JAKARTA, (PERAKNEW).- Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Rizieq Shihab mengungkapkan, sebelum digelarnya aksi Bela Islam beruntun, pihaknya sudah menawarkan kepada pemerintahan untuk dilakukan rekonsiliasi.
Hal itu disampaikan Habib Rizieq dari Arab Saudi melalui sambungan telepon di acara diskusi bertajuk Silaturahim dan Konsolidasi Nasional “Uji Shahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chatting HRS” yang diselenggarakan oleh GNPF-MUI di Matraman, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/6/2017).
“Pada dasarnya GNPF-MUI mau sebelum digelarnya aksi Bela Islam satu, dua, tiga, dan seterusnya itu, telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah terhadap berbagai macam persoalan bangsa, tetapi semua permohonan itu selalu ditolak, selalu diabaikan, entah apa sebabnya,” kata Habib Rizieq.
“Tapi yang jelas para habib dan para ulama di GNPF-MUI tidak pernah bosan untuk menyerukan dialog dan musyawarah untuk mewujudkan rekonsiliasi,” tandasnya.
Pernyataan Habib Rizieq yang kemudian direkam dan diunggah di akun Twitternya, Sabtu (17/6/2017) kemarin, ditujukan kepada Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Pengacara Azis Yanuar, Ahli Telematika ITB Hermansyah, serta Dosen Hukum Pidana UI Akhiar Salmi, yang hadir dalam konsolidasi nasional itu.
“Nah, karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendramaupun kawan-kawan yang lainnya perlu membuat suatu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan,” ujarnya.
“Bagi saya di tanah suci, tentu saya selaku pembina GNPF-MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi,” sambung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu.
Namun demikian ditegaskan Habib Rizieq, jika tawaran rekonsiliasi ditolak pemerintah dan masih ada ulama yang dikriminalisasikan, kebebasan Hak Asasi Manusia para aktivis diberangus, rakyat jelata terus menerus dipersulit dan Islam dimarginalkan, maka ia bertekad melakukan revolusi.
“Akan tetapi jika rekonsiliasi itu gagal, kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan. Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, terserah pemerintah, mau rekonsiliasi atau revolusi…?!” pungkasnya.
