Diduga, BB Padi Sukamandi Bangun Gudang Masalah

oleh -46 views

PANTURA-SUBANG, (PERAKNEW).- Berawal dari investigasi, penemuan dugaan pembongkaran rumah dan bangunan fasilitas lainnya di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Nyatanya, muncul dugaan segudang masalah di balai yang dikelola Kementerian Pertanian RI tersebut.

Pasalnya, 11 Barang/Bangunan Milik Negara (BMN) di balai penelitian benih padi itu tengah mengalami pembongkaran atau pemusnahan, material hasil pembongkarannya yang masih utuh dan yang rusakpun dijual kepada pemborong, bernama Iwan, yang mengaku Warga Bandung.

Seperti diungkapkan mandor kuli pembongkaran, bernama Yana, “Pemborongnya pak Iwan, kaca, genting, kayu yang masih bagus kami bawa ke Bandung, tapi kayu yang sudah rusak juga kami bawa buat kayu bakar,” ungkapnya.

Sementara, saat dikonfirmasi Pegawai BB Padi, Aman mangatakan, “Ada sebelas rumah yang akan dibongkar, ada tiga rumah masih utuh juga akan dibongkar, pemborongnya pak Iwan, lelangnya langsung di KPKNL, BB Padi tidak tahu,” kata dia di rumahnya, Selasa (26/6/18).

Masih diwaktu yang sama, Ketua Karang Taruna Desa Sukamandijaya, Bambang Supriyanto mengatakan sempat menelpon Iwan, “Ketika dihubungi via Hp, Iwan tidak mau terbuka soal info pembongkaran rumah-rumah dinas ini,”

“Sebelumnya, banyak juga pohon-pohon berukuran cukup besar diduga ditebang secara illegal diborongkan,” tambahnya.

Lanjut Bambang, “Di BB Padi banyak dugaan penyimpangan, penelitian tanaman padi, tapi di dalamnya ada usaha penggilingan padi. Tidak hanya itu, benih padi hasil panen di arealnyapun banyak dijual ke Bandar di luar BB Padi,” ungkapnya.

Selain itu kata Bambang, “Ada ternak sapi, koperasi toko sembako dan logistic lainnya, jasa penyewaan gedung serba guna di BB Padi yang diduga tak jelas hasil keuntungan bisnisnya masuk kemana?,” paparnya.

“Kamipun punya data pengaduan-pengaduan para pegawai kasar, mengeluh pembayaran gajinya tak sesuai ketentuannya. Diduga kebutuhan BBM untuk mesin-mesin yang ada di BB Padi juga menggunakan subsidi pemerintah, membeli di SPBU,” pungkasnya.

Seperti telah diberitakan Perak di edisi sebelumnya. Dugaan penebangan liar puluhan pohon berbagai jenis terjadi di areal BB Padi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kebun BB Padi Sukamandi, Asep mengatakan, “Kepala balai tidak memberikan perintah penebangan pohon secara tertulis, tapi hanya lisan. Uang hasil penjualan pohon dipakai untuk biaya makan dan gaji para pekerja kebun/potong rumput, serta membeli bahan bakar mesin pemotong rumput, walaupun sebenarnya uang tersebut dari negara untuk negara,” ujarnya.

Perlu diketahui pula, BB Padi yang dulunya bersahabat dengan lingkungan dan bebas dilalui masyarakat lingkungan. Kini terkesan banyak jalannya yang ditutup dengan portal besi, enggan terinjak masyarakat, bak negara mengembargo diri dari negara lain.

Hingga berita ini dimuat, Kepala BB Padi Sukamandi, Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si., belum sempat bisa ditemui di kantornya.

Edukasi hukum atas temuan tersebut. Setiap pemusnahan dan penghapusan, hingga lelang BMN, harus ada persetujuan tertulis Menteri Keuangan (Menkeu) RI selaku pengelola dan keputusan dari pengadilan sesuai peraturan dan perundang-undangan (UU) yang berlaku.

Dalam hal ini, Peraturan Menkeu RI Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), pasal 3 ayat (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, a). memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemusnahan BMN.

Pasal 6 (1) Pemusnahan BMN dilakukan dalam hal, a). tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan dan/ atau tidak dipindahtangankan, ayat (2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a). Dilakukan dengan dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dirobohkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip umum, pasal 14 Penghapusan BMN meliputi, a). Dari Daftar Barang Pengelola, b). Dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan c). Dari Daftar Barang Milik Negara.

Pasal 15 ayat (1) Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena, c). adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

Sementara, Peraturan Menkeu RI No 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, Pasal 6 ayat (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, b). memberikan persetujuan atas usulan Pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam bentuk, Sewa, Pinjam Pakai, KSP dan KSPI yang berada pada pengguna barang.

Lain halnya, UU RI No 22 Th 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin Usaha dari pemerintah, (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas, a). Izin Usaha Pengolahan, b). Izin Usaha Pengangkutan, c). Izin Usaha Penyimpanan dan d). Izin Usaha Niaga.

Ketentuan pidana: Pasal 53 Setiap orang yang melakukan, a). Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah).

b). Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian No 39/Permentan/Ot.140/8/2006 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina, Pasal 43 ayat (1) Pengiriman atau pengangkutan calon benih dalam bentuk curah harus disertai keterangan secara tertulis antara lain, nama, alamat pengirim dan tujuan pengiriman serta hasil pemeriksaan lapangan dari penyelenggara sertifikasi.

Ayat (2) Apabila calon benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan nama, alamat pengirim dan tujuan pengiriman serta hasil pemeriksaan lapangan, sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

Terakhir, UU RI No 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, Pasal 35 ayat (1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan terdaftar, Pasal 36 Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ketentuan pidana: Pasal 126 ayat (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hendra

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *