“Kurikulum Wawasan Kepahlawan Harus Ditambah”
NGAMPRAH-KBB, (PERAKNEW).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat akan melakukan pendataan ulang keberadaan organisasi kepemudaan (OKP). Langkah ini sebagai upaya mencegah masuknya paham radikal. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ade Sudiana mengatakan, peran pemuda sangat penting dalam menekan aksi-aksi radikalisme. Salah satu upayanya dengan mengarahkan pemuda untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilannya.
“Sebagai induk dari OKP yang ada di KBB, tentunya pendataan ulang itu perlu dilakukan,” kata Ade Sudiana di Ngamprah, Selasa (30/5).
Menurutnya, untuk mencegah paham radikal yang saat ini menjadi ancaman nyata bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu ada wawasan tambahan, khususnya disekolah.
“Wawasan para pemuda tentang pahlawan hanya sekilas. Artinya, kurikulum di sekolah tentang nasionalisme ini harus ditingkatkan lagi. Apalagi saat ini semangat nasionalisme pemuda sudah berkurang,” katanya.
Ade juga mengatakan, tujuan lain dari pendataan agar eksistensi OKP dapat tetap terjaga, sehingga bisa sejalan dengan program Dispora KBB ke depan.
“Sesuai data KNPI KBB ada 85 OKP. Setelah pendataan itu rampung, bisa saja bertambah atau berkurang sesuai keberadaan sekretariat dan keanggotaannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Ade menambahkan, saat ini Dispora KBB sudah melaksanakan program rutin tahunan seperti menggelar Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil), pembinaan Paskibraka dan OSIS. Selain itu, dilaksanakan pula berbagai penyuluhan terhadap bahaya narkoba bagi para pelajar.
“Termasuk olahraga yang berkembang di masyarakat kita bina dan giatkan seperti voli, sepakbola, bulu tangkis, dan lainnya,” tukasnya. Sementara itu, Ketua KNPI, Lili Supriatna mengatakan, ada sebanyak 85 OKP yang terdata di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB, namun hanya sekitar 60% yang aktif. Hal itu terlihat dari aktifitasnya, baik dalam kegiatan intelektual, maupun sosial kemasyarakatan.
“Untuk mengetahui potensi OKP memang harus dilakukan pendataan ulang. Setelah tahu potensi setiap OKP memang harus dilakukan pendataan ulang. Setelah tahu potensi setiap OKP, kami akan mensinergiskannya dengan program yang ada di Dispora KBB. Bahkan jika bisa setiap OKP itu mengajukan program inisiatif sesuai potensi yang dimilikinya,” sarannya.
Lili menambahkan, untuk tahun ini, KNPI akan mengusulkan anggaran bagi OKP keagamaan yang belum mendapatkan anggaran secara proporsional ke eksekutif dan legislatif. Mengingat OKP keagamaan itu dinilai cukup berperan aktif dimasyarakat.
“OKP keagamaan dan kemahasiswaan itu banyak, kontribusinya pun cukup baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami harus memperjuangkannya agar mendapat perhatian sama seperti halnya partai politik,” tandasnya. Edy
