PERAKNEW.com – Pemerintah berencana buat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Apalagi terdapat wacana peningkatan BBM subsidi sampai 30 persen. Perihal itu selaku upaya buat menghindari jebolnya Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
Dikala ini APBN 2022 telah mengakomodasi subsidi serta kompensasi tenaga sebesar Rp 502,4 triliun. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memperhitungkan peningkatan harga BBM subsidi tidak cuma berakibat pada inflasi yang tinggi, namun pula tingkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
“Akibat dari menaiknya harga BBM tipe subsidi lumayan luas, mulai dari inflasi umum yang tinggi dapat memegang 7 persen lebih bila peningkatan harga 30 persen, sampai menaiknya orang miskin,” ucap Bhima, Selasa 30 Agustus 2022. Lebih dahulu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hendak mengumumkan peningkatan harga BBM Pertalite.
Baca Juga : Komisi I DPRD Subang Panggil Pengusaha Limbah B3 Tak Berizin, Begini Hasilnya….
Sedangkan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pula sebagian kali mengatakan, bila harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, hendak membuat APBN jebol. “BBM subsidi diperlukan oleh petani buat mengantar hasil panen ke pasar, sampai ke tangan konsumen. Maksudnya, BBM subsidi bertambah hingga inflasi pangan hendak naik signifikan. Informasi per Juli 2022, inflasi bahan pangan ataupun volatile food secara year on year telah dobel digit, mendekati 11 persen. Itu berisiko sekali jika ditambah menaiknya harga BBM subsidi,” ujarnya.
Di sisi lain, Bhima memperhitungkan peningkatan harga diperkirakan tidak menyudahi pada BBM subsidi, tetapi hendak merambat ke bermacam jenis energi yang lain semacam elpiji 3 kilogram, peningkatan tarif listrik, serta apalagi kemampuan peningkatan BBM non subsidi semacam Pertamax. “Peningkatan harga BBM subsidi dapat merambat ke elpiji 3 kilogram yang harga keekonomiannya menggapai 70 persen dari harga subsidi. Juga demikian dengan listrik non subsidi yang berisiko natural peningkatan kembali. Sedangkan BBM jenis non subsidi menjajaki harga pasar, bukan tidak bisa jadi Pertamax hendak naik kala patokan ICP nya masih besar,” ungkap Bhima.
Di sisi lain, Indonesia dikala ini tengah mendekati tahun politik, sehingga terdapat banyak resiko yang pastinya wajib dikaji lebih dalam oleh pemerintah terkait rencana peningkatan BBM bersubsidi. Gejolak politik pula sangat riskan terjalin, serta dapat berakibat pada segala pencapaian ekonomi sepanjang ini. “Yang terburuk merupakan resiko gejolak politik, serta berakibat terhadap segala pencapaian ekonomi. Konteksnya mendekati tahun politik, 2023- 2024 serta itu sangat riskan. Ditambah peningkatan harga BBM hendak memukul masyarakat kelas menengah serta bawah sekaligus. Bansos tidak dapat meng-cover seluruh susunan yang terdampak. Dampaknya dapat menghasilkan social unrest,” tandasnya.
Baca Juga : Ada Apa Dengan ATR/BPN Subang, Benarkah Laut Dapat Disertipikatkan???
Lebih dahulu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting berkata, sepanjang ini belum terdapat instruksi secara resmi kepada Pertamina terkait penyesuaian harga Pertalite. Irto bilang, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah. “Belum, kami masih menunggu arahan dari regulator,” ucap Irto Senin (29/08/22). Tetapi, Irto membenarkan stok BBM subsidi dalam keadaan aman buat menunjang mobilitas masyarakat. Dia pula menghimbau supaya masyarakat dapat berhemat dalam pemakaian BBM, jenis Pertalite. “Kami hendak mejaga stok dalam keadaan aman. Tetapi, kami menghimbau masyarakat agar bisa berhemat memakai BBM, serta bisa membeli sesuai kebutuhan,” jelasnya. (Red)
