oleh

FAK Subang Apresiasi dan Dukung Bupati Konawe Siap Usir TKA Cina

KONAWE-SULTRA, (PERAK).- Forum Anti Komunis (FAK) Kabupaten Subang apresiasi dan mendukung rencana Bupati Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kerry Saiful Konggoasa yang akan melakukan tindakan tegas mengusir Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Negara Cina dari Bumi Konawe,

“Kami apresiasi dan mendukung Bupati Konawe untuk mengusir TKA asal Cina, khususnya TKA illegal yang terkesan ada pembiaran dari aparat yang berwenang dan diharapkan ini dapat diikuti oleh Bupati- bupati lainnya di NKRI ini. Kita tidak ingin bernasib sama seperti Bangsa Angola, Zimbabwe, Nigeria dan Srilanka yang akhirnya bertekuk lutut dan menjadi budak Cina karena ditengarai berhutang untuk biaya pembangunan infrastruktur, sehingga harus merelakan serbuan TKA Cina dengan jumlah besar meskipun secara illegal. Dan mirisnya mereka tak hanya tenaga ahli saja, pun banyak dari mereka adalah 0 mengusir seluruh pekeria Cina yang bekerja di PT VDNI,” tegasnya.

Lanjut Kerry, perusahaan harus membayar pajak Izin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA) untuk setiap pekerja asal negeri Tiongkok yang bekerja di perusahaan tersebut, tapi hingga saat ini pembayarannya belum masuk ke kas daerah, “Ketentuan IMTA itu sudah ada di dalam Perda, jadi wajib dilaksanakan. Pembayaran yang baru masuk itu cuma IMB, selain itu belum ada sama sekali,” ungkap Kerry.

Masih kata Kerry, “Utangnya kalau dihitung sangat banyak, untuk utang penimbunan saja puluhan miliar, jadi keseluruhannya bisa ratusan miliar, itu belum ada yang dibayar,” terangnya geram.

“Kalau dari hitung-hitungan Pemda, itu minimal ada pendapatan untuk daerah sekitar Rp100 Miliar per tahun, tapi kalau kita hitung seluruhnya, itu sebenarnya bisa Iebih. Barang keluar masuk itu ada pajaknya, penggunaan air dan solar itu juga ada pajaknya, tapi sampe sekarang itu semua belum ada,” tambah Kerry.

Dirinya telah berkoordinasi dengan Wakil Bupati Konawe, untuk mengirimkan surat peringatan terakhir guna meminta penyelesaian pembayaran kewajiban. Jika surat itu tidak dipenuhi tegas dia, Pemda akan mengusir TKA dan menyegel PT VDNI sampai kewajibannya dilunasi.

Rencana Kerry, “Nanti habis imlek, kita akan surati, kalau perusahaan tidak membayar saya akan kerahkan Satpol PP untuk kita akan blokir aksesnya dan kita segel sementara itu perusahaan, kita main keras saja sudah,” ancamnya.

Menurutnya, sikap keras ini terpaksa diambil, karena sesuai peraturan yang berlaku siapapun yang akan masuk suatu wilayah itu ada ketentuan pajak yang harus dan wajib dibayarkan ke pemerintah setempat, “Nah ini sampai sekarang, sudah mau berjalan lima tahun itu semua tidak ada. Jadi tidak bisa, kita sudah harus ambil tindakan tegas,” imbuhnya.

Dia juga menegaskan, setelah minimal ada pendapatan untuk daerah sekitar Rp100 Miliar per tahun, tapi kalau kita, hitung seluruhnya itu, sebenarnya bisa Iebih, “Barang keluar masuk itu ada pajaknya, penggunaan air dan solar itu juga ada pajaknya, tapi sampe sekarang itu semua belum ada,” jelasnya.

Perusahaan pertambangan tersebut beroperasi menjelang lima tahun, maka perusahaan mendapatkan banyak keuntungan. Namun sayangnya, kewajiban untuk daerah atas penghasilan yang diterima tidak pernah diberikan, “Masa daerah kita tidak dapat apa-apa?. Padahal semua itu ada pajaknya, mulai dari barang masuk keluar itu semua ada pajaknya,” pungkas Kerry kesal.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun Perak, desa tersebut, dulunya hanya permukiman terpencil yang dikelilingi rawa dan hutan belantara. Namun sejak pabrik PT VDNI beroperasi pada 2015, wajah desa ini langsung berubah total.

Pabrik PT VDNI hanya berjarak 100 meter dari permukiman warga Desa Puurui. Desa ini berjarak 50 kilometer dari ibu kota Kabupaten Kendari.

Sejak itu, sejumlah pekerja dari luar desa, kecamatan berdatangan. Bahkan, kali ini sudah ribuan TKA Tingkok/Cina juga banyak terlihat bekerjaan di perusaan tersebut.

Diperkirakan ada 14 perusahaan di provinsi itu, menggunakan jasa TKA. Perusahaan yang paling banyak mempekerjakan TKA adalah perusahaan pertambangan PT VDNI dimaksud, hingga mencapai ribuan TKA.

Sementara itu, mendengar ada ribuan TKA Tingkok/Cina di Indonesia, dibenak Bangsa Indonesia pasti ingat pada Paham Komunis. Apalagi jika dikaitkan dengan sejarah Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia puluhan tahun silam, sangatlah mencekam.

Bisa dibayangkan, jika hal ini dibiarkan dan ribuan bahkan jutaan TKA Cina masuk lagi ke berbagai daerah di Indonesia, yang notabenenya banyak perusahaan yang dikelola asing, mingkin akan menjadi ancaman yang perlu diwaspadai oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia. Selain dicap sebagai musuh bersama, paham komunisme juga diyakini tidak akan pernah hidup di negeri Pancasila tercinta ini.

Betapa tidak, Komunis telah membawa sejarah bangsa Indonesia yang kelam dan itu yang tidak pernah kita lupakan. Komunisme masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai, karena bisa muncul kapan dan di mana saja. Red/Net

Berita Lainnya