Sidang Korupsi Upah Pungut, Bupati Bangli Made Gianyar Jadi Saksi

oleh
Sidang Korupsi Upah Pungut, Bupati Bangli Made Gianyar Jadi Saksi
Sidang Korupsi Upah Pungut, Bupati Bangli Made Gianyar Jadi Saksi

Sidang Korupsi Upah Pungut, Bupati Bangli Made Gianyar Jadi Saksi
DENPASAR-BALI, (PERAKNEW).- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (7/12), yang berlangsung panas. Dalam sidang yang menghadirkan Bupati Bangli I Made Gianyar sebagai saksi tersebut, kuasa hukum terdakwa Bagus Rai Dharmayuda (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008) dan majelis hakim sempat menyudutkan Bupati Made Gianyar.

Made Gianyar untuk kali pertama dihadirkan ke sidang untuk memberi keterangan kepada terdakwa Bagus Rai Dharmayuda. Dalam persidangan tersebut, awalnya Gianyar banyak menyatakan tidak tahu-menahu soal upah pungut tahun 2006-2008 saat terdakwa Rai Dharmayuda menjabat sebagai Kadispenda Bangli. Pasalnya, saat itu Made Gianyar yang menjabat sebagai Wakil Bupati (Sewaktu Bupati I Nengah Arnawa) tidak dilibatkan dalam pembahasan SK Upah Pungut. Namun, Made Gianyar mengakui menerima upah pungut tahun 2006-2008.

Sidang mulai memanas saat kuasa hukum terdakwa, Made Suardika Adnyana, menanyakan soal SK Upah Pungut tahun 2011 yang diterbitkan Bupati Made Gianyar dan akhirnya dicabut pada 2012. Bupati juga diketahui mengembalikan upah pungut yang diterima tahun 2011 ke kas daerah. Made Suardika lalu menanyakan alasan pencabutan SK Upah Pungut 2011 dan pengembalian pah pungut tersebut.

“Saya mencabut SK tersebut karena ketakutan,” ujar Made Gianyar. Made Gianyar beralasan, pencabutan SK Upah Pungut 2011 tersebut karena adanya kasus di Buleleng yang menjerat Bupati Buleleng (saat itu) Putu Bagiada. Made Gianyar lalu ditanya soal surat terkait upah pungut yang dikirimkan ke Presiden Jokowi, yang meminta agar proses hukum yang menjerat terdakwa Rai Dharmayuda dan AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadipenda Bangli 2009-2010) dihentikan.
Menjawab pertanyaan itu, Bupati Made Gianyar mengatakan bahwa surat tersebut dibuat setelah pihaknya berkoordinasi dengan AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadispenda Bangli 2009-2010) dan pejabat lainnya di Bangli. Namun, surat tersebut tidak mendapat balasan dan kasus ini tetap dilanjutkan. Gianyar juga menyebutkan sudah mengembalikan upah pungut yang diterima periode 2006-2010 ke kas daerah sebesar Rp42 juta. Persidangan terlihat semakin memanas ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erlan Jaelani memprotes pertanyaan kuasa hukum terdakwa, yang disebut tidak ada relevansinya dengan persidangan. Kuasa hukum terdakwa, Made Suardika, pun langsung membalas protes JPU.

“Pertanyaan kami ini ingin mencari kebenaran materil, terutama soal kerugian negara yang semua dibebankan kepada terdakwa. Padahal, semua pejabat menerima dan malah ada yang sudah mengembalikan,” tangkis Suardika.

Suardika juga meminta kepada majelis hakim sesuai Peraturan MA dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memerintahkan kejaksaan agar memproses semua pejabat yang terlibat dan menerima upah pungut, termasuk Bupati Made Gianyar. “Nanti kami pertimbangkan dalam putusan,” ujar majelis hakim dan kembali mempersilakan Suardika melanjutkan pertanyaannya.

Di akhir sidang, giliran majelis hakim yang menyudutkan Made Gianyar. Saat itu, majelis hakim menanyakan terkait SK Upah Pungut tahun 2010 yang dipakai dasar pembagian upah pungut. Menjawab hakim, Made Gianyar mengatakan bahwa tahun 2010 tidak ada SK Upah Pungut. Namun, Made Gianyar mengaku menerima upah pungut sebagai Bupati tepat setelah Bupati Bangli sebelumnya, I Nengah Arnawa, lengser Agustus 2010.

“Nah, yang ada SK saja jadi masalah, apalagi yang tidak ada SK-nya,” tandas majelis hakim. Majelis hakim juga mengetes susunan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Made Gianyar menyebut anggota Forkompinda adalah Bupati, Kejari, Pengadilan, Kapolres, dan Dandim. ‎Namun, penjelasan Made Gianyar ternyata keliru. Menurut hakim Sutrisno, pengadilan tidak masuk dalam susuna Forkomindo. “Saya mengetes bapak satu aturan saja, bapak salah, padahal itu aturan kecil. Itu pertanda bapak sebagai Bupati tidak paham,” sentil hakim Sutrisno.

Sementara itu, Bupati Made Gianyar enggan berkomentar banyak saat ditemui seusai sidang. Alasannya, dia sudah menjelaskan semuanya di persidangan. Termasuk saat ditanya mengenai komentar mantan Bupati Nengah Arnawa yang minta dirinya diseret sebagai tersangka, Gianyar enggan berkomentar.
“Saya no comment, karena saya tidak boleh mengomentari orang lain,” elak Bupati Bangli Made Gianyar. Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *