati nuranimu wahai pejabat Subang dan jika kalian tak kunjung merealisasikannya, kami akan melakukan aksi peduli koin rumah singgah pasien Gakin di jalan-jalan protocol Subang dan Bandung,” ancamnya geram.
Tak hanya itu, walau dengan jumlah personil sedikit, hanya sejumlah enam orang, tak menyurutkan semangat perjuangan aksi yang dikoordinatori dan selaku penanggungjawab, Asep Sumarna Toha itu, juga menuntut, Plt Bupati agar memerintahkan Sekretaris Daerah H. Abdurrakhman dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hj. Nina Herlina untuk segera mengembalikan Uang hasil pungutan liar rekrutmen CPNS Honorer Kategori 2 periode 2013 silam yang diterima dari Heri Tantan mantan Kabid Pengadaan BKD (skrg BKPSDM), khususnya mereka yang gagal diangkat PNS (skrg ASN).
“Sudah tenaga diperas, harta bendapun kalian kuras habis. Akibat dari persoalan ini, kondisi kehidupan mereka (para honorer K2) sungguh miris, banyak diantara mereka yang rumah tangganya bercerai berai, sakit kronis, stress bahkan hingga meninggal dunia karena depresi akut memikirkan nasib masa depannya yang tak kunjung jelas dan uang yang dipungli pejabat tersebut adalah hasil menjual lahan atau sawah, menjaminkan sertipikat lahan/sawah/rumah ke Bank hingga disita oleh Oleh Bank karena tak mampu membayar cicilan kreditnya,” tandasnya.
Nyatanya, dugaan-dugaan buruk mereka terbukti, atas prilaku para oknum pejabat Pemkab Subang yang tidak pro rakyat itu, pada aksi unras tersebut, baik di Kantor Bupati ataupun DPRD Subang, tidak ada satupun pejabat yang keluar untuk menerima kedatangan KAMPAK. Melainkan saat di swiping oleh mereka ke setiap ruangan, tidak ada satupun pejabat berkompeten yang ngantor.
Menyikapi aksi bela rakyat tersebut, berikut ini enam poin tuntutan yang dibawa KAMPAK:
- Stop toko modern/waralaba, segera tertibkan moratorium penghentian penertiban izin.
- Pecat ASN selingkuh Jaka, (Oknum Pegawai Kecamatan Binong) dan H. Asep Darojat (Pengawas Disdikbud Subang).
- Copot Sekda, Abdurahman dan Kepala BKPSDM Subang, Nina Herlina yang diduga terlibat Pungli CPNS K2.
- Copot Oknum Kades Gambarsari, Otay, karena kawini isteri orang.
- Stop kelangkaan obat di RSUD Ciereng.
- Tolak pengajuan izin prinsip pembangunan perusahaan ternak sapi di Kecamatan Dawuan, yang sarat KKN, diduga melibatkan Sekda dan Kadis Peternakan Subang.
Seperti telah diberitakan Perak diedisi sebelumnya, aksi ini pun akan diselingi dengan gelar Koin Peduli Rumah Singgah Pasien Gakin di jalan- jalan protokol Kab. Subang dan Bandung juga dinas/ Instansi/ lembaga baik pemerintah maupun swasta.
Sasaran aksi KAMPAK, yakni Kantor DPRD dan Bupati Subang serta Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang.
Seperti biasa elemen pendukung yang tergabung dalam konsorsium KAMPAK, yaitu Forum Masyarakat Peduli (FMP), Forum Anak Jalanan (FORAJAL), Laskar Jihad Anti Korupsi, Majelis Penegak Pancasila Kab. Subang, Forum Anti Komunis Kab. Subang dan Masyarakat Peduli Subang. (
Hendra)
