Komisi II DPRD Buleleng Temui Dirjen Bandar Udara Kemenhub
BULELENG-BALI, (PERAKNEW).- Ketidakjelasan penentuan lokasi Bandara Buleleng yang dalam waktu dekat ini akan dibangun, Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan, dirinya bersama beberapa anggota Komisi II lainnya langsung berangkat ke Jakarta menemui Dirjen Bandar Udara Kementerian Perhubungan.
“Karena pembangunan bandara di Buleleng banyak ketidakjelasan, maka seizin Ketua DPRD Buleleng, kami mendatangi Kementerian Perhubungan di Jakarta. Kami meminta kejelasan soal pembangunan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu yang akan dipertanyakan adalah soal penentuan lokasi yang sampai sekarang masih belum jelas atau gabeng. Penentuan lokasi hingga saat ini masih belum jelas. Bahkan, isu ini terkesan dimainkan oleh politisi di Buleleng. Padahal, masyarakat Buleleng memang sangat membutuhkan suatu kemajuan di Buleleng yang akan berdampak pada perekonomian. Saat di Jakarta, Budiasa dan kawan-kawan diterima langsung oleh Direktorat Bandar Udara Subdit Tatanan Kebandaraan dan Lingkungan Direktorat Bandar Udara Kemenhub.
Dalam penjelasan, Kasubdit Tatanan Kebandaraan dan Lingkungan, Ismail Faqih mengaku bahwa membangun bandara itu tidaklah sulit jika Pemerintah Daerah mau bekerja sama dan kooperatif. Faqih mengeluhkan jika penentuan lokasi masih menjadi persoalan.
“Sebenarnya membangun bandara itu sangatlah simpel bila dari Pemerintah Daerah (Pemda) mau mengumpulkan beberapa pihak terkait guna membahas lokasi mana yang akan disepakati untuk pembangunan bandara tersebut. Tidaklah mungkin Bandara akan dibangun dua lokasi di Buleleng,” jelasnya menirukan Kasubdit Tatanan Kebandaraan dan Lingkungan.
Ia menilai ada permainan mafia terkait dengan Perizinan Penetapan Lokasi (Penlok) di Buleleng. Hal itu juga langsung disampaikan kepada DPRD Buleleng terkait permohonan Penlok. Bahwa yang berhak mengajukan adalah dari Pemrakarsa Bandara itu dalam hal ini adalah Pemprov Bali. Namun hingga kini pengajuan Penlok belum juga masuk Kemenhub Pusat Jakarta.
Wacana pembangunan Bandara terkesan berjalan sediri-sendiri tanpa ada suatu koordinasi ke berbagai pihak. “Kan ini ada dua ya. Tidak mungkin lah dua-duanya akan dibangun. Semestinya simpel kalau Pemda mau kumpulin PTPM untuk membentuk Konsorsium dan bahas lokasi mana yang akan disepakati karena yang mengerti kondisi geografis di sana adalah Pemda bukan kita. Nah dari Pemdalah kirim surat ke kita untuk meminta permohonan persetujuan penetapan lokasi dengan melengkapi surat -surat tersebut ke kita. Kesanya ini berjalan sendiri -sendiri,” jelas Budiasa kembali menirukan penjelasan Kasubdit Kebandaraan dan Lingkungan.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai Penlok. Penlok terkesan masih tolak tarik antara Pemkab Buleleng dan Pemprov Bali. Dalam pertemuan dengan Kemenhub, ada juga keluhan tentang kesulitan membangun proyek besar di Bali karena banyak kearifan lokal yang harus mendapatkan perhatian. Direktorat Bandar Udara Kemenhub sudah mendatangi lokasi di Desa Kubutambahan. Tim
