Kebijakan Pusat Dinilai Sadis, Honorer K2 Geruduk Kantor BKPSDM dan Pemkab Subang

oleh

SUBANG, (PERAKNEW).- Ribuan tenaga honorer Kategori dua (K2) dari berbagai OPD geruduk Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Subang, Bupati dan DPRD Subang, yang di kawal oleh jajaran kepolisian Polres Subang, Senin (17/9/18).

Mereka menyampaikan keluhan terkait rekruitmen CPNS yang dinilai tak berkeadilan. Selain itu, mereka menolak Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 36 tahun 2018 sekaligus mendesak revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai sadis dan tak manusiawi, dimana dengan pembatasan usia para Honorer K2 seolah dianggap sampah meski telah mengabdi tanpa gaji selama puluhan tahun.

Masa aksi awalnya berkumpul di Islamic Center Subang. Perwakilan tenaga honorer dari berbagai dinas termasuk di kecamatan berdatangan. Setelah jumlah massa banyak, mereka terlebih dulu melakukan konvoi menyusuri beberapa ruas jalan di Pusat Kota Subang. Kemudian massa masuk menggeruduk Kantor BKPSDM Subang.

Orasipun dimulai, sambil meneriakan yel yel, diantaranya mereka mendesak agar rekruitmen CPNS berkeadilan. Sebab tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tersebar di berbagai OPD, tak hanya pendidikan dan kesehatan. Mereka berharap agar pemerintah bisa mengakomodir aspirasi dan desakan para tenaga honorer.

Mereka juga merasa heran kenapa pemerintah tak berpihak kepada nasib honorer K2. Padahal sudah berulang kali menyampaikan keluhan dan keinginan diangkat menjadi PNS ke Pemkab Subang hingga pusat.

“Kami sedih dan galau dengan terbitnya Permenpan dan RB No 36 tahun 2018 tentang rekruitmen CPNS. Memang ada kesempatan seleksi bagi honorer eks K2, tapi sayangnya tak berkeadilan. Sebab tak semua bisa ikut seleksi, dibatasi usia dan cuma ada formasi bagi kesehatan dan pendidikan saja,” kata Ketua Forum Honorer K2 Subang, Rudi di hadapan peserta aksi.

Dia merasa heran, kenapa pemerintah pusat memilah-milah dan terkesan sepotong-sepotong mengeluarkan kebijakannya. Sebab adanya pembatasan formasi membuat tak semua honorer eks K2 bisa ikut seleksi. Padahal tenaga honorer eks K2 itu tersebar di tiap OPD.

“Untuk itu, Kami menolak Permenpan dan RB nomor 36 tahun 2018, hentikan seleksi CPNS. Kami ingin diangkat bersama sama, jangan mengeluarkan kebijakan sepihak. Perhatikan nasib kami, pakai nurani apalagi kami sudah lama mengabdi di Pemkab Subang,” teriaknya geram.

Rudi juga mengatakan, UU No 5 tahun 2015 harus segera direvisi, sehingga bisa berpihak kepada nasib para tenaga honorer. Apalagi banyak tenaga honorer sudah bertahun tahun mengabdi dipemerintahan, tetapi selama ini tak ada perhatian.

“Kami minta tingkatkan status dan kesejahteraan yang layak. Kami mohon Ketua DPRD Subang bisa mengagendakan hearing bahas lanjutan supaya dapat status dan kesejahteraan layak,” tandas Rudi.

Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono yang hadir langsung didaulat. Dihadapan para tenaga honorer mengatakan, pihaknya sudah komunikasi dengan Plt Bupati Subang dan siap menerima perwakilan aksi membahasnya.

“Kalau dilihat dari aturan masalahnya ada di kebijakan pusat. Jadi sekarang yang berjuang bukan di Subang saja, tapi se Indonesia. Kami juga ikut membantu memperjuangkan nasib tenaga honorer ini bersama dinas terkait,” ujar Beni.

Setelah itu, perwakilan masa gelar juga pertemuan dengan Plt Bupati Subang, Ating Rusnatim dan dinas terkait, berlangsung di Pemkab Subang.

Usai pertemuan dengan masa aksi, Ating mengatakan, bahwa dari pertemuan itu, intinya para tenaga honorer ingin diangkat menjadi ASN. Apabila tak bisa minimal ada pengakuan dari pemkab, termasuk menyangkut kesejahteraan.

“Kalau memperjuangkan, kami di daerah punya kewajiban dan pasti kami lakukan. Namun kewenangannya ada di pusat. Aspirasi juga akan segera disampaikan ke pusat melalui dinas teknis,” katanya.

Padahal daerah memiliki hak otonom untuk menolak kebijkan tersebut (rekrutmen CPNS jalur umum) hingga K2 terangkat seluruhnya menjadi PNS,  itupun jika pemkab Subang benar- benar peduli terhadap nasib Honorer K2 yang telah mengabdi dengan sungguh-sungguh selama puluhan tahun lamanya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun Perak saat massa aksi menyodorkan Fakta Integritas semua Steakholder menandatangani hanya kepala BKPSDM Hj. Nina Herlina yang tak mau menandatangani. Rencanya mereka akan terus turun kejalan hingga tuntutannya diakomodir. Adih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *