banner 728x90
oleh

Soal Korupsi SPPD Fiktif, Kejari Subang Penjarakan Sekda Subang

Siang harinya, sebelum ditahan di Lapas, Aminuddin sempat menjalani pemeriksaan oleh Tim Jaksa pada Seksi Pidana Khusus (Sie Pidsus) Kejari Subang.

Untuk memperjelas tahapan dan sebab akaibat ditahannya Sekda Subang tersebut, Kejari Subang menggelar konfrensi pers, di Kantor Kejari Subang, pada Sabtu (16/1/2021).

banner 728x90

Baca Juga: http://Kejari Subang Masih Tunggu Hasil Audit Kasus SPPD Fiktif Jilid II

Dalam konferensi pers nya, Kepala Kejari Subang, Taliwondo, S.H., pastikan akan ada tersangka lainnya dalam perkara kasus dugaan SPPD fiktif Sekreatriat DPRD yang menjerat Aminudin itu.

Taliwondo SH mengatakan, bawha penetapan tersangka Aminudin dilakukannya pada pukul 13.00 WIB, Jumat (15/1) dan langsung dibawa ke Lapas Subang pada jam 18.43 WIB.

Taliwondo menerangkan, dalam penanganan kasus korupsi SPPD Fiktif tahun 2017 ini telah ditemukan kerugian negara senilai Rp835.400.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR-950/PW10/5/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Lanjutnya mengatakan, akan ada tersangka lain, karena perkara tersebut merupakan korupsi berjama’ah.

Diungkapkan Taliwondo, DPRD Subang pada Tahun Anggaran 2017 menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar Rp8.640.905.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Dalam konfrensi pers tersebut juga dijelaskan, bahwa tersangka DRS. H. Aminudin, M,Si telah memerintahkan PPTK untuk membuat Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak tertuang dalam Hasil Rapat BAMUS DPRD Subang, dengan cara membuat Laporan Pertanggujawaban (LPJ) seolah – olah kegiatan itu dilaksanakan, padahal tidak dilaksanakan sama sekali alias fiktif.

Atas perkara tersebut, Aminuddin dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. (Hendra)

Berita Lainnya