Rapat Evaluasi APBD T 2017, Wabup Badung Dorong PD Percepat Eksekusi APBD

BADUNG-BALI, (PERAKNEW).- Agar mempercepat eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tahun 2017 perlu mendorong Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Badung.

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa saat berpidato dalam forum rapat evaluasi di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (25/8).
“Kami dorong perangkat daerah betul-betul dan bersungguh-sungguh agar percepat eksekusi dari APBD. Dengan percepatan ini akan mampu meningkatkan perekonomian dan menekan inflasi daerah,” tegas Wabup Suiasa.

Rapat tersebut dihadiri Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dewa Made Apramana, Kepala Perangkat Daerah, para Sekretaris, PPK, PPTK, PPHP serta Konsultan Pengawas.

Suiasa menekankan, bahwa eksekusi APBD merupakan salah satu substansi penting dalam upaya perputaran perekonomian, disamping menekan lajunya inflasi. “Kita harus cepat eksekusi APBD dan dilakukan secara maksimal. Jika APBD lambat dan tidak merata, secara tidak langsung kita telah memberi andil meningkatnya laju inflasi dan menurunkan perekonomian,” imbuhnya.

Untuk itu, diharapkan PD agar bersungguh-sungguh dan cermat dalam mengeksekusi APBD sehingga progress pembangunan fisik maupun serapan anggaran mampu maksimal. Terkait dengan hal penyerapan anggaran, Wabup Suiasa juga mendorong para Kontraktor yang belum mengambil anggaran, agar secepatnya mengambil dananya. Hal ini akan berimbas pada peningkatan serapan anggaran.

Lanjutnya, dalam pelaksanaan APBD yang ingin dicari adalah managemen mutu. Menurutnya, guna mencari managemen mutu yang baik, ada 3 (tiga) hal yang harus dilaksanakan, yaitu kualitas perencanaan harus bagus, kualitas aturan yang berlaku dan harus pahami aturan serta kualitas kontrolnya, yang harus sesuai spesifikasi di lapangan.

Dari managemen mutu tersebut, hasil akhirnya dapat dilihat parameter keberhasilan yang terdiri dari lima parameter, yaitu kualitas mutu, keberhasilan waktu, kualitas, kuantitas, anggaran dan tertib administrasinya.

Kepada konsultan pengawas, Suiasa menekankan bahwa konsultan pengawas ini merupakan perwakilan pemerintah dalam menjaga, mengawal, menjaminkan manajemen mutu dan parameter keberhasilan tersebut. Dapat diistilahkan, konsultan pengawas diberi substitusi mewakilkan pemerintah dalam menentukan mutu dan keberhasilan.

“Kami minta konsultan pengawas melakukan tugas pengawasan sepenuhnya dan sedetail mungkin, jangan sampai menyakiti masyarakat akibat kualitas pembangunan yang tidak bagus. Mari bangun kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan yang berkualitas,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekda Badung, Adi Arnawa, APBD merupakan salah satu stimulus dalam upaya mendongkrak perekonomian dan menekan inflasi.

Sekda mengakui memang progress APBD tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya tidak jauh berbeda. Untuk itu, Sekda minta perangkat daerah terus bergerak sehingga APBD dapat terealisasi dengan maksimal. “Kami mohon diperhatikan di triwulan ketiga ini, Perangkat Daerah agar menggenjot progress fisik dan realisasi anggaran,” ujarnya.

Sekda juga memastikan untuk kegiatan di Tahun 2018, SKnya agar sudah selesai di akhir 2017. Dengan SK sudah ditetapkan sehingga diawal 2018 sudah dapat bergerak mulai tender. Selain itu, semua PD diminta selain membuat Renstra juga membuat rencana aksi yang jelas sehingga akan diketahui sejauhmana kinerja pegawai seiring penerapan kinerja di Badung.

Sementara, Asisten Dareah II, Dewa Made Apramana melaporkan penyerapan anggaran tahun anggaran 2017. Dimana APBD Badung 2017 sebesar 5,4 triliun, dengan belanja langsung 2,8 triliun dan belanja tidak langsung 2,6 triliun, belanja modal 1,2 triliun di induk. Realisasi hingga 15 Agustus 2017 yang masuk triwulan ketiga, serapan anggaran yakni pembangunan fisik sebesar 49,62 persen dan serapan anggaran baru 15,6 persen.

(Yd/Hum)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here