SUBANG, (PERAKNEW).- Dibohongi oleh Wakil Ketua DPRD Subang, Hj Elita Budiarti (Fraksi Partai Golkar) dan Anggotanya, H Adik Solihin dari (Fraksi PDIP) yang berjanji akan serius menangani dan turun langsung meuntaskan persoalan Nelayan Terdampak Proyek Pelabuhan Patimban, Ratusan masa LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) Bersama Paguyuban Nelayan Patimban kembali aksi turun ke jalan menggelar Unjuk rasa (Unras) Damai, disertai penyegelan Gedung DPRD Subang, pada Hari Rabu, 05 Februari 2020.
Pasalnya, aksi ratusan masa nelayan yang dimotori oleh FMP tersebut, sudah dilakukan yang kedua kalinya, meraka tetap menuntut kompensasi atas kerugian nelayan terdampak Proyek Pelabuhan Patimban, karena area laut tempat mata pencaharian mereka tergerus pembangunan sejak dimulainya proyek pelabuhan itu. Sehingga, pendapatan hasil melaut mereka menurun drastis.
Seperti disuarakan mereka dalam orasinya, diwakili oleh Ketua Umum (Ketum) FMP, Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Betmen, Atang Sudrajat (Anggota FMP) dan Feri juga Waslim (Pengurus Paguyuban Nelayan Patimban), “Menyikapi lambatnya langkah pemerintah daerah dan DPRD Subang dalam memperjuangkan nasib Nelayan yang sejak dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban, hingga sekarang semakin memprihatinkan. Kami bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan elemen massa lainnya menuntut dan mendesak Bupati dan DPRD Subang serta pihak lainnya yang terlibat dalam pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban untuk peduli dan pro aktif mendorong kompensasi kerugian akibat akses melaut terhambat sejak pelabuhan dibangun, berikan Pendidikan dan Pelatihan (menyiapkan SDM) sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan dan paska pembangunan Pelabuhan Patimban dan libatkan nelayan dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, bukan hanya iming-iming diikut sertakan pelatihan, namun tidak dipekerjakan sama sekali,” desaknya lantang.
Mereka mengeluh, “Penghasilan dari menangkapan ikan di laut Patimban sekarang menurun, bahkan rugi, yang biasanya sehari dapat sampai Rp1 Juta, namun sejak dimulainya pembangunan Pelabuhan Internasional ini, hanya Rp250 Ribu, sementara ongkos melaut per harinya saja Rp500 Ribu. Sehingga, banyak anak-anak kami yang putus sekolah, lantaran tidak punya biaya,” keluhnya.
Ratusan masa tersebut, sempat ricuh dan saling dorong dengan apparat keamanan, saat akan melakukan penyegelan Kantor DPRD Subang, lantaran di kantor rakyat itu, tidak ada sama sekali anggota dewan alias kosong, bahkan mereka kesal telah dibohongi mengenai janji akan menindaklanjuti masalah dimaksud, “Kami kesal telah dibohongi oleh Bu Elita dan Bapak Adik (Anggota DPRD Subang) yang berjanji mau turun langsung ke lokasi dan menemui kami, hingga saat ini bulsit, dengan terpaksa kami segel Gedung rakyat ini,” teriaknya geram sambil menempelkan kertas bertuliskan, “Kantor Ini Disegel” oleh Abah Betmen, yang sebelumnya sempat ricuh itu.
Pihaknya mengancam, “Pembangunan Pelabuhan Patimban telah mematikan mata pencaharian Nelayan, jika hal ini tidak ada respon cepat dari pihak-pihak terkait, maka sama saja Pemerintah MEMBUNUH Nelayan Patimban sejaca perlahan. Jika pemerintah daerah atau DPRD tidak sanggup menuntaskan masalah ini, kami akan aksi di Kementerian Perhubungan dan Istana Negara untuk menemui Presiden Jokowi,” tegasnya.
Selain mengancam akan aksi ke pemerintah pusat tersebut, mereka juga akan terus menggelar unjuk rasa di Subang satu kali dalam seminggu.
Tidak hanya di DPRD, pada hari itu, Kantor Bupati Subang juga mereka geruduk dan sempat saling dorong juga dengan apparat keamanan, namun akhirnya perwakilan masa berhasil masuk ke dalam kantor bupati untuk diajak audensi oleh perwakilan Bupati Subang, yaitu oleh Asda II, H Komir Bastaman dan Kadis Kelautan dan Perikanan Subang, Rahmat Efendi menjelaskan, bahwa pihaknya juga Bupati Subang sudah beberapa kali beraudensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga DPR RI, namun hingga saat ini belum juga ada tindakan apapun, “Bupati juga sudah dua kali ke kementerian. Jika pihak-pihak kementerian terkait di pusat tidak juga merespon dengan baik juga dan enggan merealisasikan kompensasi sesuai apa yang dituntut oleh para nelayan ini, kami siap mengantar nelayan untuk ke pusat, karena masalah ini sudah lama,” paparnya janji lagi.
Selain itu, “Kami mendesak juga, DPRD Subang untuk menggelar Pansus rotasi mutasi yang selalu kontroversi dan Bupati Bersama DPRD Subang harus berani menutup Tambak Udang Vaname Ilegal dan Positif telah mencemari lingkungan,” tandasnya menambahkan.
Aksi tersebut, dilakukan pula bersama elemen masa pendukung lainnya, yaitu konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK), diantaranya FMP, Paguyuban Nelayan Patimban, Forum Anak Jalanan, Laskar Jihad Anti Korupsi, KAMPAK UNSUB dan Front Anti Komunis Kab. Subang.
Aksi itu juga mereka gelar di Markas Polres dan Kantor Kejari Subang, sekaligus menuntut dan mendesak Polres dan Kejari Subang agar segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi dan pidana umum yang sudah bertahun-tahun belum kunjung tuntas. (Hendra)
