DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Perubahan PP Tata Tertib

oleh

BANYUWANGI-JATIM, (PERAKNEW).- Setelah mendapat jawaban dan putusan tertulis 2018 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), untuk penyesuaian Peraturan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Kab. Banyuwangi bersama jajarannya, adakan Rapat Paripurna Internal. Tujuan agenda pengambilan keputusan persetujuan terhadap perubahan penyesuaian peraturan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun.

Rapat paripurna internal tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, H. Joni Subagio, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Hj. Yusieni, juga dihadiri sekitar 26 anggota DPRD Banyuwangi.

Dalam rapat paripurna itu, Ir. Basuki Rachmad selaku Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dalam laporannya mengatakan, “Perubahan tata tertib DPRD dengan beberapa penambahan klausul-klausul pasal, serta dari hasil konsultasi setelah melalui dari penyempurnaan Gubernur Jawa Timur. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dituangkan sesuai Pasal 170, materi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten atau kota,” terangnya disela rapat paripurna internal dimaksud.

Penambahan klausul-klausul pasal, diantaranya seperti menambahkan konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018.

Lanjut Basuki mengatakan, “Untuk mencantumkan klausul pasal tentang orientasi DPRD pada Pasal 51 ayat (3), Sekretariat DPRD Banyuwangi dapat menyelenggarakan orientasi pada masa awal pelaksanaan anggota DPRD, serta penambahan ketentuan pasal dalam proses dengan pembentukan Perda, mulai dari penyusunan Propemperda sampai pembahasan Perda dan harus bisa dilakukan fasilitasi, serta asistensi dari Gubernur Jawa timur, yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 12, dengan mempertegas ketentuan ayat (5), sebagai peningkatan pembentukan Perda, serta disetiap triwulan, DPRD Banyuwangi diharuskan untuk menetapkan paling sedikit 2 (dua) Rancangan Perda untuk disetujui bersama antara DPRD dan bupati,” jelasnya.

Perubahan tata tertib DPRD juga bisa digunakan sebagai salah satu pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai pengisi dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan dengan sisa masa jabatan yang lebih dari 18 Bulan.

Usai Rapat Paripurna Internal, H. Joni Subagio menyampaikan rasa syukur atas pengesahan perubahan ketiga Peraturan DPRD Kab.Banyuwangi tersebut, dengan harapan, regulasi itu dapat menjadi panduan anggota DPRD dalam melaksanakan aktifitas sebagai salah satu pembahasan-pembahasan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Banyuwangi.

Imbuh Subagio mengatakan, “Perubahan tata tertib DPRD ini, hanya ada beberapa item yang mengalami perubahan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, dengan secara umum sama dengan tata tertib yang lama,” tuturnya. (Leo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *