oleh

Diduga Langgar Etik, Hakim Perkara Hendra-Galang Dilaporkan ke MA

PERAKNEW.com – Hendra Sunjaya dan Galang Novian Jalu Wartawan Media Peduli Rakyat (Perak) didampingi Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat (FMP Jabar) melaporkan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Tiga Oknum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Provinsi Jawa Barat, yakni bernama Mohammad Iqbal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdilah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., sebagai Hakim Anggota ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, pada Hari Kamis 25 Mei 2023.

Seperti diketahui bahwa Hendra dan Galang ini adalah Wartawan Perak yang merupakan Korban Kriminalisasi atas putusan para Oknum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tersebut.

Pasalnya, Majelis Hakim yang dilaporkannya itu adalah yang memeriksa dan mengadilinya dengan nomor putusan Hendra Sunjaya 255/Pid.B/2022/PN Sng dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register perkara nomor PDM-061/SBG/11/2022 dan Putusan terhadap Galang Novian Jalu dalam perkara nomor 256/Pid.B/2022/PN Sng dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register perkara nomor PDM-059/SBG/11/2022.

Hendra dan Galang diputuskan bersalah tertanggal 7 Februari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, bahwa Hakim menyatakan Hendra dan Galang telah terbukti bersalah atas tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.

Baca Juga : Mafia Tanah Patimban Kerahkan Preman Bayaran Halangi dan Persekusi Wartawan

Walau demikian, Hendra dan Galang berani mengucapkan sumpah demi Allah bahwa tidak melakukan pemukulan atau kekerasan dan atau melakukan tindak pidana seperti apa yang dituduhkan polisi, jaksa dan putusan hakim tersebut.

Sehingga putusan hakim itu membuat mereka merasa tersakiti dan kecewa atas kegagalan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Subang dimaksud, karena mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka oleh polisi dan penuntutan oleh Jaksa hingga putusan hakim dalam perkaranya ini, mereka merasa Dikriminalisasi.

Mereka juga menyebutkan bahwa putusan hakim terhadapnya itu diduga menyimpang dan tidak berdasarkan dalam fakta persidangan, melainkan hanya berdasarkan pada hasil BAP Polisi saja yang diduga penuh dengan rekayasa.

Hakim ini juga dalam persidangan tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, diantaranya berprilaku adil, berprilaku jujur, berprilaku Arif dan bijaksana, Bersikap mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggungjawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berprilaku rendah hati dan Bersikap Profesional.

Baca Juga : Negara Dirampok 1 Triliun, Satgas Pemburu Mafia Tanah Patimban Ajak Presiden Audiensi

Hendra dan Galang menjelaskan, alasan tidak mengajukan permohonan banding atas putusan hakim yang diduga banyak penyimpangan tersebut, karena tidak berani untuk melawan dua institusi, yakni Polres Subang dan Kejaksaan Negeri Subang.

Hendra berharap Ketua Makamah Agung RI ini dapat menindaklanjuti laporannya dan meminta agar para oknum hakim tersebut ditindak tegas, supaya tidak ada lagi korban kriminalisasi seperti nasib malang yang dialami mereka berdua.

Ketua Umum FMP Jabar Abah Betmen yang juga dengan para anggotanya mengawal persidangan Hendra dan Galang dari awal hingga akhir menegaskan, putusan-putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim, tapi hanya berdasarkan BAP saja, saksi-saksi tidak bersesuaian dalam BAP, sehingga pihaknya meminta kepada hakim ada saksi ferbal dan BAP nya juga bermasalah, tapi hakim tetap memutuskannya berdasarkan BAP saja tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan,” tegasnya membongkar.

Abah Betmen berharap, Mahkamah Agung punya karakter untuk meneliti kasus ini dan menindak tegas hakim yang memang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam memutuskan perkara hanya berdasarkan pertimbangan dari BAP saja tidak berdasarkan fakta persidangan.

Baca Juga : Menkopolhukam Perintahkan Kejati Jabar Tindaklanjuti Kasus Mafia Tanah Patimban

Laporan Hendra dan Galang tersebut dilampiri satu berkas foto kopi salinan putusan hakim dan Pleidoinya, juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam, Menkumham, Komnasham, Kapolri, Kompolnas, Irwasum Mabes Polri, Divisi Propam Polri, Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan, Kapolda Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Irwas Polda Jabar, Kabid Propam Polda Jabar. (Jang)

Berita Lainnya