Soal Pengelolaan TPS, Kader PL Sukamandijaya Tunggu Izin Tertulis DLH Subang

oleh -32 views

CIASEM-SUBANG, (PERAKNEW).- Bangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara, tepatnya berlokasi di Samping Tempat Pemakaman Umum (TPU), Dusun Cijengkol, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, sudah rampung dikerjakan sejak tiga bulan yang lalu, Bulan Agustus 2019. Namun, hingga saat ini TPS tersebut, belum difungsikan dan tidak ada kejelasan.

Berdasarkan informasi, bahwa pihak Dinas Bidang Lingkungan Hidup (DLH) sebagai stakeholder terkait sudah mengizinkan pihak Pemerintah desa (Pemdes) Sukamandijaya untuk penggunaan bangunan TPS itu, namun secara lisan.

Menyikapi hal itu, Senin (02/12/19) Bidang Lingkungan Hidup LPM Desa Sukamandijaya, Wildan sekaligus Pengurus Kader Peduli Lingkungan (PL) Desa Sukamandijaya, melalui Chat WhatsApp (WA)nya menerangkan kepada Perak, “Status bangunan TPS belum ada kejelasan, walau Dinas LH Kab. Subang mengizinkan Pemdes Sukamandijaya dalam hal ini Kader Peduli Lingkungan Desa Sukamandijaya untuk menggunakan bangunan TPS, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Subang belum menyerahkan Bukti Tertulis kepada Pemdes Sukamandijaya,” terangnya.

Lebih jelas ia memaparkan, bahwa fasilitas yang sudah ada untuk penggunaan TPS tersebut, diantaranya kendaraan Cator 2 (dua) unit. Satu Cator Warna Merah Status Pinjam pakai dari Pemcam Ciasem dan satu Cator lagi berwarna hijau Status Hibah atau Bantuan dari Dinas LH Kab. Subang, Mesin Pencacah Sampah Organik Status Pinjam pakai dari Kelompok Tani, Engine Bensin Merk Honda 5,5 HP Status Aset Pemdes Sukamandijaya dan Peralatan Kebersihan Status Aset Pemdes Sukamandijaya.

Untuk Mesin Pencacah Sampah Organik kata Wildan, belum dipakai, karena proses pemilahan sampah di TPS belum efektif. mesin akan beroperasi ketika Pemdes sudah mengeluarkan Surat Edaran terkait Pembuangan dan Pengangkutan Sampah kepada Kadus se-Desa Sukamandijaya.

Wildan juga menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkutan sampah di Desa Sukamandijaya yang akan dilaksanakannya itu, diantaranya ada biaya pengangkutan sampah dari swadaya masyarakat per minggu dalam 1 sampai 2 kali pengangkutan dan per bulannya 4 sampai 8 kali pengangkutan.

Nantinya, biaya operasional tersebut, akan digunakan untuk keperluan pengolahan sampah di TPS, perbaikan dan perawatan kendaraan Cator dan perbaikan dan perawatan Mesin Pencacah Sampah Organik, sebesar 20% dari biaya pengangkutan sampah.

Sampah yang dibuang ke TPS kata Wildan, harus menggunakan wadah berupa karung dengan kondisi sampah sudah terpilah antara Sampah Organik dan Sampah Anorganik. Agar mempermudah proses pengolahan sampah di TPS. Petugas Pengangkutan Sampah di masing-masing dusun minimal 3 orang dan Waktu Operasional TPS Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya, tepat pada Hari Senin, tangga 01 Bulan Juli 2019, saat diinvestigasi Perak, pekerjaan pembangunan TPS tersebut makrak tak diselesaikan oleh pemborongnya. Namun setelah itu, pada bulan berikutnya, Bulan Agustus pemborong melanjutkan kembali pekerjaan pembangunan TPS ini, hingga selesai bulan itu juga, walau saat ini belum ada kejelasan pengelolaannya.

Berdasarkan hasil investigasi Perak di lapangan sebelumnya, pada saat pekerjaan masih berlangsung, bahwa selain asal jadi, di lokasi pekerjaannyapun tidak nampak terlihat terpampang papan nama informasi kegiatan, yang mana pada papan informasi public yang tak nampak bak pekerjaan Siluman tersebut, disitu tercantum mulai info nama dan lokasi pekerjaan, nomor kontrak dan nama kontraktor, sumber dan nilai dana, hingga batas waktu pelaksanaan pekerjaan.

Atas masalah itu, jelas oknum pelaksana pekerjaan diduga sudah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan atau secara langsung atau tidak langsung telah menutup informasi penting bagi khalayak umum/rakyat dan Masyarakat Desa Sukamandijaya khususnya.

Hal itu diduga dilakukan agar terhindar dari control social baik dari lembaga, Pers dan masyarakat, hingga aparatur pemerintahan terkait, menuju tindakan pelanggaran hukum, dalam hal ini menyimpangkan anggaran pemerintah pada kegiatan pekerjaan tersebut, untuk melancarkan praktek dugaan korupsinya. (Hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *