oleh

Ketua Komisi IV DPRD KBB Salahkan Warga Blokade SDN Bunisari

PERAKNEW.com – Warga yang mengatas namakan Ahli Waris melakukan Blokade Pintu Gerbang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bunisari yang berdomisili di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Senin (08/08/2022).

Jelas kejadian tersebut membuat Murid-murid SDN Bunisari tidak bisa mamasuki ruang kelas untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Saat dikonfirmasi Perak, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan, S.Sy., M.M., pada Selasa, (09/08/2022) mengatakan, “Penutupan gerbang sekolah itu dianggap menghambat proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, penutupan sekolah tersebut sangat tidak dibenarkan, sebelum ada putusan pengadilan ini sudah terjadi tiga kali, kalau urusan kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan dengan semestinya melalui jalur pengadilan, itupun kalau mempunyai cukup bukti otentik,” tuturnya.

Baca Juga :  Nurhayati Resmi Emban Tugas Kades Nepo

Masih menurut Bagja, langkah penyegelan tersebut tidak tepat, jika pihak yang mengaku sebagai pemilik memang memiliki lahan di sana, seharusnya berkomunikasi dengan Pemkab Bandung Barat, jangan sampai ini terulang kembali, karena penutupan ini akan mengganggu pada proses belajar mengajar,” tegasnya.

Bagja menambahkan, lahan tersebut merupakan aset yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemkab Bandung Barat, sehingga tidak boleh diganggu, apalagi disegel sebelum ada putusan dari pengadilan, “Yang mengaku pemilik sudah memiliki AJB dari tahun 1970, sementara di bagian aset ini hanya dokumen dan SK yang dilimpahkan dari Kabupaten Bandung. Karena itu ini perlu duduk bersama, karena proses ini harus melalui pengadilan,” jelasnya.

Baca Juga : Panit Binmas Polsek Ciasem Rutin Gelar Penyuluhan

Bagja menilai, terjadinya permasalahan itu, karena adanya keteledoran dari kedua belah pihak, yaitu antara pemerintah dan orang yang mengklaim sebagai ahli waris, “Kami selaku pengawas dari Komisi IV akan mendorong bidang aset untuk segera menyelesaikan proses kejelasan aset pemerintah, agar tidak ada kejadian seperti ini lagi, karena diduga di KBB masih banyak lahan-lahan yang bersengketa, tentunya ini mejadi PR buat kita semua,” jelasnya. (Rushendi)

Berita Lainnya