PURWADADI-SUBANG, (PERAKNEW).- Terkait Pemberitaan Perak edisi 159 yang lalu mengenai Kepala Desa Parapatan Cecep Supriadi, yang diduga menyetujui penjualan tanah jalan kerbau di dusun Purwajaya kepada pengembang perumahan, ketika dikonfirmasi di rumahnya sabtu (11/02), Cecep membantah telah menjual tanah jalan kerbau seluas 1 meter dan panjang 300 meter tersebut.
Menurut Cecep, tanah seluas 5 hektar yang di dalamnya ada jalan kerbau tersebut dijual sendiri oleh masyarakat selaku pemilik tanah kepada pengembang.
“Saya hanya sebatas memberikan rekomendasi saja, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa,”ucapnya.
Mengenai jalan kerbau, Cecep melanjutkan, tanah tersebut dari masyarakat yang memberikannya bukan tanah bengkok sebab dokumen di desa tidak ada, bahkan hasil penjualannya semua disumbangkan ke masjid.
Cecep mencontohkan seperti Desa Purwadadi yang sekarang dipimpin koleganya Sumarna, yang mempunyai tanah bengkok berupa sawah dan tanah darat,ketika pergantian kades ada serah terima dokumen.
“Kalau jalan kerbau itu kan hanya cerita orang tua dulu, bagaimana bisa disebut tanah bengkok,”tuturnya.
Lebih jauh Cecep juga membantah kalau dirinya meminta uang sebesar Rp100 juta untuk pribadinya dalam memuluskan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan tersebut dan itu fitnah, tegas Cecep.
“Demi Allah saya tidak pernah meminta uang Rp100 juta kepada siapapun,”tuturnya. Dilanjutkannya, “Semua tuduhan itu tidak benar sebab yang menjual tanah tersebut masyarakat Purwajaya sendiri, bukti-bukti penjualannya lengkap ada semua di saya,” Ungkapnya.
“Seharusnya kalau nulis berita konfirmasi dulu supaya berimbang sesuai intruksi dari Presiden,” ucap Cecep sambil merebut hp wartawan Perak hendak menghapus rekaman.
Dari hasil investigasi Perak di lapangan, didapat keterangan yang berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Cecep. Menurut salah satu tokoh masyarakat dusun Purwajaya Oyang Sukmana kepada Perak, mengungkapkan salah seorang mediator yang dimintai keterangan olehnya, menyebutkan bahwa Cecep selaku kades Parapatan meminta fee untuk pribadinya Rp100 juta bahkan uangnya juga langsung ditransfer ke rekening Cecep melalui Bank BTN Kalijati, ujar Oyang menirukan keterangan mediator.
“Kalau memang Cecep menyangkalnya yah kita konfrontir aja dengan mediator tersebut. Saya selaku warga masyarakat dusun Purwajaya, hanya menginginkan kejelasan status tanah jalan kerbau tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Oyang juga menyayangkan pemaparan camat Purwadadi Asep Sopandi, saat menghadiri sosialisasi tentang pembangunan perumahan yang dilaksanakan di desa Parapatan pada Selasa (12/02) Pada saat itu camat mengungkapkan di forum kalau sebenarnya tidak ada permasalahan dengan masyarakat soal lahan seluas 5 hektar yang sudah dibeli oleh pengembang perumahan tersebut.
“Sementara selama ini pak camat kan tahu, ada masyarakat Purwajaya yang masih mempersoalkan status lahan tanah jalan kerbau yang ikut terjual tersebut dan menurut keterangan dari petugas ukur BPN itu merupakan tanah bengkok,” tandas Oyang.
“Saya berharap semoga para pihak bisa menahan diri, jangan sampai terjadi konflik antar warga, kita tunggu jawaban dari BPN yang punya kewenangan untuk melakukan pengukuran,” harapnya.
Sementara itu, Karsono, Kasie ukur BPN Subang, senin (11/02) di ruang kerjanya, ketika dimintai keterangan menyatakan belum tahu mengenai permasalahan ini, sebab belum ada berkas yang sampai ke meja saya. Dilanjutkannya setelah menerima pengaduan ini Karsono pastikan akan menindak lanjutinya dan akan langsung turun ke lokasi di dusun Purwajaya.
“Saya berjanji segera menyelesaikannya dan membuka setransparan mungkin biar tidak ada konflik di masyarakat,” ungkap Karsono.
Menurut Karsono,”Sebenarnya yang lebih mengetahui mengenai status lahan itu ya warga setempat, BPN itu kan hanya administrasi pencatat saja,” ujarnya menutup pembicaraan.
Diharapkan Tim Saber Pungli Kabupaten Subang segera menindaklanjuti permasalah ini agar menjadi terang benderang, sehingga gejolak yang saat ini terjadi dikalangan warga setempat tidak berkepanjangan, semoga!!! Hamid/Cj Sukandi
