PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Menindaklanjuti hasil aksi damai Masyarakat Nelayan Genteng dibantu LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) pada minggu kemarin, bahwa pihak pemerintah daerah Subang akan memanggil seluruh dinas terkait untuk membahas solusi keluhan Nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban tersebut minggu ini (Jumat 15/11/2019).
Demikian diungkapkan Asisten Daerah (Asda) II Subang, Komir Bastaman melalui Ketum LSM FMP, Asep Sumarna Toha sebagai penerima kuasa dari para Nelayan Genteng, “Hari Jum’at, (15/11/2019) kami beserta seluruh dinas terkait akan membahas berbagai keluhan para nelayan atas dampak negative Proyek Pelabuhan Patimban,” ungkapnya, Kamis (14/11/19), di Posko Pusat FMP, Jalan Palabuan, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan/Kab. Subang.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Subang Adil LF Solihin menyatakan dengan tegas bahwa masalah tersebut menjadi agenda yang ditindaklanjuti secara serius oleh komisi II,”Persoalan aspirasi teman- teman di Patimban saya sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD dan Ketua Komisi II agar diagendakan untuk dibahas dan ditindaklanjuti serius,”Ungkapnya melalui Whatsapp (13/11/2019).
Wakil Bupati Agus Masykur menyatakan siap menemui perwakilan Nelayan minggu ini. Pernyataan tersebut diungkapan sesaat sebelum menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Subang, Senin (11/11/2019).
Sebelumnya, seratusan masa LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP) bersama Paguyuban Nelayan Dusun Genteng, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang menggeruduk Kantor Bupati Subang, pada Hari Senin, tanggal 4 November 2019. Aksi damai itu dilakukan karena mereka terkena dampak negatif dari Pembangunan Pelabuhan Patimban di perairan laut wilayahnya tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi Perak nasib nelayan sejak dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban hingga sekarang semakin memprihatinkan. Mereka menjerit karena sejak mega proyek ini dikerjakan hasil MELAUTNYA terus merosot drastis, (biasanya pendapatan mereka dikisaran 700 hingga 1 jutaan lebih dalam sekali melaut, namun kini dikisaran 200 ribuan kebawah, itu belum dipotong Biaya Operasional), bahkan tak jarang dari mereka TEKOR (Pendapatan Lebih kecil dari Biaya Operasional Melaut).
Hal itu disebabkan akses melaut mereka terhambat dan dihambat oleh oknum pengamanan Proyek tersebut, sehingga mereka terpaksa melaut disekitar wilayah yang sudah dtinggal kabur ikan buruannya, menjauh dari jangkauan tangkap sesuai ukuran perahunya yang sangat tidak mungkin jika harus ke area tengah laut karena itu hanya bisa dilakukan perahu- perahu berukuran besar.
“Sudah Jatuh tertimpa Tangga” Ungkapan ini cocok dialamatkan kepada mereka, bagaimana tidak disaat kondisi ekonomi yang morat marit, harga- harga melangit, biaya sekolah, BPJS, TDL LIstrik PBB dll naik Melejit, eeehhhh MATA PENCAHARIAN MEREKA PUN DIMATIKAN.
“Hidup kami semakin sulit pak, sehari paling kami kebagian 30 ribuan setelah di potong ongkos melaut, tp seringnya kami tekor pak, mau makan apa anak istri kami kalau mata pencaharian kami terus dihambat, kini anak- anak kami pun kena imbasnya jadi gak bisa sekolah. Padahal kami sudah dijanjikan akan diberi kompensasi, namun sampe sekarang tidak ada, tp kalau dididata dimintai fotocopi KTP kurang lebih sudah 16 kalian. Bahkan anehnya nama- nama kami pun tercatat sebagai pekerja di proyek tersebut padahal kami tidak bekerja disana,” ungkap Waslim yang diamini Feri dan nelayan lainnya.
Tapi intinya, mereka sangat mendukung pembangunan pelabuhan Patimban, tapi mereka meminta jangan sampai dimatikan mata pencaharian mereka, perhatikan kesejahteraan mereka!!!
“Atas masalah yang menimpa kami ini (rakyat Subang), maka Bapak Bupati Subang harus turun tangan membantu kami, karena ini adalah kewajibannya. Dulu bapak waktu masa kampanye sebelum jadi bupati, meminta dukungan dan suara dari kami, sekarang saatnya giliran kami meminta bapak bupati untuk peduli kepada kami, rakyat bapak yang dulu pernah memilih bapak,” ungkap Feri lantang dalam orasinya.
Mereka menandaskan, “Jeritan kami ini bukan main-main, tolong tanggapi dengan serius, karena jika tidak, kami akan aksi ke Istana Negara. Pak Presiden Jokowi pernah menegaskan dalam video rekaman pidatonya, bahwa pejabat yang tidak peduli atas jeritan rakyatnya akan dipecat,” tandasnya.Selanjutnya dijelaskan Orator aksi dari LSM FMP, Atang Sudrajat, “Nelayan Genteng ini sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah tercekik ekonominya, ditambah juga dijadikan azas manfaat memperkaya diri para oknum di wilayah nya.
Sayangnya, di Kantor Bupati Subang saja, penyambutannya tidak memuaskan masa nelayan yang datang dari laut Utara yang jarak tempuhnya lumayan cukup jauh itu. Bupati Subang, H Ruhimat ataupun Wakilnya, Agus Masykur tidak bersedia menemui mereka.
Faktanya, Bupati dan Wabup Subang diwakili oleh Asda II, H Komir Bastaman dan Ketua DPRD Subang diwakili Anggota Komisi II, H Adik LF Solihin.
Anggota Komisi II DPRD Subang, H Adik menyampaikan, “Tuntutan bapak-bapak akan kami tindak lanjuti, oleh karenanya dengan baru dua bulan ini, biarkan kami bekerja, mengkaji dulu masalahnya, sampai tahun depan, karena ini sudah bulan November, kami bukan robot, saya juga pernah ada ditengah-tengah para nelayan di Blanakan, jadi pasti serius menindaklanjuti masalah ini,” katanya berjanji.
Sementara H Komir Bastaman mengatakan, “Surat tuntutan bapak/ibu nelayan ini akan kami sampaikan segera hari ini ke bupati,” ujarnya.Lanjutnya, “Untuk masalah ini, kami juga sempat diperiksa oleh Ombudsman, ada kementerian kelautan, perhubungan dan pihak proyek,” katanya.Nelayan harus yakin tambah Komir, “Bapak-bapak harus yakin, bahwa kami ada dibelakang bapak-bapak, jangan su’udzon, kami bukan ada dibelakang pengusaha. Langkah kami selanjutnya, akan berkoordinasi dengan Kadis Perikanan dan Kelautan, DLH dan Dishub,” pungkasnya berjanji.
Walau masa aksi sempat terjadi dorong-dorongan dengan pihak keamanan lantaran Bupati dan Wabup Subang tidak bersedia menemui nelayan tersebut, hal itu bisa diredam oleh pihak FMP yang memfasilitasi aksi itu.
Adapun sejumlah tuntutan yang diserahkan secara tertulis kepada perwakilan DPRD dan Bupati Subang tersebut, yaitu menuntut Kompensasi kerugian akibat akses melaut terhambat sejak dilaksanakannya Pembangunan Pelabuhan Patimban, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Paska Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Libatkan Nelayan dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban.
Elemen masa pendukung aksi tersebut, tergabung dalam Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi-KAMPAK, yaitu FMP, Forum Anak Jalanan, Laskar Jihad Anti Korupsi, Majelis Penegak Pancasila Kab. Subang dan Front Anti Komunis Kab. Subang. Penanggungjawab Aksi, Asep Sumarna Toha alias Abah Betmen, Koordinator Aksi, Endang Muslim dan Orator, Atang Sudrajat, Hendra Sunjaya, Pepen dan Nurhamid. (Hendra)
