Saya Indonesia Saya Pancasila

Saya Indonesia Saya Pancasila
CATATAN REDAKSI PERAKNEW.COM Meski pemerintahan Jokowi tidak mengakui bahwa konsep ekonomi yang digagas sekarang lebih mendekati neo-liberal, pada kenyataannya di masyarakat, konsep itu berjalan mulus, rapi dan ambisius. Neo liberal sendiri adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Simak salah satu kata kuncinya: Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah. Apakah menjamurnya Tokma Ilegal dan kawan-kawannya itu bagian dari ini? Tentu saja iya.

Coba lagi simak berita edisi sekarang, bagaimana tower menjamur tanpa ijin dan dengan entengnya BPMP bilang, “Ya tower yang berada di desa Jabong belum memiliki ijin.” Atau yang terhangat sampai sekarang, meski seorang Beni, sang Ketua DPRD sudah memerintahkan satpol PP untuk menutup Tokma tersebut, tetap saja hasilnya nihil.

Atau yang kelas kakap, kota raksasa baru yang bernama Meikarta di Cikarang Bekasi, Jawa Barat, seorang Dedy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat sampai mencak-mencak kalau pembangunan itu ilegal alias tanpa izin. Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi tidak tahu dan belum pernah mengeluarkan izin. Deddy Mizwar saking kesalnya sampai menyebut “Lippo seperti negara dalam negara.” dan yang paling indah adalah ternyata nama kota itu diambil dari nama ibu dari owner pengembangnya, so sweet sekali bukan.

Lantas, dari semua fakta di lapangan yang sedang terjadi itu, kita masih bisa mengatakan, “Saya Indonesia, Saya Pancasila?” Hei….Kenapa kalian tidak berteriak lantang tentang pembangunan itu? Apakah kemerdekaan itu saat kalian tidak menganggur dan sudah bekerja di lapangan pekerjaan yang disediakan oleh asing dan aseng? Apakah kalian tahu bahwa Pancasila dicetuskan sebagai dasar dari Indonesia merdeka?

Apakah jargon itu hanya untuk menutupi kisruh perbedaan agama dan suku semata? Kalau menyimak isi pidato yang disampaikan Jowosi di monas 1 Juni kemarin, sepertinya benar. Dan entah kenapa saya merasa maknanya kecil sekali, berbeda dengan awal pencetusannya di sidang BPUPKI, 1 Juni 1945.

Pada sidang bersejarah tersebut, jelas sekali Pancasila ditetapkan menjadi Dasar Indonesia Merdeka, sebuah filosofi untuk membangun Indonesia merdeka. Itulah kenapa, Sukarno menolak dikatakan sebagai pencipta Pancasila, agar Pancasila ini bisa dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena Sukarno tidak mengaku sebagai pencipta maka berarti ia tak pernah dilahirkan olehnya.

Dalam wawancaranya yang ditulis dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi” Sukarno mengaku bahwa dirinya adalah penggali karena Pancasila sudah ada sejak dahulu kala. Pada akhirnya Sukarno pun mengkampanyekan hal ini di sidang umum PBB tanggal 30 September 1960. Judulnya pun tak tanggung-tanggung “To Build The World A New” (Membangun Dunia Kembali).

“Membangun dunia kembali”. Dari judul ini jelas sekali, bahwa Pancasila membawa sebuah ajaran, konsep baru dengan teori pembangunan yang berbeda dari yang sudah berkembang saat ini, jadi tidak hanya mengurusi perbedaan agama dan suku saja, karena toh itu sudah selesai saat Sumpah Pemuda 1928 dicetuskan. Sukarno, Hatta dan yang lainnya paham betul kalau saat 1 Juni itu adalah saatnya meletakkan dasar Indonesia merdeka.

Pancasila untuk membangun dunia kembali berarti membangun teori ekonomi baru, bukan teori import seperti liberal, konservatif dan lainnya. Dan juga Pancasila harus menghasilkan teori politik baru, bukan demokrasi dengan model kepartaiannya yang justru mereka perusak persatuan Indonesia.

Sungguh menarik kutipan orasi kebangsaan Sultan HB X dalam peringatan hari lahir Pancasila kemarin, mengatakan Pancasila tidak bisa hanya dijadikan ideologi yang berwajah mistis atau politik. Tetapi harus diajak ke bentuk wajah keilmuan. Raja dari Jogjakarta itu menyebutkan sumber dari rapuhnya Pancasila sebagai dasar negara pada subtansi hukum yang paling mendasar, yaitu UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali dan mengusulkan untuk meninjau ulang amandemen UUD 1945.

Jadi, untuk menutup catatan edisi saat ini, sudah seharusnya seluruh pejabat tinggi negara RI tidak terkecuali termasuk Presiden RI diuji kembali, “Apakah mereka memahami dan mampu menerapkan secara operasional makna Pancasila sebagai dasarnya Indonesia merdeka dan dasar negara dengan benar dan baik secara nyata?” jika tidak, negara ini akan diambang kehancuran, karena ternyata dulu juga tahun 1964 si pentolan PKI yang bernama, DN Aidit itu pernah mengeluarkan buku dengan judul “Aidit Membela Pantjasila”, tapi tetap saja Aidit menyatakan bahwa agama tidak bisa mewakili PKI dalam menjalankan program dan politiknya. Waah, kok mirip ya

 (Rendra K Harahap)

.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here