oleh

BEM UI Sebut Presiden King Of Lip Service

JAKARTA, (PERAKNEW).- King Of Lif Service atau artinya Layanan Raja Bibir, begitu ucapan kritik terhadap Presiden RI, Joko Widodo yang dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang belakangan ini heboh jadi sorotan publik di dunia maya.

Kritikan yang didasari dengan tudingan kepada Jokowi, karena sering mengobral janji manis di bibir kepada rakyatnya sendiri, tanpa ada realisasi dan terkesan penuh dengan layanan kebohongan itu, disampaikan melalui postingan BEM UI, “Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya seridng kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya,” tulis BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official, dikutip Minggu (27/6).

banner 728x90

Namun, berharap mendapat dukungan dari pihak kampusnya, BEM UI malah dipanggil Rektor UI, Ari Kuncoro untuk dimintai keterangan terkait unggahan status berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo tersebut.

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengatakan dalam pertemuan dengan kampus pihaknya menjelaskan, “Betul, saya tadi mengikuti pertemuan tersebut bersama wakil saya, bersama ketua DPM dan Wakil Ketua DPM. Pihak UI meminta keterangan dari kami, mengapa posting itu, tujuannya apa, dan kami jelaskan juga di situ,” ujar Leon belum lama ini.

Lanjutnya, “UI mempermasalahkan juga mengenai personifikasi presiden Jokowi sebagai kepala lembaga negara dan akan membahasnya sesuai tata kelola universitas,” kata dia.

Ia menegaskan, BEM UI tidak akan menurunkan postingan tersebut, meski ada panggilan dari direktur, “Jadi, kami lebih banyak memberikan keterangan dan menegaskan posting tersebut tidak akan kami take down,” tandasnya.

Surat panggilan untuk BEM UI dari rektoratnya itu, bernomor: 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021. Pertemuan dilakukan di ruang Rapat Ditmawa Lantai 1, pada Minggu (27/6) pukul 15.00 WIB.

Pasca memanggil BEM UI, terbongkar atas dugaan rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama Independen pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menyikapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyampaikan, rangkap jabatan tersebut dinilai menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih Ari Kuncoro sebagai rektor yang merupakan jabatan struktural di UI, “Saya kira kebangetan, rektor sendiri itu tugasnya sudah luar biasa berat ibaratnya,” kata Refly, Senin (28/6/2021).

Rangkap jabatan ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Dalam Pasal 35 huruf C, Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta, “Berati melanggar dong, banyak sekali pejabat publik yang melanggar, rangkap jabatan dilarang sebenarnya. Tapi ya pemerintah begitu, sepanjang memberikan kenikmatan ini tidak dimasalahkan,” ungkap Refly.

Namun demikian, perhatian publik kini tertuju pada sosok Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengangkat Ari Kuncoro sebagai pejabat BUMN. Sebab di satu sisi, nama Erick Masuk dalam anggota Majelis Wali Amanah UI yang bertugas mengangkat rector, “Ternyata, Pak Erick Thohir salah satu anggota Majelis Wali Amanah UI. Majelis Wali Amanah yang mengangkat rektor dan Menteri BUMN yang mengangkat Komisaris BUMN,” ujar mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, Selasa (29/6).

Padahal, kata Said Didu,Statuta UI tegas melarang rektor merangkap jadi komisaris BUMN. Seharusnya statuta itu jadi perhatian serius Erick Thohir dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG), “Bagaimana BUMN mau maju kalau tidak terapkan GCG?” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim periode 2015-2016, Rizal Ramli juga mendesak Rektor UI, Ari Kuncoro untuk menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di kampusnya, karena rangkap jabatan sebagai Wakil Presiden Komisaris PT BRI sejak 2020 lalu, “Hei Rektor UI mundur dari rektor atau Komisaris BRI,” ujarnya melalui laman Twitter @RamliRizal pada Senin, 28 Juni.

Guru Besar FISIP UIN Jakarta, Din Syamsudin menyatakan, bahwa BEM UI yang mengunggah foto Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, Menurut Din, sikap BEM UI dalam memberikan kritik sangat mencerminkan sikap anak muda yang kritis. Bagi dia, mahasiswa memang sudah sewajarnya berpikir kritis terhadap realitas di sekelilingnya, “Sikap dan pandangan BEM UI tentang Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service mencerminkan sikap anak muda kritis. Mahasiswa memang diajari berpikir kritis terhadap realitas kehidupan masyarakatnya,” kata Din dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).

Atas hal itu, selain dapat dukungan dari para tokoh bangsa, BEM UI juga kini mendapat banyak dukungan dari BEM-BEM di sejumlah kampus, antara lain Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Farhan menyatakan, “Kami bersikap solidaritas bersama kawan-kawan lintas universitas pada forum Aliansi BEM SI @bemsi.official, yang sudah diterbitkan pada pagi tadi,” kata Farhan dikonfirmasi, Senin (28/6).

Lanjutnya, “Pada prinsipnya kami di BEM KM UGM mengecam segala bentuk pembungkaman pada kebebasan berekspresi yang terjadi khususnya kepada sesama kawan-kawan mahasiswa,” ujarnya.

Sementara, BEM Unpad juga menyinggung dugaan peretasan akun WhatsApp dan media sosial sejumlah pengurus BEM UI, “Ini menandakan bahwa pembungkaman dan pelemahan terhadap demokrasi dalam lingkungan kampus semakin menjadi-jadi. Padahal, kebebasan akademik telah dijamin dalam konstitusi,” kata BEM Unpad dalam unggahannya, dikutip Kamis (1/7).

BEM Universitas Yarsi melalui unggahan di akun Twitter @BEMYARSI turut mengkritik sikap Jokowi yang dinilai banyak mengobral janji manis tanpa realisasi, serupa dengan kritik yang disampaikan BEM UI, “Faktanya hingga kini banyak yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan. Mulai dari HAM, pembangunan, pangan hingga lainnya,” tulis BEM Yarsi.

Dukungan kepada BEM UI juga disampaikan Presiden BEM KM Universitas Sriwijaya, Dwiky Sandy mendukung julukan King of Lip Service diberikan kepada Jokowi, “Kami berharap agar Presiden Jokowi berhenti untuk mengibul dan serius mengurus negara,” tutur Dwiki melalui keterangan resmi, Rabu (30/6).

Koordinator BEM Seluruh Indonesia (SI), Wahyu menyerukan juga konsolidasi nasional setelah adanya pembungkaman terhadap BEM UI yang melayangkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Bersamaan dengan itu, BEM SI memperingatkan, bahwa sudah saatnya menggalang kekuatan, karena Indonesia tengah darurat demokrasi, “Sudah saatnya nyalakan tanda bahaya, darurat demokrasi segera galang kekuatan kembali. Negara sedang gawat, saatnya galang perlawanan rakyat,” tandasnya.

Menurut Presiden Mahasiswa Universitas Widyatama, Bambang Teguh, BEM UI telah melakukan tugas yang sudah seharusnya dilakukan, “Tugas atau poin penting BEM itu kan bagaimana menjadi sosial kontrol atau agen perubahan, dalam situasi seperti ini kita gak bisa turun ke jalan, tidak bisa demo besar-besaran melihat ketidakjelasan pemerintah menjalankan pemerintahan saat ini karena dilatarbelakangi pandemi,” ungkapnya belum lama ini.

Hal senada disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba), Taufik Sirajuddin, apa yang BEM UI lakukan sesuai fungsi yang harus mahasiswa lakukan, “Kalau menurut saya kan mahasiswa juga memiliki fungsi-fungsinya, sebagai agen pembaruan, perubahan dan masih banyak lainnya. Menurut saya fine aja sebetulnya, pada beberapa platform media berita, pak Jokowi juga mengatakan beliau sudah terbiasa dikritik. Namun, saat ini berita tersebut dibesar-besarkan saja oleh buzzer-buzzer ataupun orang-orang yang pro ke pak Jokowi. Ini menurut pendapat saya,” ungkapnya.

Selain itu, BEM Universitas Politeknik Bandung (Polban) dan Universitas Padjajaran (Unpad) juga telah secara resmi menyatakan dukungannya dengan mengunggah siaran pers melalui unggahan di media sosial.

Ketua BEM Kema Polban, Tufana mengatakan, mereka melakukan aksi solidaritas sesuai dengan apa yang telah aliansi BEM SI, rencanakan dalam upaya memberikan dukungan terhadap BEM UI, “Perencanaan awal aksi solidaritas datang dari pusat BEM SI Kerakyatan pada tanggal 27 Juni 2021 yang mengusung untuk melakukan aksi solidaritas terhadap BEM UI melalui upaya memviralkan Video Solidaritas dan Teks Siaran Pres. Dalam aksi solidaritas yang dilakukan BEM Kema Polban ini ditargetkan untuk mengajak kawan-kawan mahasiswa Polban,” katanya.

Selain sejumlah BEM, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Bersama Usut Korupsi (GEBUK) juga mendukung pernyataan BEM UI terkait Jokowi The King Of Lip Service, hal ini sangat beralasan, karena Kaum buruh menganggap Presiden Jokowi telah Ingkar Janji terutama dalam proses Pembuatan UU Omnibuslaw Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang kami anggap sangat merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia.

Sementara, menanggapi kritikan tersebut, Jokowi menyebut hal itu merupakan bentuk ekspresi dari mahasiswa, “Ada yang menyampaikan the King of Lip Service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Jadi kritik itu boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berekspresi,” ujar Jokowi dalam video diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).

Seperti diketahui, dilansir Detiknew, bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. Dia menilai Jokowi gagal dalam menunaikan janjinya, “Saya sendiri mencatat janjinya, bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku,” kata Fadli saat meresmikan posko dukungan Prabowo menjadi Presiden RI 2019 di Solo, Selasa (22/5/2018). (Red/Net)

Berita Lainnya