SUBANG-JABAR, (PERAKNEW).- Dalam melakukan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan transparansi data yang efisien, KPK dan Walikota Bandung melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama implementasi aplikasi smart city dan e-government dengan 3 provinsi dan 34 kabupaten/kota temasuk Kabupaten Subang di Pendopo Walikota Bandung, di Jl. Dalem Kaum, Balonggede, Bandung. Rabu (1/11/17).
Aplikasi ini merupakan salah satu karya Ridwan Kamil yang sudah berhasil diterapkan di Bandung yang sebelumnya juga telah di hibah di beberapa Provinsi, kabupaten dan kota.
Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, bahwa aplikasi ini adalah aplikasi sabilulungan yang bisa memantau dan memonitor penerimaan dan penggunaan keuangan dan data sehingga tidak akan ada salah objek atau kegiatan yang tidak diperlukan, “Semua ini karena ingin bersama-sam berkolaborasi, menyadari bahwa ditiap daerah ada keunikan, problematika tentang transparansi KKN dilingkungan masing-masing, serta mengapresiasi pemberantasan korupsi, melakukan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Ada 3 aplikasi yang dihibahkan, yaitu aplikasi sabilulungan yang bisa digunakan oleh pemohon-pemohon hibah untuk memonitor, kedua aplikasi perizinan online dan e-remunerasi kinerja karena di Pemkot Bandung tidak ada honor, “Kita berikan beberapa tunjangan kerja dinamis agar PNS lebih produktif dan lebih sejahtera, bila dia giat atau tidak bisa ketahuan hanya dengan menggunakan HP,”paparnya.
Kemudian sambutan Pimpinan KPK, Laode M Syarif mengatakan kegitan ini selain pertemuan silaturahim dan berbagi pengalaman dalan menghilangkan KKN bersama-sama, “Tugas pokok KPK adalah pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan dan ini merupakan proses salah satu cara untuk melakukan pencegahan itu,” katanya.
Ia menjelaskan, bahwa keuangan KPK lebih banyak untuk pembentukan antisipasi pencegahan dan penangkapan, namun yang lebih dikenal di media ialah tentang penangkapan OTT, Korupsi dan lainya, “Ada beberapa komitmen bupati dan walikota, ada yang tinggi dan ada yang ingin menyembunyikan dalam memberikan informasi sehingga dengan ini makin terintegrasi sebuah peluang makin gampang bekerja,” jelasnya.
Sehingga menurutnya, bila semakin transparan dan lebih mudah dengan menggunakan aplikasi yang telah berhasil diterapkan di Bandung ini, bisa menghemat anggaran milyaran bahkan trilunan. Sehingga SKPD dan OPD akan mengetahui apa yang tidak harus dilakukan. Bahkan kinerja para PNS pun akan lebih efisien.
Sementara Bupati Subang Hj. Imas Aryumningsih menyambut baik hibah ini, karena ia dan pemkab juga sedang berusaha meningkatkan kinerja juga terutama dalam penyerapan anggar, “Kita juga sedang berusaha meningkatkan kinerja PNS dan penyerapan anggaran, sehingga dengan ini kita bisa mempermudah dan bisa langsung memantau,” ungkapnya.
Apalagi setelah melihat setelah melihat planing galeri yang ada di Balai Kota Bandung, Bupati Imas semakin semangat karena akan membangun musium diorama, “Kemudian kita juga telah melihat planing galerinya, sehingga bisa menambah pengetahuan tentang akan bagaimana musium yang akan kita bangun,” tuturnya.
Memang setelah melaksanakan penandatanganan MoU seluruh bupati dan walikota diajak untuk melihat kecanggihan dan keunikan Planing Galeri dan Pusat Informasi di Bandung yaitu BCC (Bandung Coman Center).
(Hum)
