oleh

Izin Deklarasi Dipersulit, Akhirnya, KAMI Aksi di Gedung Sate

BANDUNG, (PERAKNEW).- Izin deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jabar, di Bandung dipersulit, pertama akan dilakukan di Balai Sartika Jalan Suryalaya, ada yang menghalang-halangi, padalah jauh hari sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya, namun tiba-tiba izinnya ditarik kembali, pindah ke Grand Pasundan Jalan Peta juga sama, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dan uang muka sewa tempat dikembalikan oleh pemilik tempat, karena ada yang mendemonya, izin dari satgas Covid-19 juga ditarik kembali. Sehingga, deklarasi dilakukan di rumah salah satu anggota KAMI, Jumhur Hidayat, di kawasan Sukajadi.

Atas adanya upaya beberapa pihak yang mempersulit izin deklarasinya, usai deklarasi di rumah Jumhur tersebut, KAMI memutuskan, hari itu juga, pada Hari Senin, 07 September 2020, KAMI langsung menggelar turun ke jalan dan berorasi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Inisiator KAMI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dalam orasinya menyampaikan rasa syukur atas adanya sejumlah pihak yang berani mempersulit deklarasinya itu, karena bisa aksi di depan Gedung Sate, “Saya dengan pak Din Syamsudin dan pak Wahab kesini, karena saya dapat laporan, sejak tadi malam perwakilan dari jawab, bahkan Banten berkumpul dan mara, karena dipindah-pindah, maka saya suruh menenangkan di sini, alhamdulillah, walau kata teman saya gila, memang saya gila, tetapi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jawa Barat sudah berlangsung dengan sukses di rumah saudara kita, Jumhur (Anggota KAMI), sehingga bisa juga kita aksi di Gedung Sate ini,” ungkapnya.

Lanjutnya mengatakan, “Ketika mendapat laporan izin tempat sebelumnya dibatalkan, saya juga tersenyum seratus (100) kali, karena saya yakin, saudara-saudara berdo’a, kalau do’anya tidak dikabulkan, karena Allah punya rencana yang terbaik, seratus ribu kali lebih baik, maka deklarasi ada di rumah saudara Jumhur, tetapi aksi bisa ditempat ini, karena tidak ada satu tempat saja. Itulah kebesaran Allah, jadi harus yakin, bahwa aksi kita mendapat ridho dari Allah Subhanawata’ala,” tuturnya.

Gatot menegaskan, bahwa pihak KAMI mempunyai senjata yang berbentuk kekuatan akal manusia Indonesia. Seandainya ada aksi-aksi lain yang turut hadir, sambut aksi mereka dengan baik, “Kalau bertentangan dengan Pancasila akan kami lawan, mari kita sama-sama berjuang,” tegasnya mengakhiri orasinya, sambil mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun..!

Sementara, dalam kesempatan deklarasi KAMI yang sukses digelar di rumah Jumhur tersebut, Presidium KAMI, Din Syamsuddin dalam pidatonya mengulas pledoi Soekarno dalam persidangan Landraad.

Ia menghubungkan pidato historis yang berjudul Indonesia Menggugat dengan keadaan Indonesia saat ini di tahun 2020, “Di kota ini di sidang Landraad disampaikan pidato historis Sukarno yang berjudul, Indonesia Menggugat. Pidato itu adalah pledoi yang menyatakan tentang kezaliman penjajahan Belanda dan kerusakan demi kerusakan yang diciptakannya,” kata Din.

Din menyatakan, sudah saatnya bangsa ini menggugat, karena hampir 100 tahun, bukan kemakmuran dan keadilan yang terwujud, tapi kerusakan demi kerusakan. Bahkan apa yang terjadi selama ini, adalah penyelewengan nilai-nilai dasar nasional, yang telah diletakkan para pendiri bangsa ini.

Ia menilai apa yang terjadi sekarang, adalah bentuk kediktatoran konstitusional, atas dasar konstitusi, “RUU dimanipulasi, rezim ini berusaha untuk memperkuat diri dalam bentuk kediktatoran” ungkap Din Syamsuddin.

Faktanya, pembentukan atau deklarasi KAMI Jawa Barat ini dilakukan, pasca deklarasi KAMI di di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Agustus 2020.

Dalam acara deklarasi tersebut, melalui pidato Din Syamsuddin pula, bahwa KAMI menuntut delapan hal kepada Presiden Joko Widodo, “Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator. Memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam,” ungkapnya.

Berikut ke-delapan poin tersebut, diantaranya pertama, Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan tidak menyimpang dari/ jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kedua, Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi, ketiga, Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Keempat, Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

Kelima, Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan, Keenam,  Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

Ketujuh, Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, aga tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang dan terakhir kedelapan, Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Sementara itu, menyikapi kejadian sulitnya izin dan adanya demo mahasiswa yang menghalangi digelarnya deklarasi KAMI di Bandung tersebut. Nyatanya, ada salah satu orang yang mengatasnamakan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa penolakan deklarasi KAMI, di depan Gedung Sate, berhasil diamankan. Ia mengaku mendapat bayaran sebesar Rp100.000 untuk melakukan aksi menolak deklarasi KAMI itu.

Pengakuan salah satu peserta aksi unjuk rasa itu terekam dalam sebuah video berdurasi 1 menit 47 detik yang diunggah ke media sosial Twitter oleh akun bernama @Joker_killer76.

Dalam video itu, pemuda yang mengaku sebagai mahasiswa telah mengakui mendapat bayaran tersebut untuk ikut dalam aksi unjuk rasa. (Red/Net)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya