SUBANG, (PERAK),- Persiapan jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi atau Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2018 mendatang. Saat ini, di awal tahun 2018 ini, semua tokoh atau actor dalam Partai Politik telah memegang para calon yang di usungnya. Salah satunya Partai PDIP Subang yang mengusung Calon Bupati (Cabup) Subang, Dedi Junaedi (Dedi J) dan Cawabupnya, Budi Setiadi.
Sementara, Partai Nasdem, PAN, PKS, PPP dan Demokrat mengusung Cabup Subang, Rohimat dan Cawbupnya, Agus Maskur. Dalam perhelatan politik ini, ada politikus senior yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem Subang, Eep Hidayat terlihat mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Senin (15/1/2018).
Kedatangan Eep yang akrab disapa mang Eep itu terlihat disambut oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Subang, Maman Yudia, Ketua Fraksi PDI P, Dede Warman dan sejumlah kader partai lainnya, selain dari Partai Golkar dan PKB.
Setelah berdiskusi bersama Kader PDI P, Eep mengatakan, bahwa kedatangannya ke kantor DPC PDI P merupakan sebagai bentuk silaturahmi kepada teman lama, “Iya, kedatangan saya hanya sebatas silaturahmi dengan sahabat lama saya. Pak Maman itu teman dekat saya dari dulu,” katanya
Silaturahmi Mantan Bupati Subang itu tentunya menarik perhatian awak media, “Pokoknya biasa, kalau kita kan aktif di politik, kalau bicara pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Intinya saya tidak akan mencalonkan yang lain kalau yang ini bagus,” kelakar Eep.
Ketua DPC PDI P Subang, Maman Yudia mengatakan, bahwa kunjungan ini memang hanya sebatas silaturahmi, “Silaturahmilah, pak Eep itukan teman dan sahabat lama saya. Banyak hal yang sudah kami lewati dulu,” kata Maman.
Dalam pertemuan itu, tidak banyak hal yang dibahas. Namun Maman mengatakan dirinya dan Eep menyimpulkan beberapa kesepahaman dalam pertemuan itu.
Hal yang krusial yang dibahas adalah soal independensi PNS. Oleh karena itu dirinya meminta kepada aparatur pemerintah dari mulai BUMD, perusahaan perusahaan, sekda sampai tingkat camat, lurah/kepala desa harus netral tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah atau negara digunakan untuk kepentingan paslon tertentu, “Kalau ada, ya nanti kita akan ajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan itu tidak main-main,” tegas Maman. (Adih)
