oleh

Diduga Kasus Korupsi BP PBB Subang Lenyap di Kejari Subang

SUBANG, (PERAKNEW).- Kasus Dugaan Korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan bangunan (BP PPB) Rp14 miliar yang sudah memiliki kekuatan hukum sah atau Inkrah dan telah menjerat Mantan Bupati Subang, Eep Hidayat hingga vonis ke jeruji besi Sukamiskin di Bandung pada Tahun 2012 silam, namun hingga kini pelaku lain yang disebut dalam putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang sah, Maman Yudia (Mantan Wakil Bupati Subang Periode 2003-2008 mendampingi Eep) tidak jelas rimbannya.

Kasi Intel Kejari Subang, Iyus Zatnika, S.H., didampingi jaksa yang dulu sempat menangani kasus tersebut, “Saya tidak tahu soal kasus BP PBB, biar jelas nanti kita audensi saja perwakilan dari lembaga akang,” singkatnya tergesah-gesah sambil mengatakan, di kantornya, pada Senin (28/10/19), “Mohon ma’af, saya ada tamu dulu kang,”.

Sementara itu, ketika hendak dikonfirmasi pula, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Subang, Faisal, S.H., tengah sibuk memeriksa para saksi dugaan korupsi lainnya, “Pak kasi lagi sibuk meriksa, gak bisa diganggu katanya pak,” ujar satafnya, Senin (28/10/19).

Sebelumnya, berkaitan dengan desakan proses kasus tersebut, Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kejari Subang, pada Rabu tanggal 19 September 2019. Ditemui oleh Kasie Pidsus, Faisal, S.H., dan ia mengatakan tuntutan KAMPAK akan disampaikan kepada pimpinannya. Namun, hingga saat ini tidak ada kabar apapun kepada pihak KAMPAK.

Sebelumnya, warga Subang dikejutkan dengan kabar, bahwa Kejari Subang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang bernomor, Print-21/o.2.27/fd./1/02/2017 yang ditandatangani olah Kajari Subang, Chandra Yahya Wello, S.H atas nama pelaku lain Maman Yudia.

Padahal seperti diketahui sebelumnya, telah diberitakan Perak, bahwa Kejari Subang pernah menegaskan, pengembangan kasus korupsi BP PBB masih berlanjut, bahkan Kejari Subang sudah memanggil 10 orang saksi termasuk memanggil Maman Yudia, yang disebutkan di sprindik print-02A/O.2.27/Fd.1/10/2016 sebagai tersangka, “Masih proses dan masih ditangani,” jelas Jaksa Penyidik Pidsus, Hamidun Noor, S.H., kepada Perak.

Selain itu, Hamidun mengisyaratkan akan terus mengembangkan kasusnya, “Nanti akan gelar perkara di internal Kejari Subang,” ujarnya.

Mengingat dan menimbang, bahwa kasus korupsi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pembagian jatah insentif Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB), sebelumnya telah menjerat Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Subang, Agus Muharam yang di vonis 1 tahun, mantan Bupati Subang, Eep Hidayat di vonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan penjara, serta harus mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp2,548 miliar, juga mantan Sekda Subang, Bambang Heryanto yang di vonis 1 tahun penjara tahun 2012 silam, kini kasusnya tengah dikembangkan kembali oleh Kejari Subang dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk penyidikan lebih lanjut. (Hendra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya