oleh

Desak DPR RI Cabut UU Laknatullah, KAMPAK Gabung Dengan Buruh Kepung Kantor Pemda-DPRD Subang

SUBANG, (PERAKNEW).- Masa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi (KAMPAK), yaitu Forum Masyarakat Peduli (FMP), Forum Anak Jalanan (FORAJAL), Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Subang dan Karang Taruna Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang turut serta berunjuk rasa turun ke jalan bergabung bersama Puluhan ribu masa Aliasi Buruh se Kab. Subang padati Alun-Alun Pemda Subang kepung Kantor Bupati dan DPRD Subang, Kamis (8/10/2020).

Tuntutan mereka tidak lain adalah mendesak DPRD dan Bupati Subang agar menyamakan persepsi untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) dan mendesak DPR RI mencabut keputusannya yang telah mensahkan RUU tersebut menjadi Undang-undang, pada Senin, 05 Oktober 2020 Minggu lalu.

Dalam aksi itu, nampak kerap terdengar gemuruh-gemuruh suara rakyat yang menyuarakan, “Hidup buruh, Hidup mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia” menjadi kata penggugah semangat para demonstran ditengah-tengah panasnya terik matahari.

Dalam orasinya, Koordinator KAMPAK, Asep Sumarna Toha menyatakan, bahwa RUU Cipta Kerja itu adalah RUU Cilaka dan Laknatullah, “Saya nyatakan, RUU Cipta Kerja ini, adalah RUU Cilaka dan Laknatullah, karena tidak berpikir kepada kaum buruh dan lebih berpihak kepada investor asing,” tegas Aktivis yang akrab disapa Abah Betmen ini.

Orasi dilanjutkan oleh perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang, Duryani di atas mobil komando buruh, “Inalillahi wainailaihi rodziun, telah meninggalnya keadilan di negeri ini dan kami Aliansi Mahasiswa Subang Bersatu menilai, RUU Cipta Kerja ini tidak berdasarkan Pancasila Sila ke-5, (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) yaitu tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih kepada berkeadilan sosial bagi rakyat asing atau investor asing. Sehingga, tidak menutup kemungkinan dengan disahkannya RUU Laknatullah ini, kedepannya aset negara kita akan lebih mudah bisa dikuasi orang asing, bukan sepenuhnya oleh rakyat Indonesia,” paparnya lantang.

Duryani mengatakan, “Bahwa sesuai yang tertuang dalam Bab XIV Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya menandaskan.

Aliansi Mahasiswa Subang Bersatu juga menyampaikan dukungan dan simpatinya terhadap gerakan unras ini dan menyayangkan keputusan DPR-RI.

Sementara, menurut salah seorang Anggota KASBI, bahwa RUU Ciptaker merupakan produk hukum yang sangat merugikan bukan hanya kaum buruh, namun merugikan pula untuk para petani, dunia pendidikan juga berefek pada kelangsungan kehidupan berwarganegara, “Perlu saudara-saudara ketahui, RUU Cilaka ini, sebenarnya bukan hanya kita sebagai kaum buruh yang dirugikan, tapi semua sektor, seperti pendidikan, pertanian dan sosial budaya,” terang dia dalam orasinya.

Ketua DPC KSPSI, Subang, Warlan menegaskan dalam orasinya, meminta DPRD dan Bupati Subang untuk menemui dan mendengar aspirasi rakyatnya, namun menurut informasi seluruh anggota Dewan sudah mengamankan diri, sehingga kondisi gedung Wakil Rakyat tersebut konsong tanpa satu orangpun anggota dewan. Hal tersebut membuat kekecewaan dikalangan demonstran.

Pasalnya, perlakuan Anggota Dewan sangat berbeda dan kontradiktif dari apa yang pernah dilakukan dikala pencalonan untuk meminta dukungan.

Jika tak kunjung di tanggapi oleh DPRD atau Pemda Subang demonstran berniat akan menginap di gedung Pemda Subang dan mendatangkan masa lebih besar lagi.

Dalam unras tolak RUU Ciptaker sempat terjadi provokasi oleh pihak tidak bertanggungjawab, namun pihak kepolisian setempat segera mengamankan oknum, sehingga kekacauan dapat diantisipasi.

Dan pada akhirnya, Bupati Subang, H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang, Agus Masykur bersedia menemui para demonstran dan menyapa dengan salam khas Subang, Rakyat Subang Gotong Royong Subang Jawara, agar supaya tetap kondusif dan mematuhi protokol kesehatan sekaligus menyatakan menolak RUU omnibuslaw Ciptaker, tentu hal tersebut, direspon antusias oleh demonstran dengan sorak sorai semangat.

H. Ruhimat mengungkapkan, “Saya Ruhimat, beserta Wakil Bupati Subang, Agus Maskur, atas nama Pemerintah Kabupaten Subang mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menjaga kondusifitas Subang milik kita, Subang harus kita jaga bersama, tentunya terkait untuk masalah protokol kesehatan demi keselamatan kita mohon tetap menggunakan masker oleh teman-teman semua. Kami mendukung sepenuhnya perjuangan buruh untuk memperbaiki kesejahteraan buruh dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja,” ungkapnya.

H. Ruhimat juga berjanji akan merekomendasikan kepada Presiden terkait penolakan terhadap UU Ciptaker yang sejak awal ditolak oleh masyarakatnya.

Sementara itu, setelah terjadi gejolak penolakan dari berbagai kalangan di berbagai daerah, bahkan dukungan penolakan tersebut disampaikan pula oleh para pemerintah daerah setempat, akhirnya Presiden, Joko Widodo memberikan tanggapan yang membuat angin segar, para Buruh dan Rakyat Indonesia yang menolak RUU menjadi panas kembali, pasalnya presiden tidak menyatakan sikap yang tegas, dengan apa yang menjadi permasalahan selama ini, presiden mengarahkan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, “Jika masih ada tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahmakah Konstitusi,” kata Jokowi melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).

Pengajuan ke MK bukan mekanisme untuk memabatalkan UU yang telah disahkan, MK hanya menguji secara formil dan materiil, bahwa suatu UU bersifat konstitusional atau sebaliknya Inkonstitusional.

Presiden dapat mengeluarkan Peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) sebagai kewenangannya berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Konstitusi dan dalam hal ihwal kegentingan memaksa, dan tidak termasuk “prosedur tambahan”. Proses pembentukan Perppu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya