oleh

Dianggap Potensi Komunis Bangkit Gerakan Tolak RUU HIP Makin Masif

JAKARTA, (PERAKNEW).- Soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh pemerintah pusat, kecaman keras bermunculan dari berbagai elemen masyarakat nasional, yaitu massa Aliansi Nasional Anti Komunis, diantaranya elemen Ormas Islam, LSM, Ormas dan Mahasiswa, hingga masyarakat biasa menolak RUU HIP tersebut dan menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020).

Bahkan gerakan menolak RUU HIP semakin massif diseluruh pelosok NKRI.

Mereka menilai, RUU tersebut akan mengganggu ideologi Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila saja. Pada hari itu, masa terus bertahan menggelar aksi, meskipun kawasan Gedung DPR/MPR RI sempat diguyur hujan, hingga dalam kesempatan itu, sejumlah perwakilan masa aksi diterima berdialog oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Pasalnya, sejumlah pihak pun menolak RUU HIP, seperti Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri mendesak DPR RI mencabut RUU HIP, karena dianggap dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dan dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Rumadi Ahmad menilai, RUU HIP disusun dengan cara sembrono, kurang sensitif dengan pertarungan ideologi.

Sementara itu, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP. Alasannya, tidak ada urgensi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan pembahasan RUU yang menjadi inisiatif DPR tersebut.

Mereka mendesak kepada DPR untuk mengusut siapa pihak yang menjadi dalang pengusul RUU tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Perwakilan massa aksi yang juga Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak.

Permintaan mereka sudah disanggupi oleh para wakil ketua DPR yang terdiri dari Azis Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmas dan Rahmat Gobel untuk mengusut siapa pengusul RUU HIP untuk kemudian diproses lebih lanjut, “Yang paling penting adalah pimpinan DPR berjanji berkomitmen untuk mencari dan menelusuri dan memproses oknum pengusul dan pembawa itu,” kata Yusuf.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis ini telah menemui dan menyampaikan secara langsung tuntutan mereka kepada pimpinan DPR yang meminta RUU HIP tersebut dibatalkan, “Intinya adalah kami menginginkan menghentikan pembahasan RUU ini. Bukan hanya sekadar menunda tapi Alhamdulillah pada akhir pembahasan para wakil DPR menyatakan akan berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada,” kata Yusuf.

Lanjut Yusuf, “Karena sekarang ada di pemerintah, lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR. Nanti kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan memunda jadi masih mau main kucing-kucingan,” sambungnya.

Sebelumnya, saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, Jum’at (19/6/20), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden RI, Joko Widodo menyatakan tidak mengirimkan Surat presiden (Surpres) yang merupakan tanda persetujuan pembahasan legislasi, atas RUU HIP kepada DPR, “Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” ujar Jokowi, dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, bahwa isi rancangan tersebut belum diketahui olehnya dan pemerintah selalu memperhatikan suara-suara dari masyarakat. Untuk itu, diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan Surpres tersebut, “Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu, bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan Surpres terlebih dahulu,” kata Presiden.

Lanjutnya, “Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan, karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana, karena ini memang inisiatif penuh dari DPR,” imbuhnya.

Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal tersebut juga disebut oleh Presiden sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya, “Saya kira sudah jelas sekali Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang Nomor 27 1999 juga ada. Sudah jelas, bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu,” tandasnya. (Red/Net)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya