oleh

Sidang Korupsi SPPD Fiktif, PH Anggap Kesaksian Agus Maskur & Dua Eks Pimpinan DPRD Subang Berbohong

Cloud Hosting Indonesia

SUBANG-BANDUNG, (PERAKNEW).- Wakil Bupati Subang dan dua Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan kesaksiannya di Sidang Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Subang Fiktif yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, pada Senin, 2 Agustus 2021.

Dalam sidang tersebut, JPU menanyakan seputar Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pimpinan, sistem pengawasan, hingga menunjukan satu bundel Barang bukti (Barbuk) yang ada tanda tangan pimpinan yang perjalananya fiktif, termasuk penyelenggaraan rapat pimpinan untuk merencanakan membuat kegiatan fiktif untuk menutupi kebocoran anggaran.

banner 728x90

Dalam kesaksiannya, saksi Agus Maskur (Wakil Bupati Subang) yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Subang membenarkan, bahwa tidak ada perjalanan dinas ke luar dan tidak ada rapat pimpinan. Ia pun menyatakan tanda tangan tersebut dipalsukan.

Disisi lain, Kuasa Hukum Terdakwa SPPD Fiktif menanyakan kepada saksi, dari adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mendapat aliran dana dari terdakwa, mengadakan pertemuan dengan terdakwa di Lapas, hingga Chatingan di Whatsapp membahas Komitmen dengan Terdakwa Johan, sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis (PPKT) SPPD Fiktif.

Saksi Hendra Purnama Alias Boeng yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPRD Subang dan sekarang menjabat sebagai Anggota membenarkan, telah menerima dana dari terdakwa, berupa Kaos bergambar foto Agus Maskur pada saat Pilkada Subang, senilai Rp40 Juta.

Sementara terkait dengan temuan BPK dari tahun 2016 sampai dengan 2019, ironisnya ketiga saksi Agus Maskur, Beni Rudiono (Anggota DPRD Subang) yang pada saat itu sebagai Ketua DPRD Subang dan Hendra Purnama Kompak membantah, bahwa tidak mengetahui adanya temuan BPK tersebut, mereka berdalih mengetahui hal itu pada saat diperiksa dikejaksaan Negeri Subang termasuk tanda tangan yang dipalsukan.

Padahal, temuan BPK sudah dapat dipastikan akan diserahkan berupa bukti fisiknya ke Pemerintah daerah (Pemda) Subang dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Artinya, disini ada dugaan upaya pembiaran terhadap tindakan koruptip atau penyimpangan penggunaan anggaran yang terjadi di tubuh DPRD Subang.

Jika benar ini merupakan upaya pembiaran terhadap tindakan- tindakan kejahatan, maka siapapun yang melihat atau menyaksikan tindak kejahatan mestinya dapat dijerat dengan pasal 55 KUHP, yaitu turut serta.

Menurut kuasa hukum para terdakwa, yaitu Dede Sunarya Trah, S.H., dan Edy Syafran, S.H., saat di wawancarai Perak, usai sidang, bahwa kesimpulan persidangannya, semua pimpinan DPRD Subang pada saat kejadian atau saksi yang dihadirkan itu, Berbohong. Karena menurut terdakwa, bahwa SPPD fiktif ini sebelumnya telah disusun dan dirapatkan dengan unsur pimpinan, dalam rangka untuk menutup kebocoran dana yang telah terpakai, meskipun tidak ada kegiatan dan dana tersebut, diduga mengalir ke unsur pimpinan.

Kuasa hukum terdakwa Kompak kukuh pasti dan yakin akan ada tersangka baru.

Secara umum, mereka unsur Pimpinan DPRD Subang mengakui, bahwa mereka kurang memperhatikan pengawasan terhadap kinerja rekan-rekan Anggota DPRD Subang, begitupun terkait dengan Sekertariat DPRD Subang terkait Anggaran DPRD Suba g ini, sehingga banyak sekali lenyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mereka sebenarnya mengetahui, tapi membiarkan sehingga kesalahan ini terjadi berulang-ulang dilakukan.

Dede Sunarya, (Kuasa Hukum Terdak) menerangkan, “Taerkait SPPD Fiktif, mereka memang pimpinan dewan ini, apakah memang benar-benar tidak mengetahui apa mengetahui, tapi pura-pura tidak tahu, tapi yang jelas, mereka semuanya menyatakan, bahwa tidak mengetahui tentang kegiatan fiktif, ironis memang mereka hanya mengetahui hal tersebut, saat di Kejaksaan Negeri Subang,” terangnya.

Lanjut Dede menjelaskan, “Sebenarnya mereka rata-rata cukup lama menjadi X Pimpinan DPRD Subang, mereka mengatakan, bahwa regulasi terkait dengan Kunjungan kerja (Kunker), mereka sudah tahu regulasinya, tetapi ada eks pimpinan yang menyatakan, bahwa kami, kurang tahu, kami tidak baca regulasi seperti itu, sehingga kami tidak tahu, nah itu Lucu kan, seorang pimpinan yang seharusnya tahu tentang tata regulasi yang menjadi dasar dan payung hukum dalam setiap kegiatannya tapi mereka tidak tahu regulasinya, sehingga kegiatan ini, mereka biarkan begitu, jadi Lucu,” jelasnya tersenyum.

Kemudian Dede menyatakan, “Terkait pelanggaran- pelanggaran Administrasi TGR yang 2016, kemudian ada temuan BPK dalam audit reguler, ya kemudian berulang pada tahun 2017, jadi sebenernya kegiatan-kegiatan ini sudah terjadi berulang-ulang, tetapi lucu pimpinan dewan mengatakan, tidak tahu, kan lucu, padahal audit ini kan reguler dan mungkin hasil auditnya pada saat SPJ dibuat,” pungkasnya.

Sambung Edy Syapran, S.H., menyatakan, “Sebenarnya mereka itu tahu, tapi karena jadi persoalan, jadi mereka pura-pura tidak tahu, seperti hasil audit, itukan ditujukan BPK ke Pemda Subang, nah oleh Pemda di tembuskan ke Pimpinan bukan kesekretariatan dewan, artinya pimpinan menerima surat dari Pemda tentang adanya hasil audit BPK. Kalau saya simpulkan, hasil sidang hari ini, mereka kebanyakan tidak jujur, walau sudah disumpah, hanya mungkin tadi Pak Beny (Mantan Pimpinan DPRD Subang sudah cukup jujur, dia mengakui, bahwa menerima aliran itu dan Pak Agus Maskur sendiri tidak mau jujur, akan tetapikan bisa di konfrontir dengan saksi pimpinan yang lain, Hendra Purnama, bahwa memang ada aliran dana yang diterima oleh dia (Agus Maskur) dari Hendra Purnama, yaitu berupa barang dalam Pilkada, nah apakah itu dari uang pribadi, saya tidak tahu, harus dibuktikan lagi, artinya mereka tahu soal ini dan persoalan ini, sebenarnya kalau kami simpulkan memang fiktif, nah kami juga mendorong pihak Kejaksaan, agar tidak sampai hanya di mereka berdua pertanggungjawaban pidananya ada pihak-pihak yang lain, yang jelas ikut menikmati tapikan nanti akan kita buktikan dengan keterangan ahli berikut, nanti keterangan terdakwa yang juga saksi, nah tapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa khususnya Agus ini, nah kalau saya selaku Penyidik kejaksaan pasti akan ada tersangka lain, tapi kalau mau normatif, yah tapi misalnya ada muatan tersendiri nah kami tidak tahu,” tegasnya memaparkan.

Pada saat Perak menanyakan, mungkin tidak Pimpinan dewan tidak mengetahui kejadian tersebut?/dengan Tegas Edy menjawab, “Tidak mungkin tidak mengetahui, karena itukan ditemukan tidak satu kali ini, tahun 2016 sudah ada temuan 2017 ada temuan, bahkan Bupati Subang waktu itu H Imas sudah mengirimkan surat pada unsur pimpinan, bahwa ini ada temuan loh, nah artinya kan tahun 2018 terulang lagi 2019, terulang lagi dan selalu terulang, lagunya itu dengan kegiatan yang sama, yaitu perjalanan dinas keluar kota, nah kenapa 4 tahun terulang tidak pernah diatasi, apa pungsinya mereka sebagai anggota dewan kalau membiarkan, masa dinas-dinas lain mereka bisa awasi, instansi sendiri dibiarkan, kan gak masuk akal. Artinya apa mereka mengetahui, kalau saya harus jujur harusnya mereka terlibat, karena keterangan dari Johan (terdakwa) saat di BAP, maupun nanti pasti dia akan dimintai keterangan, bahwa kejahatan ini sudah disusun, memang sudah ada rapat di ruang pimpinan dan dihadiri pimpinan dan pihak terkait untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Edy.

Edy Syapran, S.H., dengan lantang dan tegas mengatakan, “Kita membutuhkan kejujuran dari mereka dan harus ada keberanian Aparat Penegak Hukum untuk menetapkan tersangka baru,” tegasnya. (Hendra/ Jajang)

Berita Lainnya