BADUNG-BALI, (PERAKNEW).- Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta agar Dana Desa (DD) yang selama ini dipakai atau diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, gedung maka mulai tahun depan, DD harus segera digeser ke pemberdayaan ekonomi desa.
Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ribuan kepala desa (kades), lurah, bupati/walikota, Gubernur dari seluruh Indonesia, dalam acara Temu Karya Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna dan Pekan Inovasi Nasional Desa dan Kelurahan di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali, Jumat (19/10/18).
“Kita dalam 4 tahun ini telah membangun yang besar-besar baik berupa jalan tol, pelabuhan, bandara, perluasan runway, terminal, bendungan dan sebagainya. Saya tidak tahu berapa jumlah, karena banyak sekali. Ini yang besar-besar. Kemudian yang kecil itu siapa. Ya provinsi, kabupaten, kota, desa. Sehingga pembagian tugas menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat. Harus bagi-bagi kita ini,” ujarnya.
Menurutnya, dalam 4 tahun terakhir, anggaran infrastruktur sangat besar. Tahun 2018 sekitar Rp 400 triliun. Sebelumnya hanya Rp160-an triliun. Lompatannya besar, tetapi harus tepat sasaran. Ini harus terkoneksi juga dengan dana desa.
“Percuma jalan tolnya rampung, sementara jalan desanya tidak bisa dilewat. Percuma bangun jalan besar-besar, tetapi jalan kecamatan rusak semua. Semuanya harus sambung dari yang kecil hingga besar,” paparnya.
DD misalnya, Rp20 triliun di tahun pertama. Tahun 2016 Rp47 triliun. Tahun 2017 naik menjadi Rp60 triliun. Tahun 2018 Rp70 triliun. Tahun depan akan naik tinggal menunggu persetujuan dari dewan. Semakin tahun semakin besar. Tetapi penggunaan harus tepat sasaran.
“Ini bukan masalah hanya menghabiskan uang, bukan soal realisasi yang mencapai 100 persen. Bukan itu. Penggunaan harus bermanfaat. Ini yang sulit. Saya minta gubernur, bupati, semuanya harus melihat ini semua,” imbaunya.
Jokowi meminta agar semuanya diberdayakan di desa. Misalnya membuat jalan desa, irigasi desa, beli pasirnya, beli batunya dari desa itu. Kalau tidak bisa dari desa itu harus dari kecamatan itu. Jangan sampai membelinya dari kota.
Uang harus berputar di desa, di kecamatan atau yang paling terakhir di kabupaten. Jangan keluar dari situ. Karena semakin besar uang berputar disitu maka ekonomi akan semakin naik, kesejahteraan akan semakin meningkat. Uang yang berputar semakin banyak.
“Sebab ada alasan, kalau beli semen di desa itu mahal. Tidak apa-apa. Tekor seribu, dua ribu tidak apa-apa. Asal uang berputar di desa itu. Beli batu, pasir mahal, ya, tidak apa-apa asal uang berputar disitu,” ujarnya.
Jokowi juga menjelaskan, mulai tahun depan akan ada anggaran untuk kelurahan. Sebab selama ini hanya ada DD, maka tahun depan akan ada dana kelurahan. Tahun depan dapat dana kelurahan.
“Mumpung saya ingat, akan ada dana operasional desa, sehingga kades mendapat dana operasional. Mungkin dapatnya 5 persen. Nanti akan ada hitung-hitungannya. Tetapi kemungkinan besarnya 5 persen,” ungkapnya.
Jokowi menegaskan, saatnya mulai bergeser ke pemberdayaan ekonomi desa. Hidupkan pertumbuhan ekonomi baru yang ada di desa, yang ada di kecamatan. Gunakan aplikasi sistem yang sekarang sudah murah, sehingga sebuah desa sudah dimarketing sendiri oleh desa. Ada desa yang sudah mengangkat desanya menjadi tempat wisata baru. Gunakan aplikasi yang murah, mudah dikontrol dan menguntungkan. (Tim/Bd)
