oleh

Singapore Tolak UAS, Netijen Banjiri Spam Medsos Pemerintah Singapore

JAKARTA, (PERAKNEW).- Akun Media Sosial (Medsos) sebagian pejabat politik serta lembaga pemerintah Singapore dibanjiri spam oleh pendukung Ustad Abdul Somad (UAS). Dia dilarang masuk Singapore pada Senin, 16 Mei 2022.

Dikutip dari MalayMail, pada Selasa malam juru bicara Departemen Komunikasi serta informasi (MCI) berkata terdapat seruan untuk serangan siber terhadap Akun Medsos Pemerintah Singapore di Grup percakapan publik Indonesia.

Akun Medsos Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Teo Chee Hean serta Menteri Luar Negara Vivian Balakrishnan tercantum diantara yang dibanjiri spam oleh para pendukung UAS. Akun Twitter pemerintah Singapore, Departemen Hukum, dan akun Instagram Departemen Luar Negara, Badan Pariwisata Singapore, serta Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan pula jadi sasaran.

“Tidak hanya itu, 2 industri manajemen kegiatan sudah merusak Web. Tetapi Web sudah dipulihkan serta SingCert hendak menghubungi industri untuk memberikan dorongan kami,” kata juru bicara MCI, merujuk pada Tim tanggap Darurat Komputer Singapore.

MCI menganjurkan organisasi mengambil langkah-langkah aktif untuk menguatkan keamanan siber serta pertahanan online buat melindungi diri kemungkinan serangan siber. “Organisasi Singapore yang terbawa-bawa oleh serangan siber atau mempunyai fakta terdapatnya kompromi mencurigakan dari jaringan mereka wajib melapor ke SingCert,” kata MCI.

Baca Juga : Sekda Subang Hadiri Rapat Paripurna Terkait Raperda

Departemen Dalam Negara MHA Singapore pada Selasa, 17 Mei 2022 berkata kalau UAS ditolak masuk sebab menyebarkan ajaran ekstremis serta segregasi. Ajaran Ustad Abdul Somad itu tidak bisa diterima di Masyarakat multi-ras serta multi-agama Singapore.

Lebih dahulu di Akun Instagram serta Youtube UAS, dia mengaku sudah “Dideportasi” oleh otoritas Singapore. Keesokan harinya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkata penolakan Ustad Abdul Somad oleh Otoritas Singapore harus jadi pelajaran untuk Indonesia dalam menghindari radikalisme. (Red)

Berita Lainnya