PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Sudah yang kesekian kalinya ratusan masa nelayan terdampak Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Patimban, di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang melakukan berbagai cara negosiasi hingga unjuk rasa menuntut Dana Kompensasi kepada pihak Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban, Kades Patimban sampai DPRD dan Bupati Subang, namun hingga saat ini belum juga terealisasi.
Kali ini, ratusan masa yang mengatas namakan Paguyuban Nelayan Patimban anak ranting Forum Masyarakat Peduli (FMP) bersama anak ranting FMP lainnya, yaitu Forum Anak Jalanan (FORAJAL) yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Anti Korupsi (KAMPAK) kembali turun ke jalan melakukan ujuk rasa di depan Kantor Desa Pantimban, pada Hari Kamis, 16 Juli 2020.
Dalam orasinya, Ketua Paguyuban Nelayan Patimban, Anta dan Sekretarisnya, Periyanto menegaskan, “Monyet di Muara Angke saja saat ada pelaksanaan proyek dihabitatnya, diperhatikan kehidupannya oleh pemerintah, tapi kami nelayan, manusia yang punya hati dan pikiran tidak diperhatikan kesejahteraannya, malah digerus terus menerus mata pencaharian kami oleh pembangunan proyek Pelabuhan Patimban ini, dimana hati nurani kalian wahai pejabat KSOP Patimban dan pemerintah, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa kami rakyatnya yang notabene manusia lebih mulia dibandingkan monyet,” tegasnya lantang.
Lanjut mereka, “Tuntutan kami ini, yaitu dana kompensasi untuk nelayan terdampak Proyek Pelabuhan Patimban Harga Mati, tidak bisa diganggu gugat. Jika KSOP tidak bersedia merealisasikan kompensasi juga hingga saat ini, segera buat pernyataannya secara tertulis diatas materai dan kami akan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan dengan jumlah masa lebih besar di Jakarta,” tandasnya geram.
Selang beberapa saat aksi unras berlangsung, pihak perwakilan masa aksi tersebut diajak berdialog di Aula Kantor Desa Patimban oleh para pejabat KSOP Patimban dan Kades Patimban juga Camat Pusakanagara. Namun, hasil dialognya, pihak KSOP Patimban tetap bersikeras tidak mau memberikan dana kompensasi untuk para nelayan yang terdampak proyek pelabuhan nasional dimaksud dan tidak mau membuat pernyataan tertulis diatas materai seperti yang diminta oleh ratusan masa nelayan itu.
Menanggapi hasil audensi yang tidak memuaskan tersebut, melalui orasinya Ketua Umum FMP, Asep Sumarna Toha yang akrab disapa Abah Betmen mengancam, “Faktanya, dalam aksi kami yang kesekian kalinya ini, KSOP tidak bersedia merealisasikan dana kompensasi dan juga tidak mau membuat pernyataan secara tertulis diatas materai atas niatnya yang tidak mau merealisasikan kompensasi untuk nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban sejak dua tahun lalu mulai dibangunnya pelabuhan nasional ini. Untuk itu, kami akan melakukan aksi lanjutan di Istana Negara, Gedung Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga DPR RI,” ancamnya menandaskan.
Seperti telah diberitakan Perak edisi sebelumnya, Paguyuban Nelayan mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Lokasi Pelabuhan Patimban, saat diwawancarai Perak di Posko Pusat FMP, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan/Kabupaten Subang, pada Hari Selasa, 30 Juni 2020, yang didamping oleh Ketum FMP, Abah Betmen, “Sudah berkali-kali aksi, namun hingga saat ini pihak Pelabuhan Patimban belum kunjung merealisasi kompensasi atas ganti rugi tergerusnya area laut mata pencaharian kami sehari-harinya, yang mengakibatkan menurunnya perekonomian kami. Untuk itu, kami akan menggelar aksi kembali di Pelabuhan Patimban dengan masa lebih besar, hingga seribuan lebih,” tandasnya geram.
Mereka juga meminta Bupati Subang memfasilitasinya bertemu Presiden RI untuk menyampaikan aspirasinya itu di Istana Negara RI, serta mendesak DPRD Subang, DPRD Provinsi Jabar, DPR RI hingga Presiden agar segera merealisasikan tuntutan kompensasi ganti rugi tersebut.
Selain itu, mereka juga mendesak DPRD dan Bupati Subang, menjadwalkan atau mengambil alih pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pelabuhan Patimban agar satu pintu hanya dikelola Pemda Subang.
Lanjut mereka, “Anggota Komisi II DPRD Subang, Adik Solihin pernah mengatakan, bahwa Pelabuhan Patimban itu untuk kesejahteraan masyarakat lingkungan pada umumnya dan khususnya masyarakat setempat, namun masyarakat yang mana?/ toh buktinya kami nelayan setempat tertindas dan tercekik perekonomian kami, boro-boro memberi kesejahteraan, kompensasi yang jadi tuntutan kami selama ini saja, hingga saat ini tidak kunjung direalisasi,” tandasnya menyindir Adik.
Ratusan nelayan yang dimotori oleh FMP itu, sempat menggelar aksi di lokasi Pelabuhan Patimban, berujung audensi dengan Kepala Desa Patimban dan Camat Pusakanagara, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, pada Hari Kamis (12/03/2020).
Dalam dialog yang berlangsung tegang itu, nelayan menolak kompensasi berbentuk solar yang ditawarkan oleh pihak Pelabuhan Patimban. Selain itu, mereka juga sudah dua kali menggelar unras di Gedung DPRD dan Bupati Subang.
Di Gedung DPRD dan Bupati Subang juga sama halnya, beberapa kali aksi dan audensi dengan unsur Pimpinan DPRD dan Pemda Subang tidak ada respon yang serius. (Hendra)
