Hebat! Ka Produksi, Oman; “PT Matsuoka Belum Miliki Ijin di Subang, Langsung ke Pusat”

oleh
"Wartawan Perak Saat Konfirmasi Kepala Produksi PT Matsuoka (Oman)"

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Jagad Kabupaten Subang digegerkan penemuan perusahaan diduga illegal, bernama PT Matsuoka Industries Indonesia bergerak di bidang garmen, yang dikelola oleh Warga Negara Asing (WNA) Jepang, Keishi Kawahara, berlokasi di Dusun Kalisumber, Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kab. Subang.

“Kalau dari pusat sudah ada, ini kesalahan kami, membuat ijin tidak dari bawah, langsung ke pusat, dari kementerian terkait dan laporan ke perpajakan pusat juga sudah ada. Kami akui, ijin dari pemerintah setempat hingga Kabupaten Subang belum ada. Baru dari desa, itu juga hanya domisili saja,” ungkap Keishi Kawahara, Selasa (24/7/18) dikantornya, melalui Kepala Produksi PT Matsuoka, Oman mengakui kesalahannya, atas fakta usaha besar yang dikelolanya yang numpang usaha di negeri tercinta (Indonesia), adalah illegal.

Atas pengakuan Oman tersebut, jelas PT Matsuoka ilegal, atau belum mengantongi ijin usaha dari Pejabat musyawarah pimpinan kepala (Muspika) Patokbeusi hingga Pemerintah daerah (Pemda) Subang, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang.

Sementara itu, usai melakukan konfirmasi terhadap Oman, Perak bersama beberapa teman-teman awak media lainnya, nampak diluar pintu gerbang PT Matsuoka ada dua preman kampung, bernama Ujang Romi dan Deden bersama kawan-kawannya mengamuk, mencela, hingga ada salah seorang dari mereka melakukan tindakan mengguyur pada bagian kepala salah seorang teman Perak, yaitu Kabiro Media Sinar Pagi Subang, bernama Edi D Dores menggunakan air minuman ringan kemasan botol dan nyaris melakukan pengeroyokan.

Preman kampungan yang beraninya keroyokan tersebut, mengintimidasi Dores soal pemberitaannya dan memprovokasi kawan-kawannya, “Apa maksudnya pemberitaan di koran ini (Koran Sinar Pagi)? Gak bener ini berita. Jangan bawa-bawa warga setempat disini dong dalam pemberitaan anda, kami warga disini merasa tidak enak. Berita ini paling juga ujung-ujungnya receh saja. Apa kamu, mau ngotot hah?,” celahnya menantang yang nyaris melakukan mengeroyokan, sambil menunjukan pemberitaan di Koran Sinar Pagi yang berjudul, “LSM PMPR DPC Subang dan Warga Tuding PT Matsuoka di Ciberes Belum Miliki Ijin, Pemkab Subang Harus Tindak Tegas”.

Selain Kabiro Sinar Pagi, Dores juga tokoh masyarakat dusun setempat dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) DPC Subang.

Menyikapi masalah yang menimpa Sekjennya itu, Ketua PMPR DPC Subang, Nursalim menegaskan, “Atas kejadian pengguyuran air dan nyaris mengeroyok Sekjen PMPR DPC Subang, Bung Dores itu, jelas merupakan pelecehan dan pelanggaran hukum.

Untuk itu, kami atas nama LSM PMPR sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik, serta taat hukum, akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Agar menjadi efek jera terhadap para preman tersebut dan tidak berani lagi bertindak semena-mena, serta kejadian ini tidak dialami oleh LSM dan PERS lainnya,” tegas Nursalim, geram.

Selang beberapa hari, Dores mengaku ditemui oleh Oman (Kepala Produksi PT Matsuoka) dan meminta Dores berhenti mempublikasikan berita jelek tentang PT Matsuoka. Oman juga melalui Dores, meminta agar merdam rekan-rekan wartawan lainnya.

Berkaitan dengan itu, sudah barang tentu kedua provokator dimaksud dan Oman, jelas melakukan percobaan menghalangi tugas jurnalis/wartawan.

Sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Ketentuan Pidana; Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Geger penemuan perusahan illegal itu, sampai ketelinga Kepala Posko LSM FMP Pantura I, Nurhamid hingga berkomentar pedas, “Aneh PT Matsuoka ini, kok ijin langsung ke pusat, aturan dari mana itu, lalu buat apa pemerintah memberlakukan ijin lingkungan, rekomendasi lurah/kades dan camat setempat, hingga ke DPMPTSP kabupaten. Jelas itu pelecehan, karena melangkahi lingkungan dan Pemda Subang. Coba kalau pengusaha atau pedagang kecil yang illegal, pasti Pol PP Subang berani lakukan penertiban, giliran pengusaha besar, gak punya nyali, ciut,” tuturnya belum lama ini.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi 190, PT Matsuoka diduga belum miliki ijin, tetapi sudah berani beroperasi sejak satu bulan yang lalu. Melakukan rekrutmen tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung di dalamnya. Bahkan WNA itu sudah berani melakukan aktivitas kerja, melakukan meeting bersama jajarannya di dalam bangunan pabrik dimaksud.

Hal itu terbukti, ketika Perak hendak konfirmasi kepada WNA pemilik PT Matsuoka yang diterima oleh para security perusahaan illegal itu, di Pos Security depan pintu gerbang pabrik, “Bos sedang meeting/rapat bersama jajarannya, tidak bisa diganggu, bikin janji dulu kalau mau ketemu,” ujar security PT Matsuoka.

Camat Patokbeusi, Agung Nugroho berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap WNA Jepang pemilik PT Matsuoka, “Saya akan panggil pihak perusahaan PT Matsuoka, karena ganti pemilik dan nama perusahaan, harus buat ijin baru, dari mulai penambahan bangunan harus kantongi IMB baru, untuk produksinya harus ada ijin lingkungan baru, lalu ke Pemdes, Pemcam hingga DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Sat Pintu) dan mengenai rekrutmen tenaga kerja harus ada ijin dari Disnakertrans. Intinya semua harus diperbaharui ijinnya,” terang Agung, saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (4/7/18).

Sekedar mengingatkan, dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, bahwa Perusahaan Industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penutupan sementara.

Sementara, berkaitan dengan indikasi penggelapan pajaknya, yaitu pasal 39 UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Hendra/Anen

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *