PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Sungguh prihatin dengan nasib Nelayan Dusun Trumtum, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang saat ini. Bagaimana tidak, mereka yang terkena dampak langsung Pembangunan Pelabuhan Patimban mengeluhkan atas penghasilannya dalam berlayar menjaring ikan di lautnya menurun drastis dan ditambah konpensasi ganti rugi yang dijanjikan oleh pemerintah pun hingga sekarang belum ada realisasi.
Hal ini diungkapkan oleh Nali, salah seorang Pengurus KUD Mina Misaya Guna Trumtum kepada Perak, Sabtu (23/03/2019) di kantornya. Menurut Nali, semenjak adanya proyek pembangunan Pelabuhan Patimban ini, ternyata membawa dampak negative pada sosial dan ekonomi, diantaranya hilangnya mata pencaharian masyarakat yang mayoritas nelayan gurem., karena lokasi laut yang saat ini sedang dibangun pelabuhan tersebut, merupakan area tangkap mereka.
Nyatanya, mereka yang notabene adalah nelayan kecil, masih menggunakan peralatan tangkap yang sederhana, sangat dirugikan, “Keberadaan port, pembangunan Pelabuhan Patimban sangat mempengaruhi nelayan yang biasa mencari ikan di wilayah itu. Bahkan jaring mereka banyak yang rusak ditabrak oleh kapal yang mengerjakan proyek Patimban,” ungkap Nali.
Terkait beberapa keluhan nelayan ini, Awalludin dari PT PENTA saat dihubungi Perak melalui ponselnya mengungkapkan, “Untuk urusan konpensasi sudah ada yang mengurusnya, yakni Pak Hadi yang masih bertugas sebagai Marinir. Silahkan hubungi beliau saja. Kalau persoalan jaring ketabrak kapal, namanya juga proyek,” tuturnya enteng.
Menyikapi hal itu, Koordinator Forum Pemantau Pembangunan Pelabuhan Patimban Subang (FP4S), Ade Saepuloh menegaskan, “FP4S siap menerima pengaduan dan mendampingi masyarakat yang terkena dampak dari proyek Pelabuhan Patimban. FP4S memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban yang masuk pada kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Akan tetapi, jangan sampai keberadaan mega proyek pelabuhan Patimban ini justru berakibat merugikan dan menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
Lanjut Ade, “Semenjak FP4S dibentuk sudah banyak pengaduan yang masuk ke kami, diantaranya terkait pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang sampai sekarang belum juga selesai. Jadi saya berharap pemerintah memberikan kepastian dan jaminan, bahwa keberadaan pelabuhan Patimban ini akan bermanfa’at bagi masyarakat, bukan malah sebaliknya, seperti yang terjadi sekarang,” paparnya berharap. (Hamid)
