PURWAKARTA, (PERAKNEW).- Wakil Ketua DPRD Jabar, Ade Barkah dan ketua Komisi IV Bidang Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Ali Hasan yang keduanya dari fraksi Golkar memastikan pihaknya (DPRD jabar) mengalokasikan anggaran senilai 30 milyar dalam APBD Perubahan untuk merecovery 3 kabupaten pasca bencana.
Ketiganya adalah bencana longsor dan banjir bandang di sukakerti (kabupaten subang), longsor di sumedang dan banjir bandang di garut. Perinciannya untuk subang 10 milyar, sumedang 10 milyar pasca bencana dan 10 milyar untuk garut.
“Di APBD Perubahan sudah dialokasikan. Yang penting recovery ini segera dilakukan. Kalau subang kan malah sudah lama bencananya. Kita (golkar-red) ngotot yang subang juga harus masuk bantuannya di perubahan ini. Ini kan harus segera dibereskan. Lebih penting menangani bencana alam,” jelas Ali Hasan ditemui di purwakarta.
Sebelumnya, Pemprov hanya bisa menambah anggaran 20 milyar dengan persediaan APBD murni 2016 untuk tanggap darurat tinggal 10 milyar. Jumlah ini tentu dirasa kurang, mengingat untuk bencana di garut saja, pemkab setempat mengajukan 44 milyar.
Makanya kita ngotot ingin menambah 10 milyar lagi, untuk menyelesaikan yang subang juga. Nanti di APBD Murni 2017 juga harus ditambah hingga 20 milyar lagi untuk garut.”, Ade Barkah menambahkan.
Ditanya terkait kesiapan pelaksanaan recovery bencana yang hanya menyisakan dua bulan saja pada tahun anggaran 2016 ini, Ali memastikan itu bisa segera diselesaikan. Yang penting menurutnya recovery bisa secepatnya dilakukan.
Ditempat yang sama, kepala Bina Marga Subang, Besta Basuki yang sengaja datang ke purwakarta untuk menemui Ali dan Ade Barkah, menjelaskan wilayahnya yang terdampak bencana saat ini memerlukan perhatian serius guna mengembalikan aktivitas warga dalam meningkatkan perekonomian.
“Di Sukakerti saat ini butuh perbaikan infrastruktur, Jaringan Irigasi, TPT dan terutama 83 rumah warga yang harus dibangun. Warga harus kembali beraktivitas yang sebagian besar bertani.”, terangnya.
Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menanggapi serius penanganan bencana di 3 wilayah di jawa barat. Kang Dedi yang sedari awal konsen pada penanganan bencana, baik di Subang, Sumedang dan Garut, menyarankan agar pihak pemprov segera merecovery ini. Jangan sampai menurutnya, peristiwa seperti subang yang sudah lama terjadi bencana namun lambat dalam penanganan hingga sekarang.
“Makanya kan yang bencana Subang juga saya dorong fraksi Golkar untuk ikut memperjuangkan agar mendapatkan bantuan pemprov,” tegas Dedi.
Kang Dedi pun menyarankan agar proses pengalokasian anggaran untuk bantuan bencana ini tidak mesti berbentuk Anggaran Tanggap Darurat yang memerlukan teknis pengadministrasian yang panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama pula saat pelaksanaan penanganan.
“Nanti bentuknya bisa bantuan keuangan desa saja. Gubernur yang mengeluarkan kebijakan anggarannya berbentuk bantuan keuangan desa. Ini agar cepat, jadi ga proses lelang lagi,” tegas Dedi. A. Budiman
