oleh

Diduga Bansos Covid-19 Subang Susut Rp7,8 Milyar, Polda Jabar Bergerak Cepat

SUBANG-BANDUNG, (PERAKNEW).- Forum Masyarakat Peduli (FMP) melaporkan kasus dugaan Korupsi Dana Bantuan sosial (Bansos) Dampak Covid-19 APBD Subang Tahun 2020, ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

Tak membutuhkan waktu lama, selang satu minggu dari tanggal pelaporan, sejumlah anggota Polda Jabar langsung bergerak turun ke lapangan, yaitu ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Subang selaku leading sector dan PT TARA selaku supplier pendistribusian Sembako Bansos Corona tersebut di Subang. Nampak sejumlah anggota Polda tengah memintai keterangan Kepala Dinsos Subang, Drs. H Deden Hendriana, M.Pd., di ruang kerja Deden, pada Hari Kamis, 2 Juli 2020.

Hal itu diketahui Perak, saat hendak konfirmasi terkait kasus itu, ke Kadinsos Subang pada waktu bersamaan, sekira hampir satu jam, berada di ruang kerja Deden, sejumlah anggota Polda tersebut, langsung bergegas meluncur menuju ke lokasi alamat dimana keberadaan PT Tara.

Selanjutnya Perak pun ikut bergegas langsung konfirmasi ke Kadinsos Subang, Deden mengatakan, “Kedatangan anggota Polda tadi itu ke sini, kepentingan klarifikasi atas masalah Bansos yang dilaporkan FMP, sekarang pihaknya langsung mau mendatangi PT TARA, namun tidak ada sedikitpun perasaan marah bagi saya, melainkan saya apresiasi atas langkah teman-teman ini,” ujarnya.

Walau bagaimanapun lanjut Deden, “Masing-masing lembaga punya kewenangan terkait kondisi di lapangan, bahkan dengan adanya laporan ini, kami jadi tau, karena pihak Dinas Sosial tidak mungkin mengkaper semua kondisi di lapangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) FMP, Asep Sumarna Toha didampingi beberapa anggotanya, di Polda Jabar, Rabu (24/6/2020) usai menyerahkan laporan tertulis beserta bukti-bukti dugaan kasus tersebut, menjelaskan, “Mengenai laporan pengaduan kepada Polda Jabar, Bagian Ditkrimsus, Kabid Hukum Polda dan Irwasda Polda Jabar atas dugaan Korupsi Bansos Covid 19 yang melibatkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, H Deden Hendriana dan PT TARA selaku pihak ketiga atau perusahaan yang ditunjuk langsung untuk pengadaan Sembakonya,” terangnya.

Seperti halnya disampaikan Jaenal Arifin (Pengurus BUMDes Sukadana, Kec. Compreng selaku pihak ketiga yang mempacking dan pendistribusian di Kec. Compreng dan Binong, Ongkir plus bongkar muat dan packing, ia mengaku dibayar Rp1.700/ paket dan ia sempat menyebut, bahwa ia dibayar oleh PT TARA selaku Owner Sembako.

Seperti kita ketahui bahwa Pemda Subang telah melaunching penyaluran Bansos bersumber dari APBD Subang bagi masyarakat terdampak Covid-19, pada hari Kamis, 7 Mei 2020. Dimana Penyaluran Periode pertama, Bulan Mei 2020 telah rampung, saat ini penyaluran periode kedua sedang berlangsung. Total penerima Bansos dari APBD Subang sekitar 39.000 non DTKS dengan paket bantuan senilai Rp500.000,- berupa bantuan tunai Rp.150.000,- dan sisanya Rp.350.000,- berupa sembako.

Berdasarkan hasili investigasi Tim Perak dan FMP menyebutkan bahwa setelah dilakukan kroscek di 8 (delapan) desa pada delapan kecamatan, se-Kab. Subang, diketahui bantuan yang diterima oleh penerima manfaat berupa, Beras berkualitas jelek (campur menir) 15 Kg, Minyak goreng merk Tawon 2 pcs uk 900 ml, Kecap Manis merk Topi 1 botol uk 140 ml, Sarden ABC uk kecil 2 kaleng, Kerupuk ¼ kg , Susu Cap Enak 1 kaleng, Mie Instan ada dua merk, yaitu Sakura dan Sarimi rasa kaldu (1 dus/penerima manfaat) dan uang tunai Rp150.000,-.

Selanjutnya Tim melakukan cek harga pasar dibeberapa lokasi, hasilnya Beras 15 Kg seharga Rp127.000,- Minyak goreng merk Tawon uk 900 ml seharga Rp12.000 x 2 = Rp24.000, Kecap manis merk Topi 1 botol uk 40 ml = Rp 5.500, Sarden uk kecil 2 x 7.000 = Rp14.000, Kerupuk ¼ Kg = Rp3.500, Susu cap Enak = Rp8.200, Mie instan merk Sakura 1 dus = Rp54.000, Mie Sarimi rasa kaldu 1dus = Rp60.000, jadi Total Sembako seluruhnya hanya Rp242.000 + uang tunai Rp150.000,- = Rp392.000,,-. Catatan, untuk Mie instan penerima manfaat menerima satu dus mie Sarimi atau Sakura, jika dipakai harga grosir lebih murah dari harga tersebut diatas.

Kesimpulannya, bahwa ada diduga ada kekurangan nominal bantuan berkisar Rp100.000-110.000/ penerima manfaat, sehingga kita dapat kalkulasikan dengan Jumlah penerima manfaat seluruhnya sebanyak 39.000, maka hasilnya 100.000 x 39.000= 3.900.000.000,-( Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Jadi, diperkirakan kerugian negaranya mencapai Rp3,9 miliar/ Periode x 2= Rp7,8 Miliar.

Warga mendesak aparat penegak hokum dalam hal ini Polda jabar untuk mengsut tuntas hingga keakar-akarnya, proses hukum siapapun yang terlibat didalamnya tanpa pandang bulu. (Pepen/Hendra G/Jang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 comments

Berita Lainnya