LAMTIM-LAMPUNG, (PERAKNEW).- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Lampung Timur (Lamtim), Provinsi Lampung, melaksanakan rapat koordinasi untuk menyikapi lambannya pengembangan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dan desa dalam mengatur dana pemerintah yang cenderung di salah gunakan, di Jalan Soekarno Hatta, Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lamtim, Minggu (26/01/2020).
Dana Desa (DD) yang setiap tahun direalisasikan, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta tidak lupa Dunia Pendidikan seperti Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) untuk Sekolah. Inilah, kita di uji sebagai lembaga kontrol sosial, untuk mengawasinya.
Ketua Pijar Keadilan Lamtim, Muklis mengatakan, bahwa hari ini merupakan rapat koordinasi ini untuk bersama-sama mengawasi dana pemerintah melalui Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) karena disinyalir rawan sekali dilakukannya penyimpangan atau di salah gunakan oknum yang tidak bertanggungjawab, “Sebagai lembaga kontrol sosial, kita lebih giat lagi dalam mengawasi pelaksanaan dan penerapan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, karena ini sangat rentan sekali untuk diselewengkan oleh oknum aparat terkait,” ujarnya.
Bukan hanya itu, LSM Pijar Keadilan juga mempunyai tujuan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang Good Government, sehingga negara atau daerah bisa maju dan berkembang secara optimal, “Lembaga kita ini, tujuannya hanya satu, membantu pemerintah dalam mengawasi anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat atau daerah, agar dalam pendistribusian dan penerapannya efektif, efesien dan akuntabel, serta tranparans,” pungkasnya. (Wanda)
