Soal Perda Waralaba dan Perusahaan Ilegal, KAMPAK Gelar Aksi Lanjutan di Kantor Bupati-DPMPTSP Subang

oleh -45 views

SUBANG, (PERAKNEW).- Masih terus bergerak turun ke jalan, dalam rangka aksi lanjutan mengawal kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya di Kabupaten Subang, menuju perubahan yang lebih baik, jujur, berani bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kali ini, gabungan LSM/OKP/Ormas yang tergabung dalam konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) menggelar unjuk rasa damai di Kantor Bupati Subang dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang, pada Selasa, 12 Maret 2019.

Dalam aksinya, mereka menuntut dan mendesak Bupati dan Kepala DPMPTSP Subang, agar menyetop Perda tentang perizinan toko modern atau waralaba dan tutup waralaba illegal, Bubarkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) penghambat investor legal, Stop KKN Perizinan, Kaji ulang izin prinsip pembangunan perusahaan ternak Sapi/ pabrik susu di Kecamatan Dawuan yang sarat KKN, Copot Kades Karangmulya, Kec. Legonkulon pemecat sepihak Kaur Pemerintahan Desa Karangmulya, Maman dan diduga otak pelaku pembakaran Ambulans Desa.

Selain itu, mereka menambahkan, “Tutup juga tambak-tambak udang vaname di Desa Jayamukti-Blanakan yang diduga illegal, tertibkan bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas saluran sungai Cigadung-Legonkulon dan dugaan illegal perijinan Pabrik Pakan Ikan yang berdiri di lahan HGU PT SHS UBR 1 Sukamandi,” ungkapnya dalam orasi.

Lanjutnya, “Baru-baru ini Pemkab Subang melalui perizinan telah meloloskan Pabrik Susu di Dawuan yang kental sarat KKN dan diduga telah mencaplok tanah bengkok atau aset desa, sementara banyak juga Investor yang legal berniat berusaha sesuai dengan aturan malah dipersulit, ada apakah dengan DPMPTSP, PUPR dan steakholder terkait yang tergabung dalam TKPRD? Apakah perusahan yang illegal lebih menjanjikan dengan pundi- pundi rupiah? Sementara yang legal Nol Rupiah? Wallohu’Alam…,” tandasnya.

Investor ilegal diloloskan, investor legal dipersulit teriak mereka, “Waralaba dibiarkan membunuh pedagang kecil. Lebih mirisnya, Satpol PP hanya berani memberangus pedagang-pedagang kecil yang hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan perut keluarganya saja, sehingga pemerintah tak perlu repot membantu mereka, sebaliknya Satpol PP tak punya nyali untuk memberangus para pengusaha besar sekalipun illegal,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, di Kantor Bupati Subang, perwakilan aksi diajak beraudensi oleh PJ Sekda Subang, Aminudin dan hasilnya, Aminudin menuturkan, “Terimakasih atas masukannya. Semua tuntutan dari KAMPAK akan kami tindak lanjuti dan alangkah baiknya semua tuntutannya dibuat secara surat resmi, agar kami ada dasar untuk memanggil suluruh stakeholder yang terkaitnya,” ujarnya.

Sementara, hasil audensi di Kantor DPMPTSP dengan Kepala DPMPTSP Subang, Ahmad Sobari, “Kami di DPMPTSP sifatnya administrasi hilir, jadi mengenai pengajuan perizinan, jika persyaratan sudah lengkap ya langsung diizinkan, terlepas ada dugaan-dugaan pelanggaran soal proses dibawah, itu bukan kewenangan kami, seperti pabrik susu di Dawuan, terlepas ada tanah bengkok, bahwa dalam site plannya sudah diarsir oleh PUPR dan Notaris Rosmayanti telah mengeluarkan bukti pembebasan lahannya, jika bapak-bapak mengajak saya untuk datang ke Notaris Rosmayanti juga ke BPN untuk mengkaji ulang, saya siap kapanpun juga,” kata Ahmad.

Lanjut Ahmad, “Seluruh pengusaha tambak udang vaname di Subang, satupun belum ada yang mengajukan izin dan yang Pabrik Pakan Ikan di lahan HGU PT SHS juga belum ada masuk permohonan izinnya,” ungkapnya.

Menyikapi statement dua pejabat tersebut, Penanggungjawab aksi, Asep Sumarna Toha mengancam, “Kami akan aksi kembali dalam beberapa hari ini dan seterusnya, jika tidak ada tindakan nyata Pejabat Pemda Subang atas berbagai tuntutan kami ini,” tegasnya dihadapan Aminudin dan Ahmad Sobari.

Pada kesempatan itu, merekapun menginformasikan atas aksi jalan kaki dan hasilnya yang dilakukan belum lama ini, “Sekedar Info saja Hasil Aksi Jalan Kaki KAMPAK dari Subang ke Jakarta (Gedung KPK, Istana Negara, Mendagri dan DPR RI), bahwa saat ini KPK sdg mengusut TPPU Ojang Sohandi dan dijamin bakal ada banyak pejabat setingkat eselon II yang menyusul ke Suka Miskin,” ujarnya orator bernama Atang Sudrajat dan Pepen yang dikoordinatori/ Penanggungjawab aksi oleh Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Betmen ini.

Adapun yang tergabung dalam KAMPAK, yaitu Forum Masyarakat Peduli (FMP), Laskar Jihad Anti Korupsi, Forum Anak Jalanan (FORAJAL), Komunitas Anak Fakultas Hukum Anti Korupsi-Universitas Subang, Majelis Penegak Pancasila Kab. Subang, Majelis Petani Penegak Pancasila, Majelis Kebangsaan Panji Nusantara, Front Anti Komunis, Komunitas Berdaya Tanpa Riba Dan Masyarakat Subang Peduli Anti Korupsi. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *