PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Paguyuban Nelayan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang anak Cabang Forum Masyarakat Peduli (FMP) mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Lokasi Pelabuhan Patimban, pada minggu depan, tepatnya tanggal 14 Juli 2020.Kali
Kali ini mereka mengancam juga akan mengerahkan masa lebih banyak dari aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan di Gedung DPRD Subang, Bupati Subang dan di Lokasi Pelabuhan Patimban, yaitu berjumlah seribu (1.000) lebih masa aksi.
Seperti dipaparkan oleh sejumlah Pengurus Paguyuban Nelayan Patimban, di Posko Pusat FMP, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan/Kabupaten Subang, pada tanggal 30 /6 lalu, yang didamping oleh Ketum FMP, Asep Sumarna Toha, bahwa walau sudah beberapa kali menggelar aksi dan berdialog dengan pihak unsur Pimpinan DPRD serta beberapa pejabat tinggi Pemda hingga Bupati Subang, namun hasilnya nihil dan pemerintah di Kabupaten Subang terkesan tidak mampu untuk memfasilitasi aspirasi nelayan tersebut, baik kepada pihak Pelabuhan Patimban maupun hingga ke pemerintah pusat.
Adapaun beberapa poin tuntutan mereka, “Sudah berkali-kali aksi, namun hingga saat ini pihak Pelabuhan Patimban belum kunjung merealisasi kompensasi atas ganti rugi tergerusnya area laut mata pencaharian kami sehari-harinya, yang mengakibatkan menurunnya perekonomian kami. Untuk itu, kami akan menggelar aksi kembali di Pelabuhan Patimban dengan masa lebih besar, hingga seribuan lebih,” tandasnya geram.
Mereka juga meminta Bupati Subang memfasilitasinya bertemu Presiden RI untuk menyampaikan aspirasinya itu di Istana Negara RI, serta mendesak DPRD Subang, DPRD Provinsi Jabar, DPR RI hingga Presiden agar segera merealisasikan tuntutan kompensasi ganti rugi tersebut.
Selain itu, mereka juga mendesak DPRD dan Bupati Subang, menjadwalkan atau mengambil alih pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pelabuhan Patimban agar satu pintu hanya dikelola Pemda Subang.
Anggota DPRD lanjut mereka, “Anggota Komisi II DPRD Subang, Adik Solihin pernah mengatakan, bahwa Pelabuhan Patimban itu untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan pada umumnya dan khususnya masyarakat setempat, namun masyarakat yang mana?/ toh buktinya kami nelayan setempat tertindas dan tercekik perekonomian kami, boro-boro memberi kesejahteraan, kompensasi yang jadi tuntutan kami selama ini saja, hingga saat ini tidak kunjung direalisasi,” tandasnya menyindir Adik.
Seperti telah diberitakan Perak sebelumnya, bahwa ratusan nelayan yang dimotori oleh FMP itu, sempat menggelar aksi di lokasi Pelabuhan Patimban, berujung audensi dengan Kepala Desa Patimban dan Camat Pusakanagara, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, pada Hari Kamis (12/03/2020).
Dalam dialog yang berlangsung tegang itu, nelayan menolak kompensasi berbentuk solar yang ditawarkan oleh pihak Pelabuhan Patimban. Selain itu, mereka juga sudah dua kali menggelar unras di Gedung DPRD dan Bupati Subang.
Di Gedung DPRD dan Bupati Subang juga sama halnya, beberapa kali aksi dan audensi dengan unsur Pimpinan DPRD dan Pemda Subang tidak ada respon yang serius. (Hendra)
