oleh

Diduga TKSK Sukasari Kolaborasi PB Jaya Abadi Manipulasi Karung Beras Pertani & Bulog

SUKASARI-SUBANG, (PERAKNEW).- Manipulasi karung beras Bulog dan Pertani dalam pendistribusian Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke sejumlah Agen E-Warong di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang diduga dilakukan oleh PB Jaya Abadi Formalitas 3, di Dusun Sumur Sapi, Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

Pasalnya, hal itu dilakukan, lantaran PB Jaya Abadi tidak memiliki izin edar dalam pemasaran berasnya melalui program Bansos BPNT tersebut.

Menyikapi temuan dugaan penyimpangan pada pendistribusian beras BPNT itu, ketika hendak dikonfirmasi, H Cep Nana (Pemilik PB Jaya Abadi) pada Sabtu (12/12/20) sedang tidak ada di lokasi gudang beras miliknya dimaksud, “Pak H Cep Nana belum pulang, sedang Khuruj (Mengikuti aktivitas dakwah) selama 40 (Empat puluh) hari,” ujar salah seorang anak buahnya, di Gudang Beras PB Jaya Abadi.

Masalah itu ditemukan berawal dari keterangan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Sukasari, Hamim kepada Perak, saat dikonfirmasi seputar permasalahan tentang penyimpangan pelaksanaan penyaluran Sembako BPNT dan Dana PKH di desa tersebut, “Beras yang didistribusikan BRILink-BRIlink di Sukasari ke para KPM berlabel Bulog dan Pertani dimaksud, saya tidak merekomendasikan, melainkan hanya mengarahkan saja agar mengambil beras dari Bulog dan Pertani, tapi disuppliernya dari pabrik beras pak H Cep Nana menggunakan karung kemasan label Bulog dan Pertani, saya gak ada fee dari bisnis beras ini, paling juga kalau saya main ke H Cep Nana suka dikasih buat bensin saja,” terangnya.

Hal itu terbukti ketika salah seorang pemilik Agen Brilink penyalur Bansos BPNT di Dusun Krajan, Desa Sukasari, Kec. Sukasari, Evi Helaha menerangkan, “Beras disupplier oleh Pertani dan Bulog, kalau Sembako lainnya disupplier dari warga setempat,” terangnya.

Sama halnya dikatakan Pemilik E-Warong bernama Wahendra, di E-Warong miliknya, Selasa (08/12/20) kepada Perak mengatakan, “Mengenai supplier sembako BPNT, Beras dari Pertani dan Bulog, sayuran oleh Paguyuban Desa Sukasari dan yang lainnya saya belanja sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Sabtu (12/12/20), ketika dikonfirmasi melalui Chating WhatsApp nya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Subang, Saepul Arifin mengatakan, “Kalau pihak Bulog atau Pertani itu, mereka yang harus menjelaskan. Dinsos tidak mengatur sampai ranah supplier. Kalau di agen itu emang bagian pembinaan kita. Itulah PR kami terkait kepatuhan agen yang kurang. Kami sudah berbagai upaya dilakukan. Namun, kesadaran meraka yang belum patuh. Mudah-mudahan kedepan lebih baik lagi,” ujarnya.

Selanjutnya dipertegas oleh Koordinator Tenaga Kerja Sosial Daerah pada Dinsos Subang, Dwi, “Waduh ini ranahnya kebijakan dari aparat penegak hukum, saya harus konsul dulu soal tersebut, karena bukan wewenang saya diarea itu. Kalau keterlibatan TKSK, jika itu terbukti, maka sanksinya berupa SP 1, 2, 3 dan terakhir pemutusan hubungan kerja menjadi TKSK. Siap pak nanti kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Atas kejadian tersebut, diindikasikan ada pelanggaran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 39 ayat (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang: a. mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk: 1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu; 2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau 3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong. b. membentuk e-warong; c. menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan d. menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Ayat (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 (1) Koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan yang terbukti melanggar, Pasal 35, Pasal 37 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif oleh direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT.

Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian sebagai koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran supplier beras pada penyaluran BPNT tersebut, melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Pasal 142 Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 147 Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.

Pasal 148 (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pencabutan hak-hak tertentu; atau b. pengumuman putusan hakim.

Selain itu, praktek dagang beras melalui supplier dalam program BPNT tersebut, bisa juga dikenai pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Hendra2/ Anen)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya