KBB, (PERAKNEW).- Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Lumpat, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB mengundang perwakilan partai politik, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat dan kurang lebih sebanyak 150 orang kader partai politik KBB hadir dalam Forum Diskusi Partai Politik, di Gedung Serbaguna HBS Cimareme, Senin (23/11/2020).
Kepala Kesbangpol KBB, Jaja mengatakan, sepuluh partai yang sudah dapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB, diundang, “Sepuluh partai masing-masing perwakilan partai lima belas orang dan alhamdulilah telah dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini untuk penguatan dimana dalam meningkatkan indeks Demokrasi Indonesia, merupakan kewajiban pemerintah daerah, “Dalam hal ini dengan para akademisi, dari Unjani dan dari tokoh masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya berharap, legislatif maupun eksekutif bersama unsur partai politik, ormas maupun LSM juga tokoh masyarakat, bisa lebih bersinergis, “Mudah-mudahan akan menciptakan suatu arah kedepannya untuk KBB menjadi lebih baik lagi,” tandasnya.
Mantan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati KBB, Tjatja Kuswara yang hadir sebagai nara sumber berharap pemekaran KBB, selayaknya mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Bukan malah menjauhkan dari cita-cita pemekaran.
Pada birokrat, ia meminta untuk tetap menjaga fungsi pemerintahan dengan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berbau tindakan korupsi.
Menurutnya, selaku birokrat dalam menjalankan tugas dan pokok kesehariannya harus memperhatikan lima fungsi pemerintahan. Pertama regulasi, kedua pelayanan, ketiga pemberdayaan masyarakat, keempat pembangunan dan perlindungan bagi rakyat, “Saya berharap pemimpin di Kabupaten Bandung Barat, harus tegas dan disiplin serta mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat baik Iptek maupun Imtaq-nya, ” ujarnya.
Menyikapi tentang kondisi politik di KBB, Jaja memaparkan, sejak pertama terbentuk hingga sekarang KBB mengalami perkembangan dan berubah-ubah konstalasinya.
Hal itu, sesuai dengan pergeseran kepemimpinan di bangku legislatif. Padahal saat pertama dirinya menduduki jabatan Pjs Bupati, kondisinya benar-benar cukup berat, “Untuk menyelenggarakan Pilkada pertama kali di KBB, saya bersama yang lainnya harus rela menginap di Depdagri,” benarnya.
Saat itu, ia juga dihadapkan kondisi di birokrasi pemkab yang mulai dari nol. Pada saat itu, pertama kali yang dilakukannya ialah membangun kebersamaan semua pihak, baik dengan eksekutif maupun legislative, “Saya bahu membahu berusaha menegakkan disiplin di lingkungan PNS demi kemajuan Bandung Barat,” pungkasnya. (Rushendi)
