PERAKNEW.com – Ahli keamanan siber Pratama Persadha menebak jika kebocoran data 102 juta kepunyaan Kementerian Sosial (Kemensos), berasal dari data yang dikumpulkan kala proses verifikasi oleh petugas saat pembagian bantuan sosial.
“Kemungkinan, data ini ialah data yang dikumpulkan kala proses verifikasi oleh petugas dikala pembagian bantuan sosial,” ucap Pratama, Kamis 15 September 2022.
Dia mengaku, sample data yang dibagikan memanglah sedikit. Namun contoh data itu lumayan lengkap buat melaksanakan tindak kejahatan siber.
“Penjual data pula membagikan tangkapan layar buat meyakinkan pembeli kalau data tersebut valid. Semacam foto KTP, KK, terdapat pula kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, sampai kartu keluarga sejahtera yang di dalamnya berisi data pribadi sebagian warga,” ujarnya.
Baca Juga : Polresta Sidoarjo Sukses Amankan 73 Tersangka Narkoba Dari 61 Perkara
Pengunggah data pula mengklaim kalau data ini didapatkan pada September 2022. Walaupun banyak data valid dalam sampelnya, tetapi belum terdapat kontak Telegram yang biasa diberikan buat bertanya, menimpa informasi data yang diunggah ataupun harga yang dipatok buat totalitas data tersebut.
Pratama mengakui jika sebagian sample data yang diberikan dari total 102 juta belum dapat meyakinkan terdapatnya kebocoran data. Karena sample data itu hanya sedikit yang diberikan. Perihal itu berbeda dengan kebocoran data BPJS dan lembaga tinggi lainnya, sebab sample data yang dibagikan cukup banyak, ribuan bahkan sampai jutaan.
Setelah itu belum terdapat yang bisa dianalisis sample data hasil peretasan buat dibuktikan apakah benar berkaitan dengan server kepunyaan Kemensos. “Dikala ini kita cuma butuh menunggu sang peretas membagikan sample data serta informasi yang lebih banyak lagi,” ungkap Pratama.
Baca Juga : PPATK Telah Memblokir Sejumlah Rekening, Terkait Judi Onlline
Baginya, siapapun bisa jadi sasaran pencurian data. Tetapi apabila ini terus menerus terjalin di lembaga serta institusi negara apalagi BUMN, hingga ini jadi ciri tanya sepanjang mana intensitas negara dalam mengamankan peninggalan digital, sistem, serta data pribadi warga yang dikelola.
“Negara pula dapat mengambil jalan panjang dengan pembelajaran. Dengan keamanan siber masuk dalam kurikulum pembelajaran dasar, ini sangat berarti supaya dalam jangka panjang seluruh pengambil kebijakan memiliki bekal cukup terkait keamanan siber,” tandasnya.
Lebih dahulu, tersebar kebocoran data yang diprediksi berasal dari Kementerian Sosial. Kebocoran tersebut diunggah oleh peretas bernama sspX, yang mengklaim sudah menjual 102 juta data kepunyaan Kemensos.
Baca Juga : Bantu Sambo, Mantan Kapolres Subang Dipecat
Belum disebutkan berapa harga seluruh data yang dijual tersebut, tetapi pengunggah mengklaim kalau memiliki 102.533.221 data Kemensos dengan dimensi sebesar 85 GB yang berformat png, jpg, serta yang lain. (Red)
