Presiden Jokowi Bagikan 1.000 KIP dan 1.000 PKH di Buleleng
SINGARAJA-BALI, (PERAKNEW).- Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan 1.000 Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, Bali. Jokowi meminta agar bantuan ini hanya digunakan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan gizi.
“Untuk anak-anak penerima KIP agar bantuan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pendidikan. Sedangkan, bagi ibu-ibu penerima PKH agar bantuannya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga,” kata Presiden Joko Widodo, di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (26/9).
Pada acara tersebut, Presiden membagikan sebanyak 885 buah kartu KIP kepada siswa SD, SMP dan SMA/SMK. Sedangkan penerima program PKH mencapai ribuan orang.
“Bagi penerim KIP, bantuan yang didapatkan yakni untuk anak SD sebesar Rp450 ribu, untuk SMP sebesar Rp750 ribu, SMA/SMK sebesar Rp1 juta. Khusus untuk anak-anak SMA/SMK, uang Rp1 juta. Cukup tidak? Masak uang segitu tidak cukup,” ujar Presiden disambut gelak tawa pelajar dan ibu-ibu yang hadir.
Presiden Jokowi juga berpesan dana KIP dapat dimanfaatkan terutama untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli buku, tas, sepatu dan juga kebutuhan lainnya sehingga siswa dapat meningkatkan prestasi dalam pendidikan.
“Saya tanya sekarang. Untuk beli pulsa boleh apa tidak? Ya tidak boleh itu. Nanti akan dilihat dan dicek oleh petugas apabila dimanfaatkan bukan untuk pendidikan,” tegas dia. Bagi penerima PKH, Jokowi berharap ibu-ibu yang sudah menerimanya dapat memanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga termasuk untuk pendidikan.
“Untuk sekolah boleh tidak? Boleh. Beli telur untuk anak? Boleh. Misalnya sekarang ambil Rp500 ribu, kemudian diminta suami, boleh tidak? Ya tidak boleh. Beri tahu suami di rumah bahwa uang itu untuk sekolah dan tambahan gizi anak. Jika anak sudah dapat gizi baik, pasti mereka jadi sehat dan pintar,” paparnya.
Sementara itu, di lokasi berbeda yakni Taman Kota Singaraja, Presiden menyerahkan sertifikat hak atas tanah dalam program strategis nasional kepada 6.000 penerima berasal dari sembilan kecamatan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
(TIM)
